Jakarta (beritajatim.com) – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada beras per 31 Desember 2025 dengan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencatatkan rekor tertinggi sepanjang sejarah melampaui 3 juta ton. Pencapaian ini sekaligus memenuhi target kemandirian pangan lebih cepat dari estimasi awal pemerintahan yang sebelumnya diproyeksikan memakan waktu empat tahun.
Pengumuman bersejarah ini disampaikan dalam Taklimat Terbuka Awal Tahun 2026 di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026). Dalam agenda tersebut, Presiden Prabowo didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta jajaran menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan TNI-Polri, dan kepala daerah dari seluruh Indonesia.
“Alhamdulillah target yang saya berikan kepada tim pangan kita waktu awal pemerintahan saya pimpin adalah empat tahun untuk swasembada pangan. Alhamdulillah, pada 31 Desember 2025, waktu 24.00. Bisa kita dengan resmi mengatakan Republik Indonesia swasembada beras,” ujar Prabowo di hadapan para pimpinan lembaga negara.
Data Badan Pangan Nasional mengonfirmasi bahwa Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di gudang Bulog telah menyentuh angka 3,248 juta ton pada penghujung tahun 2025. Jumlah tersebut melampaui rekor cadangan pangan di era Presiden Soeharto yang kala itu sempat menyentuh angka puncak 2 juta ton.
Prabowo menekankan bahwa kemandirian sektor agraria merupakan syarat mutlak bagi kedaulatan sebuah negara. Baginya, pemenuhan kebutuhan dasar rakyat secara mandiri adalah indikator utama kemerdekaan bangsa yang hakiki dalam menghadapi dinamika global yang tidak menentu.
“Tidak ada bangsa yang benar-benar merdeka bila tidak mampu menjamin pangan bagi rakyatnya,” tegas Prabowo.
Langkah percepatan swasembada ini diambil untuk memitigasi risiko ketergantungan impor di tengah eskalasi konflik geopolitik internasional. Presiden menyoroti potensi gangguan rantai pasok global apabila Indonesia terus bergantung pada negara mitra yang tengah dilanda ketegangan militer maupun diplomatik.
Ia mencontohkan ketidakpastian suplai dari Thailand dan Kamboja yang sebelumnya merupakan negara eksportir beras utama bagi Indonesia. Konflik yang fluktuatif di wilayah tersebut dinilai dapat mengancam stabilitas stok dalam negeri jika Indonesia tidak segera melakukan swasembada.
“Sekarang, Thailand dan Kamboja perang terus. Setelah perang, negosiasi, gencatan senjata, damai, kemudian meletus lagi. Dalam keadaan seperti itu, bayangkan, amankah kita tergantung impor dari negara yang konflik?” jelas Prabowo.
Selain faktor konflik, pengalaman pahit selama pandemi COVID-19 menjadi pelajaran penting bagi pemerintah. Saat itu, banyak negara produsen menutup pintu ekspor demi mengamankan pasokan domestik masing-masing, yang membuat proses impor menjadi sulit meskipun suatu negara memiliki daya beli yang memadai.
Melalui Strategi Transformasi Nasional, pemerintah menjalankan program pangan yang terukur dan berbasis kajian jangka panjang. Swasembada ini diharapkan tidak hanya menjaga ketersediaan barang, tetapi juga meningkatkan rasio cadangan terhadap produksi (Reserve to Production) untuk kepentingan ekonomi rakyat.
“Bangsa indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdikari, dan di situ elemen utamanya adalah swasembada pangan. Tidak ada bangsa yang merdeka bilamana bangsa itu tidak bisa menjamin makan untuk rakyat,” kata Presiden.
Dengan tercapainya swasembada beras di awal tahun 2026, pemerintah optimis intervensi pasar dan program perlindungan sosial berbasis pangan dapat berjalan lebih maksimal. Posisi cadangan yang kuat di gudang-gudang pemerintah menjadi fondasi stabilisasi harga pangan secara nasional.
“Dan saya juga cukup merasa besar hati, bangga, bahwa hari ini cadangan beras di gudang-gudang pemerintah Indonesia adalah yang tertinggi selama sejarah berdirinya Indonesia,” tegasnya. [hen/ian]