Purbaya Soal Beda Jadi Menkeu dan Kepala LPS: Gengsi Tinggi, Gajinya Lebih Kecil

Purbaya Soal Beda Jadi Menkeu dan Kepala LPS: Gengsi Tinggi, Gajinya Lebih Kecil

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut gaji yang diterimanya sebagai menteri lebih kecil dari saat menjadi Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). 

Hal itu disampaikan olehnya saat memberikan keynote speech pada acara Great Lecture Transformasi Ekonomi Nasional: Pertumbuhan yang Inklusif Menuju 8% di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/9/2025). 

Purbaya awalnya menyatakan bersyukur ditunjukan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menkeu, menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Dia menilai akan bisa memberikan kontribusi yang lebih banyak sebagai Bendahara Negara ketimbang saat memimpin LPS. 

“LPS juga lembaga penting, tapi duduknya di belakang. Kalau bank-bank jatuh, baru kita bekerja keras,” terangnya. 

Pria yang memimpin LPS sejak 2020 itu blak-blakan mengaku bahwa gaji yang diterima olehnya besar untuk memimpin institusi tersebut. Dia juga menyebut tidak ada bank besar yang bangkrut selama masa dia memimpin. 

Purbaya kemudian berkelakar, bahwa sempat menanyakan gaji sebagai Menkeu kepada Sekjen Kemenkeu. Dia mengaku gajinya yang akan diterima sebagai menteri lebih kecil dari Ketua LPS. 

“Jadi waktu dilantik [sebagai] Menteri Keuangan, saya tanya ke Sekjen. ‘Eh, gaji di sini berapa?’. [Dijawab] ‘Sekian’. Waduh turun. Jadi gengsinya lebih tinggi tapi sepertinya gajinya lebih kecil,” katanya sambil disambut tawa meriah dari peserta acara.

Menkeu Kabinet Merah Putih itu lalu bercerita bahwa dia adalah lulusan Teknik Institusi Teknologi Bandung (ITB) yang belajar ekonomi. Dia bercerita sempat disebut sesat, dibandingkan lulusan Ekonomi yang bekerja di institusi ekonomi. 

“Kita mau lihat transformasi ekonomi menuju penumbuhan ekonomi 8%,” terangnya. 

Untuk diketahui, Purbaya sebelumnya menjabat sebagai Ketua LPS sejak 2020. Pada 8 September 2025, dia dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk menggantikan Sri Mulyani Indrawati yang telah memegang posisi tersebut sejak 2016.