Jakarta –
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meminta akun media sosial (medsos) kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk aktif merespon keluhan masyarakat.
Hal itu ia sampaikan Meutya di acara Pelatihan Humas Pemerintah yang berlangsung di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta, Rabu (26/2/2025).
“Tidak boleh ada akun yang tidak aktif. Kalau ada akun pemerintah yang tidak aktif, tutup saja,” tegas Meutya.
“Jangan sampai ada akun pemerintah, akunnya ada, tapi tidak dikelola dengan baik dan justru bisa menjadi sumber permasalahan,” ungkapnya menambahkan.
Pelatihan Humas Pemerintah ini digelar setiap tahunnya, khusus saat ini bertepatan dengan peralihan pemerintahan dari Joko Widodo-Ma’ruf Amin ke Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Disampaikan Meutya, peran Humas Pemerintah tak hanya tujuan utamanya untuk memoles citra pemerintah saja, tapi kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dapat diterima baik oleh masyarakat luas.
“Dengan demikian, masyarakat bisa mendapatkan mafaat sebesar-besarnya dari program-program pemerintah. Tujuan lainnya adalah agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar,” ucapnya.
Meutya tak menampik bahwa banyak misinformasi yang terjadi ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan pemerintah, untuk itu Humas Pemerintah mesti turut terlibat agar informasi tersampaikan dengan tepat.
“Dan, mohon maaf kalau kita lihat social media. Nah, ini tugas biro humas pemerintah pusat dan daerah untuk meneruskan. Sekali lagi yang di tujuannya itu bukan citra pemerintah tapi agar masyarakat mendapatkan informasi yang tepat, dijauhkan dari keriuhan yang menakutkan karena salah satu tugas informasi adalah melindungi masyarakat dari hal-hal demikian. Informasi yang tepat, diatur dalam undang-undang dasar negara sebagai hak asasi,” pungkasnya.
(agt/fay)
