Jakarta, CNBC Indonesia-Calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka kembali mengungkit pentingnya hilirisasi dalam debat Pemilihan Presiden 2024 yang dihelat Minggu (21/1/2024). Gibran menilai hilirisasi merupakan kunci agar Indonesia bisa menjadi negara maju.
“Dengan hilirisasi kita akan keluar dari middle income trap, dengan hilirisasi kita akan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, dengan hilirisasi kita akan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya,” kata Gibran saat memberikan pernyataan penutup dalam debat yang digelar di JCC, Jakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Gibran mengatakan pelaksanaan hilirisasi untuk mencapai negara maju ini memiliki tantangan, yaitu kelestarian lingkungan. Dia menyebut bahwa pemerintah harus mencari titik tengah antara hilirisasi dengan kelestarian lingkungan.
Lantas apakah benar program hilirisasi itu cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia hingga bisa menjadi negara maju? Ekonom senior Chatib Basri menyebut tidak.
Mantan Menteri Keuangan RI itu mengatakan hilirisasi tidak cukup kuat untuk mendorong ekonomi Indonesia menjadi negara dengan pendapatan tinggi. Dia mengatakan program hilirisasi yang juga kerap dibicarakan Jokowi malah mengandung risiko, apabila tidak dikembangkan lebih lanjut.
Chatib mengatakan hilirisasi memang baik bagi perekonomian, karena Indonesia tidak lagi mengekspor komoditas dalam bentuk mentah, termasuk nikel yang sekarang jadi primadona. “Nikel itu sampai sekarang contoh sukses, tapi apakah akan terus berlangsung atau enggak itu yang harus diperhatikan,” tegas Chatib kepada CNBC Indonesia, dikutip Selasa (23/1/2024).
Dia menegaskan, salah satu risiko dari program hilirisasi ialah menyebabkan harga komoditas itu akan sangat mahal di tingkat global, menyebabkan banyak negara mencari barang pengganti sebagai bahan baku industrinya.
Untuk mengatasi masalah ini, Chatib mengatakan program hilirisasi harus dibarengi dengan industrialisasi di dalam negeri. Tanpa industrialisasi di dalam negeri, kata dia, komoditas mineral mentah yang tak boleh diekspor itu akan menekan penerimaan negara. Selain karena tak lagi ada yang mau membeli akibat harganya melonjak, pemrosesan di dalam negeri juga tak terjadi karena industrialisasi tak berjalan.
“Misalnya nikel yang ekspornya dilarang, maka harganya akan naik. Pertanyaannya mungkin enggak negara lain bikin substitusi nikel? Waktu Arab Saudi embargo minyak harga minyak naik, muncul enggak renewable energy? Rubber juga waktu harganya tinggi muncul enggak sintetik rubber?” kata Chatib.
“Jadi Indonesia enggak bisa berhenti hanya larang ekspor nikel, kita harus masuk proses industrinya juga, kalau enggak itu diambil orang. Jadi kebijakan itu benar, tapi harus di-combine dengan industrialisasi,” kata Chatib Basri lagi.
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya
Jokowi Jualan IKN Sampai Hilirisasi ke Pengusaha Kakap China
(mij/mij)
