Jakarta, CNBC Indonesia – Rencana pemerintah untuk menggenjot ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai semakin terang benderang. Terbukti, banyak infrastruktur pengisian ulang kendaraan listrik yang disiapkan PT PLN (Persero).
Maklum, tidak hanya ramah lingkungan, kendaraan listrik juga lebih hemat di kantong jika dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar minyak (BBM). Jadi, bukan hal yang mengejutkan apabila kelak jalanan di kota-kota besar banyak ditemui kendaraan listrik.
Oleh karena itu, pada masa libur Natal 2022 dan Tahun Baru (Nataru) 2023, PLN mengupayakan agar perjalanan pengemudi mobil listrik dapat berjalan lancar tanpa khawatir mogok. Caranya, PLN sudah menyiapkan 570 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) pada 240 titik di seluruh Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo memastikan seluruh Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) beroperasi dengan baik. Mulai dari Aceh sampai Lampung, Manado sampai Makassar, Samarinda sampai Banjarbaru, Mataram, Labuan Bajo, Bali hingga Papua.
Sementara, di Pulau Jawa sendiri, PLN juga menyediakan SPKLU di sepanjang Rest Area Tol Jawa. Saat ini, PLN sudah mengoperasikan SPKLU di 9 rest area sepanjang Tol Trans Jawa dari mulai Cikampek hingga Kertosono, Madiun.
Sembilan titik SPKLU berada di Rest Area KM 519 A (Solo Ngawi), Rest Area KM 519 B (Ngawi Solo), Rest Area KM 389 B (Batang – Semarang), Rest Area KM 379 A (Semarang – Batang), Rest Area KM 626 B (Kertosono, Madiun), Rest Area KM 207 A (Palikanci, Cirebon), Rest Area 208 B (Palikanci), Rest Area Km 10,6 Tol Jagorawi dan Rest Area KM 6 (Jakarta-Cikampek).
“Kami sudah mempersiapkan 570 SPKLU di 240 titik di seluruh Indonesia. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim. Tim Niaga yang sudah mempersiapkan SPKLU ini dengan baik,” kata dia dalam Apel Siaga Kelistrikan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 di Kantor Pusat PLN, Selasa (20/12/2022).
Ia pun berpesan kepada seluruh insan PLN agar tidak hanya fokus pada SPKLU saja, namun yang lebih penting adalah kesiapan para personil dalam menghadapi Nataru kali ini. Hal tersebut dilakukan agar pelayanan di dalam pengisian energi Electric Vehicle (EV) bisa berjalan dengan lancar.
“Tolong dilayani dengan senyum yang hangat, sehingga proses transisi sektor transportasi yang tadinya berbasis pada BBM menjadi proses sektor transportasi yang berbasis pada kelistrikan ini bisa lebih lancar lagi,” ungkap dia.
Berdasarkan hitungan Darmawan beberapa waktu lalu, biaya yang dikeluarkan pengemudi mobil listrik jauh lebih murah apabila dibandingkan dengan pengemudi mobil konvensional. Pasalnya, setiap 1 liter bensin itu setara dengan 1,2 kWh listrik.
Artinya, dengan harga listrik per kWh sebesar Rp 1.444 atau dibulatkan menjadi Rp 1.500 maka berarti 1,2 kWh listrik harganya sekitar Rp 1.700. Sementara, harga BBM paling murah saat ini yaitu Pertalite berada di level Rp 10 ribu per liter.
Adapun dalam momen libur Nataru kali ini PLN juga telah menyiagakan 3.000 posko dan 78.000 personel dalam rangka menjaga keandalan listrik. Menurut Darmawan, kondisi kelistrikan saat ini jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu.
PLN memastikan pasokan listrik sangat memadai, dengan total daya terpasang pembangkit secara nasional selama periode Nataru sebesar 55,67 Gigawatt (GW) dengan daya mampu sebesar 46,26 GW.
Darmawan merinci untuk Jawa, Madura, dan Bali memiliki daya mampu sebesar 32.298 Megawatt (MW), Sumatera sebesar 6.853 MW, Kalimantan dengan daya mampu sebesar 2.086 MW, Sulawesi mempunyai daya mampu sebesar 1.967 MW dan Maluku, Papua serta Nusa Tenggara daya mampu sebesar 342 MW.
Di momen yang berbeda, Menko Bidang Kemaritiman & Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya membeberkan bahwa sektor transportasi merupakan penyumbang emisi yang cukup besar saat ini. Oleh sebab itu, penurunan emisi dari sektor tersebut menjadi hal yang cukup mendesak untuk dilakukan.
Paling tidak, dengan masifnya penggunaan kendaraan listrik di dalam negeri, pemerintah dapat mengatasi dua persoalan sekaligus. Pertama, mengatasi persoalan impor BBM yang cukup tinggi, kedua pengurangan emisi yang dihasilkan dari penggunaan energi fosil.
“Kami kerja keras untuk memfinalkan bagaimana kita berikan subsidi kepada electric vehicle, sepeda motor, dan berbagai angkutan umum lainnya sehingga 10 tahun ke depan kita bisa mandiri dengan energi baru terbarukan,” ujar Luhut dalam acara Special Event Road to G20 by HIMPUNI, beberapa waktu lalu.
Meski demikian, Luhut menyadari bahwa untuk mewujudkan elektrifikasi di sektor transportasi tidaklah mudah dan penuh tantangan. Terutama pada industri manufaktur yang masih relatif baru di Indonesia.
Apalagi, harga kendaraan listrik terbilang masih cukup mahal dibandingkan kendaraan konvensional. Hal itu juga ditambah dengan infrastruktur pendukung, fasilitas dan insentif keuangan yang belum masif.
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya
Bos PLN Pamer Tukar Cepat Baterai Kendaraan Listrik ke Jokowi
(pgr/pgr)
