JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa selama ini banyak dana milik pemerintah baik pusat maupun daerah, yang mengendap tanpa dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Menurut Purbaya, pemerintah pusat sempat memiliki dana menganggur hingga Rp800 triliun di Bank Indonesia pada tahun 2003.
“Jadi selama ini, bilang gak punya duit tuh, duitnya numpuk. Itu dari bulan ke bulan sempat Rp800 triliun (di tahun) 2003, Rp800 triliun di sana. (tahun) 2004, 2005 sempat Rp650 triliun, cash nganggur di sana,” ujarnya dalam acara 1 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Kamis, 16 Oktober.
Ia menambahkan, sekarang dana tersebut telah dialihkan ke sistem perbankan agar bisa disalurkan ke sektor riil.
“Yang saya lakukan adalah menyalurkan ke sistem ke perbankan, sehingga dari sana turun ke sana sekarang. Tapi uang saya gak hilang. Uangnya masih punya saya, tapi tempatnya beda. Sekarang tempatnya di perbankan,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa dana tersebut tetap milik pemerintah, hanya tempatnya dipindahkan dari bank sentral ke bank umum agar bisa dimanfaatkan oleh sektor swasta sehingga bisa menggerakkan perekonomian.
Purbaya juga menyampaikan bahwa dirinya pernah mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk menyalurkan sebagian dana pemerintah ke sistem keuangan agar tidak hanya mengendap di Bank Indonesia.
“Kalau uang Bapak di BI, dosa Bapak dua. Pertama, Bapak gak bangun ekonominya, yang kedua, para private sector juga gak bisa menggunakan uang itu. Kalau Bapak taruh uangnya di perbankan, komersial bank, misalnya Himbara, Bapak tinggal satu dosanya,” jelasnya
“Ya kalau Bapak gak bisa penyerapan anggaran, ya Bapak gak ngebangun,Tapi dosa yang kedua sudah hilang. Sekarang private sector bisa menggunakan uangnya untuk mendorong perekonomian,” tambahnya.