Pasuruan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Pasuruan terus memperkuat langkah digitalisasi di wilayah pedesaan sebagai upaya mengejar ketertinggalan teknologi dan meningkatkan efisiensi layanan publik.
Tahun ini, Pemkab menargetkan dua hingga tiga desa per kecamatan sebagai percontohan program desa digital, sebuah peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya melibatkan satu desa per kecamatan.
Langkah progresif ini mendapat dukungan penuh dari DPRD Kabupaten Pasuruan. Anggota Komisi I DPRD, Eko Suryono, menilai digitalisasi adalah kebutuhan mendesak yang harus segera diimplementasikan dalam layanan pemerintahan desa.
“Sudah saatnya layanan administrasi dipercepat dan dibuat lebih efisien, baik dari segi waktu maupun tenaga,” ujar Eko, Rabu (18/6/2025). Menurutnya, pelayanan publik berbasis digital akan memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan desa.
Lebih dari itu, Eko juga menekankan bahwa transformasi digital akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat desa. “Dengan digitalisasi, masyarakat jadi lebih terbuka dengan informasi dan lebih aktif dalam pemerintahan desa,” tambahnya.
Keseriusan Pemkab Pasuruan dalam mewujudkan desa digital tak hanya tampak dari perluasan cakupan desa percontohan, tetapi juga dari komitmen anggaran dan pelatihan SDM. Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Pasuruan mengambil peran penting dalam menyediakan infrastruktur jaringan yang mendukung sistem digitalisasi ini.
Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) bertanggung jawab dalam membentuk kapasitas SDM agar mampu mengoperasikan layanan berbasis digital secara mandiri.
Kepala DPMD Kabupaten Pasuruan, Rido Nugroho, menegaskan bahwa pelatihan akan melibatkan seluruh kepala desa dan operator desa dari total 341 desa yang ada. “Kami akan latih kepala desa dan operator desa dari total 341 desa yang ada,” jelasnya.
Sebagai bentuk komitmen, Pemkab telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 300 juta untuk mendukung program ini. Dana tersebut akan digunakan, antara lain, untuk pelatihan, penyediaan perangkat, dan penerapan teknologi seperti tanda tangan elektronik yang menjadi prioritas.
“Target awal memang dua desa per kecamatan, tapi melihat antusiasme dan kebutuhan, jumlahnya bisa bertambah,” terang Rido. Ia menyebut program ini sebagai pijakan awal menuju desa yang mampu beradaptasi dengan era digital secara menyeluruh.
Ke depan, setidaknya ada 13 jenis layanan desa yang akan didorong untuk didigitalisasi. “Ini awal yang baik agar desa tidak gagap teknologi dan semakin siap menghadapi tantangan zaman,” pungkas Rido. [ada/suf]