Xcloud.id

Tag: Benjamin Netanyahu

  • Siapa Reza Pahlavi, Putra Mahkota Iran yang Serukan Demo Besar-besaran?

    Siapa Reza Pahlavi, Putra Mahkota Iran yang Serukan Demo Besar-besaran?

    Jakarta –

    Reza Pahlavi, putra Shah Iran yang diasingkan, menyerukan agar masyarakat Iran kembali menggelar demonstrasi besar-besaran di negara tersebut.

    Putra sulung Shah yang digulingkan oleh Revolusi Islam 1979 itu mengatakan dalam sebuah pesan di media sosial bahwa jumlah peserta demonstrasi baru-baru ini “belum pernah sebanyak itu sebelumnya”.

    Dia mengaku telah menerima laporan bahwa “rezim sangat ketakutan dan kembali berusaha memutus akses internet” untuk menghentikan protes.

    Jadi, apa yang kita ketahui tentang mantan putra mahkota yang berupaya berperan membentuk masa depan negaranya?

    Sejak lahir Reza Pahlavi dipersiapkan untuk mewarisi takhta monarki Iran. Namun, pada 1979, Revolusi Iran menggulingkan kerajaan ayahnya. Saat itu, dia sedang menjalani pelatihan pilot tempur di Amerika Serikat.

    Reza hanya bisa menyaksikan dari jauh ketika ayahnya, Mohammad Reza Shah Pahlavi yang pernah didukung oleh negara-negara Barat, berjuang mencari perlindungan di negara lain dan akhirnya meninggal karena kanker di Mesir.

    Kehilangan kekuasaan secara tiba-tiba membuat sang putra mahkota dan keluarganya tanpa kewarganegaraan. Mereka bergantung pada para pendukung kerajaan dan simpatisan di pengasingan yang jumlahnya makin menyusut.

    Adik perempuan dan adik laki-laki Reza bunuh diri sehingga perannya hanyalah sebagai simbol kepala sebuah dinasti yang menurut banyak orang telah menjadi sejarah.

    Kini, pada usia 65 tahun, Reza Pahlavi berupaya memainkan peran dalam membentuk masa depan negaranya.

    Dari rumahnya di pinggiran kota yang tenang dekat Washington DC, para pendukungnya menggambarkan dia sebagai sosok yang rendah hati dan mudah didekati. Reza Pahlavi sering mengunjungi kafe-kafe lokal dengan ditemani oleh istrinya, Yasmine, tanpa pengawalan yang terlihat.

    Pada 2022, ketika ditanya oleh seorang pejalan kaki apakah ia menganggap dirinya sebagai pemimpin gerakan protes Iran, ia dan Yasmine dilaporkan menjawab serempak: “Perubahan harus datang dari dalam.”

    Titik balik

    Dalam beberapa tahun terakhir, nada Reza Pahlavi menjadi lebih tegas.

    Setelah serangan udara Israel yang menewaskan beberapa jenderal senior Iran pada 2025, Pahlavi menyatakan dalam konferensi pers di Paris bahwa ia siap membantu memimpin pemerintahan transisi jika Republik Islam Iran runtuh.

    Baca juga:

    Sejak itu, ia telah menguraikan rencana 100 hari untuk pemerintahan sementara.

    Pahlavi menegaskan bahwa kepercayaan diri baru ini berasal dari pelajaran yang dipetik di pengasingan dan dari apa yang ia sebut sebagai “misi belum selesai” yang ditinggalkan ayahnya.

    “Ini bukan tentang memulihkan masa lalu,” katanya kepada wartawan di Paris.

    “Ini tentang mengamankan masa depan demokratis bagi semua warga Iran.”

    Dibesarkan sebagai putra mahkota

    Lahir pada Oktober 1960 di Teheran, Reza Pahlavi adalah putra tunggal Shah setelah dua pernikahan sebelumnya gagal menghasilkan putra mahkota.

    Ia tumbuh dalam lingkungan yang penuh kemewahan, dididik oleh guru privat, dan dilatih sejak usia muda untuk membela monarki.

    UPI/Bettmann Archive/Getty ImagesPutra mahkota Reza Pahlavi duduk di sebelah kanan saat ayahnya, Mohammad Reza Pahlavi, dinobatkan sebagai shah di Teheran pada 1967.

    Pada usia 17 tahun, ia dikirim ke Texas untuk berlatih sebagai pilot pesawat tempur. Namun sebelum ia dapat kembali untuk mengabdi, revolusi menggulingkan kekuasaan ayahnya.

    Baca juga:

    Sejak saat itu, Reza Pahlavi tinggal di Amerika Serikat. Ia belajar ilmu politik, menikahi Yasmine, seorang pengacara dan sesama warga Iran-Amerika. Mereka dikaruniai tiga putri: Noor, Iman, dan Farah.

    Oposisi yang retak

    Selama dalam pengasingan, Reza Pahlavi tetap menjadi simbol yang kuat bagi kaum pendukung monarki.

    Banyak yang mengingat era Pahlavi sebagai era modernisasi yang cepat dan hubungan yang lebih dekat dengan negara-negara Barat.

    Di sisi lain, sebagian warga Iran mengingat era Pahlavi sebagai masa yang penuh sensor dan keberadaan polisi rahasia Savak. Aparat ini digunakan untuk menekan perbedaan pendapat dan dikenal kerap melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

    Baca juga:

    Selama bertahun-tahun, popularitas Reza Pahlavi di Iran naik-turun.

    Pada 1980, ia mengadakan upacara penobatan simbolis di Kairo, menyatakan dirinya sebagai shah. Meskipun dampaknya secara praktis kecil, beberapa lawan politiknya mengatakan hal itu merusak pesan reformasi demokrasi yang diusungnya saat ini.

    Reza telah melakukan beberapa upaya untuk membangun koalisi oposisi, termasuk Dewan Nasional Iran untuk Pemilu Bebas, yang diluncurkan pada 2013. Sebagian besar anggota mengalami kesulitan karena perbedaan pendapat internal dan jangkauan yang terbatas di dalam Iran.

    Tidak seperti beberapa kelompok oposisi di pengasingan, Reza Pahlavi secara konsisten menolak kekerasan dan menjauhkan diri dari faksi bersenjata seperti Mojahedin-e Khalq (MEK).

    Ia telah berulang kali menyerukan transisi damai dan referendum nasional untuk menentukan sistem politik Iran di masa depan.

    Kontroversi

    Reza Pahlavi kembali mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir.

    Seruan “Reza Shah, semoga jiwamu diberkati”yang merujuk pada kakeknyamuncul selama protes anti-pemerintah pada 2017.

    Pembunuhan Mahsa Amini dalam tahanan polisi pada 2022 memicu demonstrasi nasional, yang mendorong sosok Reza kembali menjadi sorotan media.

    Upayanya untuk menyatukan oposisi Iran yang terpecah-pecah menarik perhatian internasional, tetapi pada akhirnya gagal memanfaatkan momentum.

    EPA-EFE/REX/ShutterstockReza Pahlavi berkunjung ke Israel pada April 2023 dan bertemu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Intelijen Gila Gamliel (kanan). Kunjungan ini menyulut perdebatan sengit di antara warga Iran.

    Para pengkritik berpendapat bahwa Reza Pahlavi belum membangun organisasi yang tahan lama atau media independen selama menghabiskan empat dekade di luar negeri.

    Kunjungan kontroversial ke Israel pada 2023 semakin memecah belah opini. Reza Pahlavi menghadiri acara peringatan Holokos dan bertemu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Beberapa warga Iran memandang ini sebagai upaya pragmatis; yang lain melihatnya justru menjauhkan sekutu Arab dan umat Islam di Iran.

    Baca juga:

    Setelah serangan udara Israel baru-baru ini di Iran, ia menghadapi pertanyaan-pertanyaan sulit.

    Dalam sebuah wawancara dengan Laura Kuenssberg dari BBC, ia ditanya apakah ia mendukung serangan Israel yang membahayakan nyawa warga sipil.

    Ia menegaskan bahwa warga awam di Iran bukanlah target. Kemudian ia mengatakan bahwa “apa pun yang melemahkan rezim” akan disambut baik oleh banyak orang di dalam Iran. Pernyataan itu kemudian memicu perdebatan sengit.

    Pertanyaan untuk masa depan Iran

    Saat ini, Pahlavi menampilkan dirinya bukan sebagai calon raja, tetapi sebagai figur simbolis untuk rekonsiliasi nasional.

    Dia mengatakan ingin membantu mengarahkan Iran menuju pemilihan umum yang bebas, menjunjung supremasi hukum, dan menerapkan hak-hak yang setara bagi perempuan. Dia menyerahkan keputusan akhir tentang pemulihan monarki atau pembentukan republik kepada pemungutan suara nasional.

    Para pendukungnya melihat Reza Pahlavi sebagai satu-satunya tokoh oposisi yang dikenal luas dan memiliki komitmen jangka panjang terhadap perubahan damai.

    Sedangkan para kritikus menilai dia masih terlalu bergantung pada dukungan asing dan mempertanyakan apakah warga Iran di dalam negeri, yang lelah setelah puluhan tahun mengalami gejolak politik, siap mempercayai pemimpin yang diasingkan.

    Meskipun pemerintah Iran menggambarkannya sebagai ancaman, mustahil untuk mengukur tingkat dukungan terhadap Reza Pahlavi tanpa ruang politik yang terbuka serta jajak pendapat yang kredibel.

    Sebagian warga Iran masih menghormati nama keluarganya; yang lain takut mengganti satu penguasa dengan penguasa lain, bahkan melalui cara demokrasi.

    Jenazah ayah Pahlavi masih dimakamkan di Kairo. Kaum pendukung monarki menanti hari ketika mendiang Shah bisa pulang ke Iran.

    Apakah putra mahkota yang diasingkan akan pernah melihat hari itu tiba atau Iran yang bebas?

    Ini masih menjadi salah satu dari banyak pertanyaan yang belum terjawab tentang sebuah bangsa yang masih bergulat dengan masa lalunya.

    (ita/ita)

  • Israel Siaga Tinggi untuk Kemungkinan AS Intervensi Iran

    Israel Siaga Tinggi untuk Kemungkinan AS Intervensi Iran

    Tel Aviv –

    Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap kemungkinan intervensi Amerika Serikat (AS) di Iran, yang dilanda aksi unjuk rasa antipemerintah terbesar dalam beberapa tahun terakhir.

    Presiden AS Donald Trump, dalam beberapa hari terakhir, telah berulang kali mengancam akan melakukan intervensi terhadap situasi unjuk rasa yang diwarnai kerusuhan di Iran. Trump bahkan memperingatkan penguasa Iran agar tidak menggunakan kekerasan terhadap para demonstran.

    Pada Sabtu (10/1) waktu setempat, Trump mengatakan bahwa AS dalam posisi “siap membantu”.

    Menurut tiga sumber Israel yang yang hadir dalam konsultasi keamanan Israel yang digelar akhir pekan, seperti dilansir Reuters, Senin (12/1/2026), Israel kini sedang dalam kondisi siaga tinggi atas potensi langkah AS mengintervensi Iran.

    Namun, ketiga sumber itu tidak menjelaskan lebih lanjut soal makna “siaga tinggi” Israel dalam praktiknya.

    Sebelumnya pada Juni tahun lalu, Israel dan Iran terlibat perang selama 12 hari, di mana AS bergabung dengan Israel dalam melancarkan pengeboman terhadap fasilitas nuklir Iran.

    Dalam percakapan telepon pada Sabtu (10/1) waktu setempat, menurut seorang sumber Israel yang turut hadir saat percakapan dilakukan, Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio membahas kemungkinan intervensi AS di Iran.

    Situasi demo rusuh di Teheran, Iran Foto: UGC via AP

    Seorang pejabat AS, yang tidak disebut namanya, mengonfirmasi bahwa Netanyahu dan Rubio memang berbicara via telepon, namun enggan mengungkapkan topik percakapan keduanya.

    Sebelumnya, ketua parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, mengatakan, pada Minggu (11/1) waktu setempat, jika AS menyerang terlebih dahulu, maka “baik wilayah pendudukan maupun pusat-pusat militer dan kapal-kapal AS akan menjadi target sah kami”.

    Ghalibaf tampaknya merujuk pada Israel, yang tidak diakui oleh Iran dan dianggap sebagai wilayah Palestina yang diduduki.

    Sejauh ini, Israel belum memberikan sinyal keinginan mereka untuk juga mengintervensi situasi di Iran saat unjuk rasa besar-besaran mengguncang negara, yang merupakan musuh bebuyutannya tersebut. Ketegangan antara Tel Aviv dan Teheran masih meningkat karena kekhawatiran Israel soal program nuklir dan rudal Iran.

    Dalam wawancara dengan media The Economist yang diterbitkan pada Jumat (9/1) pekan lalu, Netanyahu mengatakan bahwa akan ada konsekuensi mengerikan bagi Iran jika mereka menyerang Israel.

    Merujuk pada unjuk rasa yang marak di Iran, Netanyahu berkata: “Untuk hal-hal lainnya, saya pikir kita harus melihat apa yang terjadi di dalam Iran.”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Iran Dilanda Demo Besar-besaran, Netanyahu Anggap Demonstran Berani

    Iran Dilanda Demo Besar-besaran, Netanyahu Anggap Demonstran Berani

    Tel Aviv –

    Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu, melontarkan pujian untuk keberanian para demonstran di Iran, saat unjuk rasa besar-besaran mengguncang negara tersebut. Netanyahu mengakui dirinya mengharapkan rakyat Iran segera terbebas dari apa yang disebutnya sebagai “belenggu tirani”.

    Iran dilanda unjuk rasa besar-besaran, yang diwarnai serentetan insiden mematikan, dalam beberapa hari terakhir. Aksi protes itu awalnya dipicu kemarahan atas kenaikan biaya hidup, tetapi berkembang menjadi gerakan lebih luas yang menantang pemerintah teokratis yang berkuasa sejak revolusi tahun 1979 silam.

    Sebuah kelompok hak asasi manusia setempat melaporkan bahwa sedikitnya 500 orang tewas dalam serangkaian insiden saat unjuk rasa berlangsung di Iran, berdasarkan data hingga Minggu (11/1) waktu setempat.

    Netanyahu, seperti dilansir AFP, Senin (12/1/2026), menyampaikan pernyataan terbaru mengenai Iran saat menghadiri rapat kabinet mingguan pada Minggu (11/1) waktu setempat.

    “Kita semua berharap agar bangsa Persia akan segera terbebas dari belenggu tirani, dan ketika hari itu tiba, Israel dan Iran akan sekali lagi menjadi mitra setia dalam membangun masa depan kemakmuran dan perdamaian bagi kedua bangsa,” kata Netanyahu dalam pernyataan via yang dirilis oleh kantor PM Israel.

    “Israel memantau dengan cermat peristiwa di Iran,” sebutnya.

    “Rakyat Israel dan seluruh dunia kagum akan keberanian luar biasa warga-warga Iran,” ucap Netanyahu melontarkan pujian.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel, Gideon Saar, menyampaikan komentar serupa sebelumnya. “Kami mendukung perjuangan rakyat Iran untuk kebebasan dan mendoakan mereka kesuksesan,” ucapnya dalam sebuah wawancara yang diunggah ke media sosial X.

    “Kami pikir mereka pantas mendapatkan kebebasan… Kami tidak memiliki permusuhan dengan rakyat Iran,” tegas Saar, sembari menambahkan bahwa Israel justru memiliki “masalah besar” dengan pemerintah Iran, yang dituduh mengekspor terorisme.

    Pernyataan Netanyahu itu muncul setelah seorang pejabat Iran mengancam akan menyerang target-target militer dan kapal-kapal Amerika Serikat (AS) jika Teheran diserang oleh AS.

    Ketua parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, mengatakan kepada para anggota parlemen pada Minggu (11/1) bahwa jika AS menyerang terlebih dahulu, maka “baik wilayah pendudukan maupun pusat-pusat militer dan kapal-kapal AS akan menjadi target sah kami”.

    Ghalibaf tampaknya merujuk pada Israel, yang tidak diakui oleh Iran dan dianggap sebagai wilayah Palestina yang diduduki.

    Menanggapi hal tersebut, seorang pejabat militer Israel mengatakan bahwa pihak militer sedang memantau perkembangan di Iran dan “bersiap secara defensif. “Kami akan siap untuk merespons dengan kekuatan jika diperlukan,” sebut pejabat militer Israel tersebut.

    Iran berulang kali menuduh AS dan Israel menghasut kerusuhan yang berlangsung di wilayah dan berupaya merusak persatuan nasional negara tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/imk)

  • Wamenlu RI Tegaskan Dukungan Penuh Indonesia Terhadap Kedaulatan Somalia di KTT Luar Biasa OKI

    Wamenlu RI Tegaskan Dukungan Penuh Indonesia Terhadap Kedaulatan Somalia di KTT Luar Biasa OKI

    JAKARTA – Indonesia menegaskan dukungan penuhnya terhadap kedaulatan wilayah Somalia dengan Somaliland sebagai wilayah yang tidak terpisahkan, mengecam pengakuan yang diberikan oleh Israel.

    Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI Anis Matta dalam Konferensi Tingkat Menteri Luar Biasa (KTM-LB) Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) ke-22 di Jeddah, Arab Saudi pada 10 Januari 2026, menyerukan penyelesaian di internal Somalia.

    “Indonesia mendukung penuh kedaulatan dan kesatuan teritorial Republik Federal Somalia, dengan Somaliland sebagai bagian yang tidak terpisahkan,” tegas Wamenlu RI, melansir keterangan Kementerian Luar Negeri RI, Minggu (11/1).

    KTM-LB OKI ini diselenggarakan atas permintaan Presiden Republik Federal Somalia, untuk menanggapi pengakuan Israel atas Somaliland sebagai negara merdeka.

    Israel pada 26 Desember 2025 menjadi negara pertama yang mengakui Somaliland, yang memisahkan diri dari Somalia pada tahun 1991, sebagai negara berdaulat.

    Dikutip dari The Times of Israel, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Luar Negeri Gideon Sa’ar menandatangani pengakuan tersebut atas nama Israel.

    Sementara, Presiden Somaliland Abdirahman Mohamed Abdullahi menandatangani atas nama negaranya, yang terletak di wilayah strategis utama di Tanduk Afrika, seiring keinginan bergabung dengan Abraham Accords.

    Pengakuan ini tegas ditolak Somalia yang menyebutnya sebagai pelanggaran kedaulatan dan integritas wilayahnya.

    Dalam kesempatan ini Wamenlu RI menyampaikan kecaman keras dan secara tegas menolak pengakuan Israel terhadap Somaliland, yang berpotensi memicu destabilisasi di kawasan dan melanggar hukum internasional dan Piagam PBB.

    Wamenlu Anis mendorong agar persoalan Somaliland dapat diselesaikan dengan baik secara internal. Ia juga mendorong OKI untuk dapat mengaktifkan kembali OIC Contact Group tentang Somalia dan memberdayakannya untuk menjaga integritas teritorial Somalia dan keamanan kawasan.

    Pertemuan kali ini dihadiri oleh 39 negara anggota OKI dengan 11 di antaranya diwakili pada level menteri luar negeri.

    Pertemuan berhasil mengadopsi 2 resolusi, termasuk penolakan terhadap pengakuan Israel atas Somaliland dan dukungan OKI untuk mengatasi implikasinya.

    Diketahui, Indonesia sebelumnya turut serta dalam Joint Statement yang diprakarsai Mesir dan didukung oleh 22 negara, serta OKI dan GCC (Dewan Kerja Sama Teluk).

    Joint Statement tersebut menyampaikan penolakan atas pengakuan Israel, dukungan kepada Somalia, serta penghormatan pada kedaulatan dan kesatuan Somalia.

  • Ajudan Netanyahu Ditahan Polisi Israel gegara Halangi Penyelidikan

    Ajudan Netanyahu Ditahan Polisi Israel gegara Halangi Penyelidikan

    Jakarta –

    Polisi Israel menahan seorang ajudan senior Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ajudan tersebut ditahan karena diduga menghalangi penyelidikan.

    Media lokal melaporkan bahwa hal itu terkait dengan kebocoran informasi militer selama perang Gaza. Polisi tidak menyebutkan nama individu tersebut. Namun media Israel melaporkan ajudan yang ditahan adalah Tzachi Braverman, Kepala staf Netanyahu saat ini, yang ditunjuk untuk menjadi duta besar Israel berikutnya untuk Inggris.

    “Pagi ini, seorang pejabat senior di kantor perdana menteri ditahan untuk diinterogasi… atas dugaan menghalangi penyelidikan,” kata polisi, dilansir AFP, Minggu (11/1/2026).

    “Tersangka… saat ini sedang diinterogasi dengan peringatan,” lanjutnya.

    Mantan ajudan Netanyahu, Eli Feldstein, baru-baru ini menuduh Braverman mencoba menghalangi penyelidikan atas kebocoran informasi militer sensitif kepada pers asing selama perang melawan Hamas di Gaza.

    Pada September 2024, Feldstein membocorkan dokumen rahasia dari militer Israel kepada tabloid Jerman Bild, yang kemudian menyebabkan dia ditangkap dan didakwa.

    Dokumen tersebut bertujuan untuk membuktikan bahwa Hamas tidak tertarik pada kesepakatan gencatan senjata, dan untuk mendukung klaim Netanyahu bahwa sandera yang ditangkap oleh militan Palestina dalam serangan mereka pada 7 Oktober 2023 terhadap Israel hanya dapat dibebaskan melalui tekanan militer, bukan melalui negosiasi.

    Braverman memberitahunya bahwa militer telah meluncurkan penyelidikan atas kasus tersebut. Braverman juga mengaku dapat “menghentikan” penyelidikan tersebut, menurut Feldstein.

    Dalam wawancara yang sama, Feldstein mengatakan Netanyahu mengetahui kebocoran tersebut dan mendukung penggunaan dokumen tersebut untuk menggalang dukungan publik bagi perang.

    Media Israel melaporkan bahwa polisi juga menggeledah rumah Braverman pada hari Minggu, dan Feldstein diperkirakan akan berbicara dengan polisi pada hari itu juga mengenai dugaan keterlibatan Braverman dalam kasus tersebut.

    Dalam wawancara yang sama, Feldstein mengatakan Netanyahu mengetahui kebocoran tersebut dan mendukung penggunaan dokumen tersebut untuk menggalang dukungan publik bagi perang.

    Media Israel melaporkan bahwa polisi juga menggeledah rumah Braverman pada Minggu. Feldstein juga diperkirakan akan berbicara dengan polisi mengenai dugaan keterlibatan Braverman dalam kasus tersebut.

    Feldstein juga merupakan tersangka dalam skandal yang disebut “Qatargate”, di mana ia dan beberapa rekan dekat Netanyahu lainnya diduga telah direkrut oleh Qatar untuk mempromosikan citra monarki Teluk tersebut di Israel.

    Tonton juga video “Netanyahu Minta Presiden Ampuni Kasus Korupsi, Alasannya Demi Rakyat”

    (yld/knv)

  • Diancam AS, Iran Ingatkan Tak Akan Tinggal Diam!

    Diancam AS, Iran Ingatkan Tak Akan Tinggal Diam!

    Jakarta –

    Panglima militer Iran memperingatkan bahwa Iran tidak akan tinggal diam dan membiarkan dirinya diancam oleh kekuatan luar. Hal ini disampaikan pada hari Rabu (7/1/2026), setelah Amerika Serikat dan Israel mendukung aksi-aksi protes anti-pemerintah yang tengah terjadi di Iran.

    “Republik Islam Iran menganggap peningkatan retorika permusuhan terhadap bangsa Iran sebagai ancaman dan tidak akan mentolerir kelanjutannya tanpa memberikan respons,” kata Jenderal Amir Hatami, menurut kantor berita Iran, Fars, dilansir AFP, Rabu (7/1/2026).

    Dalam beberapa hari terakhir, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengancam akan campur tangan di Iran jika para demonstran terbunuh. Sementara Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu telah menyatakan dukungan untuk aksi-aksi protes tersebut.

    Dilaporkan bahwa jumlah korban tewas akibat kekerasan yang menyertai gelombang protes di Iran pada Selasa (6/1) waktu setempat meningkat menjadi sedikitnya 35 orang. Data tersebut disampaikan oleh jejaring pegiat HAM Human Rights Activists News Agency (HRANA) di Amerika Serikat. Lembaga yang didirikan pelarian Iran itu juga melaporkan lebih dari 1.200 orang telah ditahan sejak demonstrasi berlangsung lebih dari sepekan.

    Menurut HRANA, dilansir media DW, korban tewas terdiri dari 29 pengunjuk rasa, empat anak-anak, serta dua anggota pasukan keamanan Iran. Aksi protes telah menjangkau lebih dari 250 kota, desa atau lokasi lain di 27 dari 31 provinsi di Iran. Informasi tersebut dihimpun dari jaringan aktivis di dalam negeri, yang dinilai akurat dalam melaporkan kerusuhan sebelumnya.

    Aparat keamanan dikabarkan menggunakan tindak kekerasan terutama terhadap demonstran di daerah pedesaan. Akibatnya, aksi protes kembali melanda kota-kota besar seperti Teheran, ibu kota Iran dan Mashhad.

    Sementara itu, kantor berita Iran Fars, yang dekat dengan Garda Revolusi, melaporkan sekitar 250 polisi dan 45 anggota pasukan sukarelawan Basij mengalami luka-luka selama aksi demonstrasi.

    Lihat juga Video Iran Naik Pitam, Kutuk Tindakan AS yang Tangkap Maduro

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Bus Tabrak Demonstran Anti-Wajib Militer Israel, 1 Orang Tewas-3 Luka

    Bus Tabrak Demonstran Anti-Wajib Militer Israel, 1 Orang Tewas-3 Luka

    Yerusalem –

    Sedikitnya satu orang tewas di wilayah Yerusalem, setelah sebuah bus menabrak kerumunan demonstran yang memprotes undang-undang yang mewajibkan wajib militer bagi kalangan Yahudi ultra-Ortodoks ke dalam Angkatan Bersenjata Israel. Tiga orang lainnya mengalami luka-luka dalam insiden tersebut.

    Keterangan sejumlah petugas penyelamat dari layanan darurat Magen David Adom, seperti dilansir AFP, Rabu (7/1/2025), menyebutkan bahwa sebuah bus menabrak tiga pejalan kaki, kemudian melaju dan menabrak seorang remaja berusia 18 tahun yang terjebak di bawah kendaraan tersebut.

    “Paramedis menyatakan dia meninggal di lokasi kejadian,” kata Magen David Adom dalam pernyataannya.

    Insiden mematikan itu terjadi pada Selasa (6/1), ketika ribuan warga Yahudi dari kalangan ultra-Ortodoks turun ke jalan untuk memprotes undang-undang yang mewajibkan mereka bergabung dengan militer Israel, karena militer Tel Aviv kekurangan personel setelah dua tahun terlibat perang di berbagai front.

    Unjuk rasa besar-besaran untuk menentang undang-undang tersebut telah digelar secara rutin dalam beberapa bulan terakhir.

    Menurut keterangan Kepolisian Israel, unjuk rasa pada Selasa (6/1) menjadi ricuh setelah “sekelompok kecil perusuh mulai mengganggu ketertiban umum secara brutal, termasuk dengan memblokir jalur lalu lintas, merusak sejumlah bus, membakar tempat sampah, melemparkan benda dan telor ke para polisi dan Kepolisian Perbatasan, meneriakkan caci maki, dan menyerang para jurnalis yang bekerja di lokasi kejadian”.

    Disebutkan oleh pihak kepolisian bahwa bus tersebut “diblokir oleh para perusuh yang… mengalangi rutenya”.

    Sopir bus tersebut, yang identitasnya tidak diungkap ke publik, telah ditangkap. Ketika diinterogasi, sopir bus itu mengaku “diserang oleh para perusuh, setelah itu insiden yang sangat disayangkan tersebut terjadi”.

    Sejumlah sumber Kepolisian Israel, yang dikutip media lokal, menepis kekhawatiran bahwa insiden itu merupakan serangan teror.

    Undang-undang wajib militer yang diprotes oleh kalangan Yahudi ultra-Ortodoks itu memicu perpecahan dalam koalisi pemerintahan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu.

    Kubu oposisi dan beberapa mitra koalisi menekan Netanyahu untuk meningkatkan jumlah perekrutan militer, namun para pemimpin partai Yahudi ultra-Ortodoks — yang secara tradisional merupakan sekutu Netanyahu — menentang wajib militer bagi mahasiswa agama, yang menjadi konstituen terbesar mereka.

    Berdasarkan peraturan yang ditetapkan saat pembentukan Israel tahun 1948, para pemuda yang mendedikasikan diri untuk mempelajari teks-teks Yahudi diberikan pengecualian de-facto dari wajib militer.

    Namun belakangan pengecualian itu menuai sorotan dari publik Israel, terutama ketika puluhan ribu tentara wajib militer dan pasukan cadangan dimobilisasi di beberapa front, meskipun gencatan senjata yang rapuh mengakhiri pertempuran di Jalur Gaza.

    Meskipun kalangan ultra-Ortodoks hanya mencakup 14 persen dari populasi Yahudi di Israel, mempertahankan dukungan partai-partai tersebut menjadi kunci kelangsungan koalisi pemerintahan Netanyahu.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Negara Mana yang Mungkin Jadi Sasaran Trump Setelah Venezuela?

    Negara Mana yang Mungkin Jadi Sasaran Trump Setelah Venezuela?

    Jakarta –

    Masa jabatan kedua Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dibentuk oleh ambisi kebijakan luar negerinya.

    Ia telah menindaklanjuti ancamannya terhadap Venezuela dengan menangkap presiden dan istrinya di kediamannya yang dijaga ketat di Caracas dalam sebuah serangan dramatis.

    Saat menjelaskan operasi tersebut, Trump kembali menggunakan Doktrin Monroe tahun 1823 dan janji supremasi AS di belahan bumi barat dan menyebutnya kembali sebagai “Doktrin Donroe”.

    Berikut beberapa peringatan yang telah ia sampaikan terhadap negara-negara lain di Washington dalam beberapa hari terakhir.

    Greenland

    AS sudah memiliki pangkalan militer di Greenland, Pangkalan Luar Angkasa Pituffik, tetapi Trump menginginkan seluruh kawasan itu tersebut.

    “Kita membutuhkan Greenland dari sudut pandang keamanan nasional,” katanya kepada wartawan, seraya mengklaim bahwa wilayah tersebut “dipenuhi kapal-kapal Rusia dan China di mana-mana.”

    Pulau Arktik yang luas ini, bagian dari Kerajaan Denmark, terletak sekitar 3.200 kilometer di timur laut AS.

    Greenland juga menempati lokasi strategis utama di Atlantik Utara, memberikan akses ke lingkaran Arktik yang semakin penting.

    Seiring mencairnya es kutub dalam beberapa tahun mendatang, rute pelayaran baru diperkirakan akan terbuka.

    Perdana Menteri Greenland, Jens Frederik Nielsen, menanggapi Trump dengan menggambarkan gagasan kendali AS atas pulau itu sebagai “fantasi”.

    “Tidak ada lagi tekanan. Tidak ada lagi sindiran. Tidak ada lagi fantasi aneksasi. Kami terbuka untuk dialog. Kami terbuka untuk diskusi. Tetapi ini harus terjadi melalui saluran yang tepat dan dengan menghormati hukum internasional,” katanya.

    Upaya AS untuk merebut Greenland akan menimbulkan konflik dengan anggota NATO lainnya, yang kemungkinan besar akan membahayakan aliansi tersebut.

    Kolombia

    Hanya beberapa jam setelah operasi di Venezuela, Trump memperingatkan Presiden Kolombia Gustavo Petro untuk “hati-hati”.

    Kolombia, tetangga Venezuela di sebelah barat, memiliki cadangan minyak yang besar dan merupakan produsen utama emas, perak, zamrud, platinum, dan batu bara.

    Negara ini dituduh sebagai pusat utama perdagangan narkoba di kawasan tersebut, terutama kokain.

    Sejak AS mulai menyerang kapal-kapal di Karibia dan Pasifik timur pada bulan September, dengan mengatakan, tanpa bukti, bahwa mereka membawa narkoba, Trump telah terlibat dalam perselisihan yang semakin memanas dengan presiden beraliran sayap kiri negara tersebut.

    AS menjatuhkan sanksi kepada Petro pada bulan Oktober, dengan mengatakan bahwa ia membiarkan kartel “berkembang”.

    Berbicara di atas pesawat Air Force One pada hari Minggu, Trump mengatakan Kolombia “dijalankan oleh orang sakit yang suka membuat kokain dan menjualnya ke Amerika Serikat”.

    “Dia tidak akan melakukannya untuk waktu yang lama,” katanya. Ketika ditanya apakah AS akan melakukan operasi yang menargetkan Kolombia, Trump menjawab, “Kedengarannya bagus bagi saya.”

    Secara historis, Kolombia telah menjadi sekutu dekat dalam perang Washington melawan narkoba, menerima ratusan juta dolar setiap tahunnya dalam bentuk bantuan militer untuk melawan kartel.

    Iran

    Iran saat ini menghadapi protes antipemerintah massal, dan Trump memperingatkan semalam bahwa pihak berwenang di sana akan “dihantam sangat keras” jika lebih banyak demonstran tewas.

    “Kami mengawasinya dengan sangat cermat. Jika mereka mulai membunuh orang seperti yang telah mereka lakukan di masa lalu, saya pikir mereka akan dihantam sangat keras oleh Amerika Serikat,” katanya kepada wartawan di Air Force One.

    Iran secara teoritis berada di luar cakupan yang didefinisikan dalam “Doktrin Donroe”, tetapi Trump tetap saja sebelumnya mengancam rezim Iran dengan tindakan lebih lanjut, setelah menyerang fasilitas nuklirnya tahun lalu.

    Serangan-serangan itu terjadi setelah Israel melancarkan operasi skala besar yang bertujuan untuk melumpuhkan kemampuan Iran dalam mengembangkan senjata nuklir, yang berujung pada konflik Israel-Iran selama 12 hari.

    Dalam pertemuan di Mar-a-Lago antara Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pekan lalu, Iran disebut-sebut menjadi agenda utama. Media AS melaporkan bahwa Netanyahu mengangkat potensi serangan baru terhadap Iran pada tahun 2026.

    Meksiko

    Kebangkitan Trump ke tampuk kekuasaan pada tahun 2016 ditandai dengan seruannya untuk “Membangun Tembok” di sepanjang perbatasan selatan dengan Meksiko.

    Pada hari pertamanya kembali menjabat pada tahun 2025, ia menandatangani perintah eksekutif untuk mengganti nama Teluk Meksiko menjadi “Teluk Amerika”.

    Ia sering mengklaim bahwa otoritas Meksiko tidak melakukan cukup banyak untuk menghentikan aliran narkoba atau imigran ilegal ke AS.

    Berbicara pada hari Minggu, ia mengatakan bahwa narkoba “mengalir deras” melalui Meksiko dan “kita harus melakukan sesuatu”, menambahkan bahwa kartel di sana “sangat kuat.”

    Trump mengatakan dia telah menawarkan untuk mengirim pasukan AS ke Meksiko untuk memerangi kartel, tetapi Presiden Claudia Sheinbaum secara terbuka menolak tindakan militer AS apa pun di wilayah Meksiko.

    Kuba

    Negara kepulauan ini, yang terletak hanya 45 kilometer di selatan Florida, telah berada di bawah sanksi AS sejak awal tahun 1960-an.

    Negara ini memiliki hubungan dekat dengan Venezuela di bawah kepemimpinan Nicols Maduro, yang dilaporkan memasok sekitar 30% minyak Kuba sebagai imbalan atas dokter dan tenaga medis yang melakukan perjalanan ke arah sebaliknya.

    Dengan kepergian Maduro, Havana bisa terekspos jika pasokan minyak runtuh.

    Trump menyatakan pada hari Minggu bahwa intervensi militer AS di sana tidak diperlukan, karena Kuba “siap untuk jatuh.”

    “Saya rasa kita tidak perlu tindakan apa pun,” katanya. “Sepertinya negara itu akan jatuh.”

    “Saya tidak tahu apakah mereka akan bertahan, tetapi Kuba sekarang tidak memiliki pendapatan,” tambahnya. “Mereka mendapatkan semua pendapatan mereka dari Venezuela, dari minyak Venezuela.”

    Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio – yang merupakan putra imigran Kuba – telah lama menyerukan perubahan rezim di Kuba, dan mengatakan kepada wartawan pada hari Sabtu: “Jika saya tinggal di Havana, dan saya berada di pemerintahan, saya akan khawatir – setidaknya sedikit”.

    “Ketika presiden berbicara, Anda harus menganggapnya serius,” katanya.

    (ita/ita)

  • Menlu Israel Kunjungi Somaliland, Presiden Somalia Mengecam

    Menlu Israel Kunjungi Somaliland, Presiden Somalia Mengecam

    Jakarta –

    Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar, mengunjungi Somaliland usai mengakui kemerdekaannya, yang memicu kontroversial. Gideon Saar bertekad meningkatkan hubungannya dengan Somaliland.

    Dilansir BBC, Rabu (7/1/2026), Israel bertekad untuk memajukan hubungan dengan Somaliland. Sementara Presiden Somaliland Abdirahman Mohamed Abdullahi memuji kunjungan Saar sebagai ‘hari besar’.

    Diketahui, Israel menjadi negara pertama di dunia yang mengakui Somaliland, yang mendeklarasikan kemerdekaan dari Somalia lebih dari 30 tahun yang lalu.

    Sementara itu, Somalia menganggap Somaliland sebagai bagian dari wilayahnya. Somalia mengutuk kunjungan Saar ke Somaliland sebagai “campur tangan yang tidak dapat diterima”.

    Lebih lanjut, Gideon Saar melalui akun X resminya mengatakan pertemuannya dengan Abdullahi berfokus membahas tentang hubungan Israel dan Somaliland.

    “Keseluruhan hubungan kita,” kata Saar.

    “Hanya Israel yang akan menentukan sendiri siapa yang diakuinya,” ujar Saar.

    Dalam pernyataan yang dirilis oleh kantornya, Presiden Somaliland Abdullahi mengatakan Israel telah mengambil keputusan yang berani. Somaliland akan menegaskan pihaknya akan bekerja sama dengannya demi kepentingan strategis.

    Lebih lanjut, Saar mengatakan Abdullahi telah menerima undangan dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mengunjungi Israel. Akan, tetapi kantor pemimpin Somaliland tidak mengkonfirmasi hal ini.

    Sebelumnya, pengakuan Israel terhadap Somaliland pada bulan lalu mengejutkan sejumlah pihak. PM Israel Benjamin Netanyahu menilai Somaliland sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

    Langkah ini memicu kecaman internasional dan mendorong pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB. China, Turki, dan Uni Afrika termasuk di antara mereka yang mengkritik langkah Israel, sementara Uni Eropa mengatakan kedaulatan Somalia harus dihormati.

    (yld/lir)

  • Netanyahu Tak Akan Biarkan Iran Pulihkan Program Rudal-Nuklir

    Netanyahu Tak Akan Biarkan Iran Pulihkan Program Rudal-Nuklir

    Tel Aviv –

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menegaskan tidak akan membiarkan musuh bebuyutannya, Iran, memulihkan program rudal balistik. Perang yang berkecamuk antara Israel dan Iran tahun lalu telah memicu kerusakan pada fasilitas nuklir dan militer negara Syiah tersebut.

    Penegasan Netanyahu itu, seperti dilansir AFP, Selasa (6/1/2026), disampaikan beberapa hari setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyampaikan ancaman serupa terhadap Teheran.

    “Kita tidak akan mengizinkan Iran untuk memulihkan industri rudal balistik, dan tentu saja, kami tidak akan mengizinkannya untuk memperbarui program nuklir yang telah kami rusak secara signifikan,” tegas Netanyahu saat berbicara kepada para anggota parlemen Israel pada Senin (5/1) waktu setempat.

    “Jika kita diserang, konsekuensinya bagi Iran akan sangat berat,” ujarnya.

    Ancaman Netanyahu tersebut disampaikan beberapa hari setelah Trump mengancam untuk “memusnahkan” program nuklir dan rudal balistik Iran, setelah kedua pemimpin melakukan pertemuan terbaru di Washington DC pekan lalu.

    Para pejabat Israel dan media-media lokal negara Yahudi itu telah menyatakan kekhawatiran dalam beberapa bulan terakhir, soal Iran sedang membangun kembali persenjataan rudal balistiknya yang mengalami kerusakan dalam perang selama 12 hari dengan Israel pada Juni tahun lalu.

    Trump, dalam pernyataannya, menyebut Iran “mungkin berperilaku buruk” dan sedang mempertimbangkan situs nuklir baru untuk menggantikan situs lama yang menjadi target serangan AS yang bergabung bersama Israel dalam perang tahun lalu.

    Trump juga menyebut Teheran sedang memulihkan persediaan rudalnya.

    “Saya berharap mereka tidak mencoba membangun kembali, karena jika mereka melakukannya, kita tidak akan memiliki pilihan selain segera memusnahkan pembangunan tersebut,” tegas Trump, sembari menambahkan bahwa respons AS “mungkin lebih dahsyat daripada sebelumnya”.

    Namun demikian, Trump juga mengatakan dirinya mempercayai Iran masih tertarik pada kesepakatan dengan AS tentang program nuklir dan rudalnya. Teheran telah membantah tuduhan yang menyebut pihaknya sedang mengupayakan senjata nuklir.

    Sementara itu, Netanyahu mengatakan bahwa unjuk rasa yang sedang marak di Iran, untuk memprotes kesulitan ekonomi, telah “meluas secara signifikan”. Dia juga menegaskan bahwa Israel berdiri dalam solidaritas dengan rakyat Iran selama unjuk rasa berlangsung.

    “Kami berdiri dalam solidaritas dengan perjuangan rakyat Iran dan dengan aspirasi mereka untuk kebebasan, kemerdekaan, dan keadilan,” ucapnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)