Jakarta –
Iran dan Amerika Serikat berencana untuk melanjutkan pembicaraan mengenai program nuklir Iran, pada Sabtu 12 April. Teheran menegaskan, Menteri Luar Negeri Abbas Aragchi akan mengadakan pembicaraan tidak langsung dengan Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, di negara Teluk, Oman.
Pemimpin spiritual dan politik Iran, Ayatollah Khamenei sebelumnya telah menyatakan “Kami siap untuk berunding dengan AS, tetapi tidak secara langsung,” kata Presiden Iran, Massoud Pezeshkian pada Rabu, 9 April. “Kami tidak melakukan pembicaraan secara langsung, karena kami tidak mempercayai AS.”
Presiden Pezeshkian dalam waktu bersamaan juga menegaskan, Ayatollah Khamenei tidak keberatan dengan keberadaan investor Amerika di Iran. “Yang kami tolak adalah konspirasi, upaya kudeta, dan kebijakan-kebijakan keliru yang mereka lakukan.” Menurut media Iran, Menteri Luar Negeri Oman, Sayyid Badr Albusaidi, juga diperkirakan akan berpartisipasi dalam perundingan ini.
Pendekatan yang berjarak
Presiden AS Donald Trump sebaliknya mengkonfirmasi, perundingan dengan Iran akan dilakukan secara langsung. Presiden Trump ingin mengupayakan kesepakatan dengan Teheran, untuk membatasi program nuklir Iran yang kontroversial. Utusan khusus AS untuk Timur Tengah, yang juga teman lama Trump, Steve Witkoff, akan bertolak ke Oman untuk bertemu dengan delegasi Iran pada hari Sabtu.
“Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mendapat kewenangan yang diperlukan, untuk mendorong inisiatif diplomasi saat berunding dengan AS,” kata Mostafa Najafi, pakar hubungan internasional dan strategi keamanan Iran di Teheran.
Najafi menilai, perbedaan ekspektasi dan persepsi Iran dan AS adalah masalah inti dari perundingan ini, bukan apakah perundingan dilakukan secara langsung atau tidak langsung.
“Iran ingin pembicaraan hanya berfokus pada program nuklir. Di sisi lain, Presiden Trump melalui suratnya kepada Teheran tidak hanya menyerukan pembatasan program nuklir dan rudal balistik, tetapi juga menuntut Iran untuk berhenti campur tangan dalam politik regional di timur tengah. Tuntutan-tuntutan ini jauh dari harapan Teheran,” tulis Najafi menjawab pertanyaan DW.
Presiden AS Donald Trump menulis surat kepada para pemimpin spiritual dan politik Iran pada awal Maret, yang kemudian dibalas Iran di akhir Maret. Detil pertukaran pesan tersebut tidak diketahui publik. Trump mengatakan pada hari Senin lalu, Iran akan berada dalam “bahaya yang mematikan” jika perundingan gagal.
Dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi AS, NBC, akhir bulan lalu, Trump bahkan melontarkan ancaman: “Jika kesepakatan tidak tercapai, akan ada pengeboman yang belum pernah terjadi sebelumnya.”
Sinyal yang saling bertentangan?
“Tidak akan ada negosiasi pada hari Sabtu. Hanya akan ada pertemuan,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tammy Bruce. Ia menekankan kepada pers pada 8 April bahwa Utusan Khusus AS Steve Witkoff akan menyampaikan pesan yang menentang program nuklir Iran.
Apa yang diinginkan AS adalah “penghentian total” program nuklir Iran, mengutip pernyataan Mike Waltz, Penasihat Keamanan Nasional pemerintah AS, kepada stasiun TV CBS pada tanggal 23 Maret. Dari sudut pandang beberapa senator Partai Republik, seperti Tom Cotton dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, ini berarti pelucutan senjata secara menyeluruh terhadap Iran, mencontoh Libya.
Pada tahun 2003, di bawah pemerintahan Muammar al-Gaddafi, Libya memutuskan untuk sepenuhnya meninggalkan program nuklir juga rencana pengembangan senjata pemusnah massal. Sebagai imbalan, semua sanksi internasional dicabut, dan Libya kembali diintegrasikan ke dalam komunitas internasional.
Meski AS menganggap Libya sebagai contoh positif perlucutan senjata secara damai, tidak sama halnya dengan Iran. Tergulingnya Gaddafi di tahun 2011 ditengah gelombang Revolusi Timur Tengah dan intervensi NATO, Iran melihat kasus Libya lebih sebagai sebuah peringatan.
Steve Witkoff, di sisi lain, tampaknya mewakili posisi yang berbeda dan lebih diplomatis daripada Penasihat Keamanan Nasional pemerintah AS. Dia mengatakan tiga minggu yang lalu bahwa Presiden Trump, dalam sebuah surat kepada Ayatollah Ali Khamenei, mengusulkan untuk membuat program verifikasi untuk memastikan bahwa Iran tidak menggunakan bahan nuklir untuk tujuan militer.
Witkoff menyatakan: “Kita harus membuat program verifikasi sehingga tidak ada yang perlu khawatir tentang kemungkinan Iran menggunakan material nuklirnya sebagai senjata.”
Tidak ada bom nuklir
Israel saat ini memandang program nuklir Iran sebagai ancaman terhadap eksistensinya. Para pemimpin Iran tidak mengakui Israel, dan secara terus menerus mengancam untuk menghancurkan Israel.
“Kesepakatan yang baik harus menjamin keamanan Israel,” kata pakar Iran Arman Mahmoudian yang juga seorang dosen studi Timur Tengah di University of South Florida, menanggapi pertanyaan DW.
Teheran secara resmi menekankan, program nuklirnya hanyalah untuk tujuan damai. Namun, Badan Energi Atom Internasional (IAEA) tetap khawatir. Menurut direktur jenderal IAEA Rafael Grossi, Iran terus melakukan pemerkayaan uranium, dalam skala yang jauh lebih besar dari negara non senjata atom lainnya.
“Jika tekanan terhadap Iran terus meningkat, Teheran dapat kembali mempertimbangkan pentingnya untuk memiliki senjata nuklir,” demikian peringatan yang disampaikan Menteri Luar Negeri, Seyed Abbas Araghchi, Desember 2024 lalu. Meskipun negara ini memiliki teknologi untuk memproduksi senjata nuklir, sejauh ini Iran secara sadar memutuskan untuk tidak mengembangkannya.
“Perundingan harus dilakukan sedemikian rupa, agar kemampuan Iran untuk membuat senjata nuklir dapat dicegah,” kata pakar Iran, Mahmoudian, seraya menambahkan: “Presiden Trump telah menekankan beberapa kali dalam beberapa minggu terakhir bahwa Iran tidak diizinkan untuk memiliki senjata nuklir. Ini dapat menjadi sinyal, bahwa pembicaraan akan berfokus pada isu nuklir Iran. Sebaiknya pembicaraan turut membahas solusi teknis untuk hal tersebut.”
“Perundingan ini tidak akan mudah,” Mahmoudian memperkirakan. Pihak Iran tetap menduga kuat, perundingan tersebut tidak akan berujung pada pencabutan sanksi. Dari sudut pandang Teheran, AS harus menjamin bahwa sanksi-sanksi tersebut akan dicabut secara permanen.
Pada tahun 2015, Iran dan beberapa kekuatan dunia, termasuk Amerika Serikat, menyepakati kesepakatan nuklir. Sebagai bagian dari kesepakatan ini, Iran berjanji untuk membatasi program nuklirnya secara signifikan, dengan imbalan pencabutan sanksi internasional. Namun, pada tahun 2018, pada masa jabatan pertamanya Presiden Trump secara sepihak membatalkan perjanjian tersebut.
Sebagai reaksinya, Iran mulai secara bertahap menjauhkan diri dari perjanjian nuklir tersebut, dan semakin dekat pada kemampuan membuat bom atom dibanding sebelumnya.
Artikel ini pertama kali diterbitkan dalam bahasa Jerman.
Diadaptasi oleh: Sorta Lidia Caroline
Editor: Agus Setiawan
(ita/ita)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
