Jakarta, CNBC Indonesia – Former Chairman Indonesian Gas Society, Didik Sasongko Widi mengatakan pemerintah perlu menggenjot pemanfaatan gas bumi di dalam negeri. Terutama sebelum wacana penyetopan ekspor gas bumi ke luar negeri diterapkan.
Didik pun berharap, wacana pemerintah yang sempat bergulir beberapa waktu lalu tersebut merupakan sebuah atensi untuk memaksimalkan penggunaan gas bumi domestik. Dengan demikian, hal tersebut akan menarik minat para investor datang ke Indonesia.
“Kalau itu memang sekedar hanya setop, saya kira tidak begitu caranya sekedar untuk menyetop ekspor akan susah investor tertarik untuk membangun hulu atau memonetiasi gas di Indonesia,” kata dia dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia, Selasa (23/1/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara, Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Noor Arifin Muhammad mengatakan wacana untuk menyetop keran ekspor gas bumi memungkinkan saja untuk dilakukan. Namun demikian, pemerintah harus melihat satu per satu kontrak yang sudah ditandatangani.
“Mungkin saja dilakukan, namun demikian ini kan ada kontraknya kontrak jangka panjang yang tentunya harus dilihat satu persatu ketika apa namanya akan disetop ataupun ada keputusan bisnis lain karena ada kontrak yang harus kita hormati dan itu tentunya apa namanya akan dilihat satu persatu,” ujarnya.
Noor mengakui permintaan gas bumi di dalam negeri saat ini mulai meningkat. Bahkan pada 2023 lalu, permintaanya telah mencapai 68-69% dari alokasi.
“Itu terserap di dalam negeri itu dibandingkan tahun lalu yang berapa ya 66 atau 67 persen jadi sudah ada peningkatan daripada alokasi di mana yang di dalam negeri yang diserap oleh pasar dalam negeri,” kata Noor.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah bakal menghentikan ekspor gas demi mendukung operasional industri petrokimia yang akan dikembangkan di dalam negeri. Mengingat, impor bahan baku industri petrokimia di dalam negeri tiap tahunnya masih cukup tinggi.
Menurut Luhut, ide kebijakan larangan ekspor gas tersebut muncul setelah pihaknya melakukan kajian internal bersama Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves Jodi Mahardi.
“Kita setelah hitung-hitung dengan tim Jodi Cs, kita mungkin akan sarankan kita gak akan ekspor gas lagi ke luar. Kita bikin downstreaming-nya petrokimia,” kata Luhut dalam acara Economic Update 2023 CNBC Indonesia, Senin (10/7/2023).
Oleh sebab itu, ia pun berharap agar harga gas di dalam negeri dapat ditekan lagi menjadi US$ 5 per Million British Thermal Unit (MMBTU). Adapun saat ini pemerintah menetapkan harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk tujuh bidang industri di level US$ 6 per MMBTU.
“Kita ketemu gas di Masela kemudian di Warim itu bisa hampir dua kali Masela bisa juga kita ketemu cadangan minyak yang mungkin diduga 27 miliar barel. Jadi kaya sekali negerimu ini. Ngapain ribut-ribut,” kata dia.
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya
Kejar Target 1 Juta Barel Minyak, RI Butuh Rp 276 T per Tahun
(pgr/pgr)
