Jakarta, CNN Indonesia — Nahdlatul Ulama telah menegaskan sikap tak akan terlibat dalam politik praktis. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menyatakan tak ada larangan bagi warga NU untuk berpolitik.
Namun, ia meminta agar NU tak dikait-kaitkan untuk kepentingan politik praktis. Ia pun mengatakan pedoman berpolitik bagi warga NU telah tertuang dalam Khittah Nahdliyah Muktamar ke-27 NU tahun 1984 di Situbondo atau hasil Muktamar ke-28 NU tahun 1989 di Krapyak Yogyakarta.
“Tak ada larangan warga NU berpolitik. Silahkan berkampanye, asal tidak pakai [organisasi] NU, baik di partai yang dilahirkan atau tidak dilahirkan NU. Karena seluruh partai ada keterlibatan Nahdliyin,” kata Gus Yahya pada 21 November 2022.
–
–
“Yang lebih penting lagi, tidak boleh memakai simbol identitas NU untuk politik praktis,” ucapnya.
Ketua PBNU Ahmad Fahrurrozi juga menegaskan NU tidak terlibat mendukung partai politik atau calon presiden tertentu di Pemilu 2024. Gus Fahrur menyatakan NU tetap berpegang pada khitah awal pendirian sebagai ormas keagamaan.
Namun, meski upaya depolitisasi NU di era kepemimpinan Gus Yahya mengemuka, tarik-menarik dalam kepentingan politik praktis masih ada.
Mantan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj meminta agar semua pihak menyuarakan bahwa PKB merupakan bagian dari NU dan sebaliknya. Said juga menyindir pihak yang mengatakan NU mesti jauh dari PKB sama saja dengan melupakan sejarah.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga sempat menegaskan hubungan PKB dan NU tak bisa dipungkiri. Namun, kata dia, PKB bukan hanya milik warga NU.
Dalam resepsi puncak Hari Lahir (Harlah) 1 Abad NU pada Selasa (7/2), banyak tokoh politik yang ikut hadir seperti Presiden Joko Widodo serta sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju. Salah satunya Menteri BUMN Erick Thohir.
Erick Thohir ikut berbaris bersama ribuan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) NU di tengah lapangan. Selain menteri, Erick merupakan kader GP Ansor. Erick juga ditunjuk sebagai ketua steering comitte dalam gelaran satu abad NU ini.
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai sangat sulit bagi NU untuk memisahkan diri dari politik praktis di tengah gempuran iming-iming kekuasaan di pemerintah.
Ujang mengatakan pernyataan Gus Yahya itu sangat baik disampaikan, tetapi ia sangsi melihat kondisi dan sejarah NU selama ini yang dalam praktiknya ikut terjun langsung ke politik. Ia menilai keterlibatan politik NU di bawah kepemimpinan Gus Yahya itu tidak akan jauh berbeda saat dinakhodai Said Aqil.
“Mestinya NU harus menjaga jarak dengan politik praktis, tapi itu tidak terjadi. Saat ini juga sama lah. Apa yang disampaikan Gus Yahya itu bagus, tetapi bayang-bayang politik praktis itu terus menghantui dan bahkan sudah terlihat NU tergoda,” kata Ujang saat dihubungi CNNInndonesia.com, Rabu (8/2).
Ujang mengatakan keterlibatan politik NU di bawah kepemimpinan Gus Yahya mulai terlihat meski menurutnya dilakukan dengan samar-samar. Ia mencontohkan baru-baru ini NU mengundang sejumlah petinggi untuk agenda jalan sehat menyambut satu abad NU.
Ia menilai upaya-upaya semacam itu merupakan gerakan politik praktis yang dilakukan secara halus, apalagi momen itu terjadi saat mendekati tahun-tahun politik.
Baca selengkapnya di halaman berikutnya…
NU Harus Tegas Jaga Jarak
BACA HALAMAN BERIKUTNYA
