Malang (beritajatim.com) – Ribuan demonstran yang terdiri dari mahasiswa, buruh, suporter, dan elemen masyarakat lainnya menggelar aksi di depan Gedung DPRD Kota Malang pada Selasa (18/2/2025). Aksi ini bertujuan untuk mendesak pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 Tahun 2025 yang berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai merugikan sektor-sektor vital seperti pendidikan dan layanan publik.
Demonstran menggelar aksi teatrikal tiarap yang melambangkan bagaimana kebijakan efisiensi anggaran tersebut telah merenggut kesejahteraan rakyat. Aksi ini diiringi dengan lagu Tanah Airku yang menggambarkan rasa kecewa terhadap kebijakan yang dianggap mengabaikan hak masyarakat untuk mendapatkan layanan dasar yang layak.
“Teatrikal ini menjadi simbol betapa kebijakan merenggut kesejahteraan rakyat. Pendidikan yang seharusnya menjadi fundamental malah dianggap sebagai kebijakan sekunder,” ujar salah satu demonstran, Daniel Siagiaan.
Daniel menambahkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran berpotensi merusak sektor pendidikan yang seharusnya menjadi prioritas negara. Ia juga mengkritik kebijakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurutnya dipaksakan tanpa mempertimbangkan program lain yang lebih krusial untuk kesejahteraan rakyat.
“Anggaran pendidikan, kesehatan, layanan publik dipotong hanya untuk MBG yang sebenarnya tidak tepat sasaran. Di mana uang kita, anggaran kita, dan ke mana arah program ini,” ujar Daniel.
Sebagai bentuk protes lebih lanjut, setelah aksi tiarap, para demonstran membakar foto Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai simbol ketidaksetujuan terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintahan saat ini.
“Simbolisasi bahwa rakyat telah lemah, dan ditundukkan. Kita lihat bagaimana perbedaan kualitas hidup, pendidikan. Mereka yang hidup dalam dunia dinasti, kita hidup dalam dunia distopia,” ujar Daniel. [luc/beq]