TEMPO.CO, Jakarta – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto buka suara usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 22 November 2023. Ia menyatakan akan melanjutkan program-program yang sudah dilaksanakan Panglima TNI sebelumnya.“Program saya akan melanjutkan program-program yang sudah dilaksanakan Panglima TNI sebelumnya. Sesuai visi misi saya, TNI yang PRIMA, professional, responsif, integratif, modern dan adaptif,” katanya saat jumpa pers selepas upacara sertijab di Plaza Mabes TNI, Rabu 22 November 2023.Agus menjabat sebagai Panglima TNI setelah diusulkan sebagai calon tunggal oleh Presiden Joko Widodo. Ia menggantikan posisi Laksamana Yudo Margono yang akan memasuki masa purna tugas pada November ini. Berikut adalah beberapa pernyataan Jenderal Agus Subiyanto usai dilantik jadi Panglima TNI.Sebelumnya, Agus menyatakan pengangkatan dirinya sebagai Panglima TNI oleh Presiden Jokowi tidak secara instan. Ia menyebut prosesnya sudah melalui koridor yang berlaku di Tentara Nasional Indonesia (TNI).“Di TNI, kepangkatan sudah terstruktur dengan baik. Jadi Panglima TNI, pernah menjabat Kepala Staf Angkatan, tidak ujug-ujug, semua harus berprestasi juga,” kata Agus usai dilantik oleh Jokowi di Istana Negara.Diketahui, Agus dikenal dekat dengan Jokowi. Jebolan Akademi Militer 1991 dari kecabangan infantri ini setidaknya tercatat pernah menjadi komandan Kodim 0735/Surakarta pada 2009. Pada masa itu, Jokowi adalah Wali Kota Solo.Agus juga pernah menjabat sebagai Danrem 061/Suryakencana pada 2020 – wilayah yang masuk tanggung jawabnya saat itu termasuk Istana Negara Bogor. Usai menjabat sebagai Danrem di Bogor, Agus Subiyanto masuk ke lingkungan Istana. Dengan pangkat bintang dua di pundak, Agus mengomandoi Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) pada periode 2020-2021. Agus kemudian ditunjuk menjadi Pangdam III/Siliwangi padaAgustus 2021. Kemudian menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada awal 2022.Pastikan Netralitas TNI dalam Pilpres 2024Pengangkatan Agus sebagai Panglima TNI dianggap Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokratis sebagai ancaman bagi netralitas TNI di Pemilu 2024. Faktor politik, kedekatan antara Agus dan Presiden Jokowi menjadi alasannya.Kendati demikian, Agus memastikan seluruh prajurit TNI akan bersikap netral. Pasalnya, netralitas TNI diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI serta UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. “Apabila TNI aktif terlibat politik praktis, maka akan ada tindakan pidananya dan ada teguran dari komandannya,” tegasnya.Ia menambahkan, TNI sudah membuat posko pengaduan untuk menjawab kekhawatiran mengenai netralitas lembaganya di Pemilu 2024. Adapun posko pengaduan masyarakat yang dimaksud Agus adalah yang diresmikan oleh mantan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono di ruang hening, Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin, 20 November 2023. Selain posko, masyarakat juga bisa mengadukan dugaan netralitas prajurit TNI ke media sosial Puspen TNI atau ppid.tni.mil.id. Dengan begitu, ia meminta agar masyarakat langsung mengadukan anggota, jika ada pelanggaran yang dilakukan. “Apabila ada oknum TNI yang tidak netral itu, bisa dilaporkan ke pos-pos tersebut. Saya sudah menginstruksikan pada jajaran di satuan bawah, untuk memberikan penyuluhan tentang netralitas TNI,” kata Agus usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 22 November 2023.Selanjutnya: strategi atasi konflik di Papua..
