Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan menggeser anggaran kementerian/lembaga yang tidak terserap untuk membiayai berbagai program stimulus ekonomi pada kuartal IV/2025.
Sebagai informasi, Purbaya bersama sejumlah pimpinan kementerian/lembaga lain melakukan rapat koordinasi di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta Selatan pada Rabu (1/10/2025).
Salah satu pembahasan dalam rapat tersebut terkait program stimulus ekonomi kuartal IV/2025 untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Purbaya tidak menampik bahwa ada permintaan agar anggaran sejumlah stimulus diperbanyak.
“Ada yang minta digeser ke sana, nanti saya sisir dulu. Kalau ada tempat-tempat yang nggak bisa belanja tahun ini, saya akan geser ke sana. Sepertinya sih, akan bisa digeser. Tapi bukan berarti anggaran baru ya, saya pindahin ke sana aja,” ujar Purbaya di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta Selatan, Rabu (1/10/2025).
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang memimpin rapat koordinasi mengungkap bahwa Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar ada penebalan stimulus yang menjangkau kelompok desil IV masyarakat sehingga akan mencakup lebih dari 30 juta keluarga penerima manfaat.
Ketika dikonfirmasi penebalan stimulus itu terkait apa, Airlangga belum bisa memastikan. Dia meminta setiap bersabar karena kementerian/lembaga masih akan berkoordinasi sebelum mengumumkan stimulus tambahan tersebut.
“[Stimulus tambahan] ini sedang difinalisasi dalam satu minggu ke depan,” ungkap Airlangga usai rapat koordinasi.
Selain itu, Airlangga juga mengumumkan serangkaian stimulus ekonomi tambahan pada kuartal IV/2025 untuk menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat pertumbuhan ekonomi. Dia menjelaskan program unggulan pemerintah akan terus dipercepat implementasinya hingga akhir tahun.
Sejumlah program akselerasi mulai dijalankan, antara lain program magang untuk maksimal fresh graduate satu tahun melalui platform SIAPkerja yang akan dibuka 15 Oktober. Program ini melibatkan BUMN dan perusahaan swasta di bawah koordinasi Kadin.
Untuk sektor pariwisata, pemerintah menanggung PPh Pasal 21 pekerja bergaji di bawah Rp10 juta, mencakup 552.000 pekerja hotel, restoran, dan kafe. Sebelumnya, pekerja sektor padat karya juga mendapat insentif serupa.
Selain itu, pemerintah menyalurkan bantuan pangan bagi 18,3 juta keluarga penerima manfaat berupa beras dan minyak goreng.
Kemudian diskon iuran JKK-JKM juga diberikan bagi 731.000 pekerja sektor transportasi, sedangkan program perumahan BPJS Ketenagakerjaan ditargetkan mendukung 100.050 unit rumah. Padat karya di sektor pekerjaan umum dan perhubungan diperkirakan menyerap 215.000 tenaga kerja hingga akhir tahun.
Pemerintah juga menyiapkan insentif fiskal yang berlanjut untuk tahun depan hingga 2029. PPh 21 sektor pariwisata dan padat karya berlaku hingga 2026, disertai insentif PPN DTP rumah hingga Rp2 miliar serta KUR perumahan senilai Rp130 triliun. Untuk UMKM, PPh final 0,5% atas omzet hingga Rp4,8 miliar diperpanjang sampai 2029.
“Pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi 5,2% insyaallah bisa dicapai. Oleh karena itu sesuai dengan arahan Bapak Presiden, tadi para Menteri berkumpul,” ujar Airlangga.