TEMPO.CO, Jakarta – Politikus Partai Gerindra Wihadi Wiyanto menduga ada playing victim dalam kasus aparat kepolisian yang mendatangi kantor DPC PDIP Kota Solo beberapa waktu lalu. Menurut dia, Polri selama menghadapi Pemilu ini telah netral.“Justru kita harus jaga Polri, jangan seakan-sekan ada orang playing victim, ini yang jadi masalah,” kata Wihadi dalam rapat di Komisi III DPR bersama Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri dan jajarannya, Rabu, 15 November 2023. Wihadi mengatakan bisa saja polisi dijadikan kambing hitam dalam peristiwa-peristiwa seperti itu. Padahal, kata dia, seharusnya Komisi III DPR sebagai mitra kerja, menjaga lembaga itu bukan justru mempersulitnya. “Kita harus menguatkan Polri,” kata dia. Sebelumnya, Kantor DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kota Solo pada Rabu, 8 November 2023, dikabarkan menjadi target patroli oleh petugas dari Kepolisian Resor Kota (Polresta) Solo. Kegiatan tersebut dinilai Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo tidak wajar.Di sisi lain, Kepala Polresta (Kapolresta) Solo Komisaris Besar Polisi Iwan Saktiadi mengemukakan patroli yang dilaksanakan Polresta Solo itu merupakan kegiatan rutin dalam rangka menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Saat ditemui di kediamannya di Pucang Sawit, Jebres, Solo, Rudy, sapaan akrab FX Hadi Rudyatmo, memberikan konfirmasi bahwa ia mendapatkan informasi berupa foto terkait patroli yang dilakukan polisi di Kantor DPC PDIP Kota Solo, Rabu.”Saya dikirimi foto kalau DPC (DPC PDIP Kota Solo) dipatroleni (dipatroli) polisi. Hal ini menurut saya tidak wajar. Karena apa pun yang dilakukan oleh aparatur negara, termasuk TNI, Polri, atau ASN (aparatur sipil negara), kalau tidak ada kegiatan tidak mampir di DPC,” ungkap Rudy kepada wartawan, kemarin.Iklan
Dengan kondisi itu, menurut Rudy akan dapat memunculkan opini liar di masyarakat bahwa itu sebagai bentuk intervensi oleh aparat negara kepada partai politik (parpol) tersebut. “Hal itu dinilai oleh kader partai adalah hal yang disayangkan. Karena dari dulu sampai sekarang DPC tidak pernah dilakukan seperti itu,” katanya.Isu ketidaknetralan Polri kian mencuat belakangan ini. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Aiman Adi Witjaksono menyebut ada lima perwira tinggi di kepolisian yang diarahkan untuk mendukung pasangan Prabowo-Gibran. Namun, kata Aiman, perwira itu menolak perintah itu karena diklaim punya hati nurani. Menurut anggota Komisi III DPR Safaruddin, mencuatnya isu itu belum diiringi dengan pernyataan langsung dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tentang netralitas Polri.Dia mengusulkan agar Kapolri bicara netralitas di depan wartawan agar kelak jika ada ketidaknetralan Polri, hal ini bisa dipertanggungjawabkan di Komisi III DPR.“Pak Kapolri bicaralah di depan umum (netralitas Polri),” kata Safarudin yang juga Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu saat rapat di Komisi III, Rabu, 15 November 2024. “(Bicara) Polri netral, gitu,” kata dia. Pilihan Editor: Kabaharkam Bilang Anggota Polri yang Tidak Netral di Pemilu 2024 Bisa Kena Sanksi
