Bisnis.com, BANDUNG — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengenang kembali sejarah perjuangan Angkatan Muda Pos, Telegraf, dan Telepon (PTT) dalam momentum peringatan Hari Bhakti Postel yang jatuh setiap 27 September.
“Kita tahu 80 tahun yang lalu bagaimana disampaikan sebelumnya pada 27 September 1945 hanya beberapa pekan setelah proklamasi kemerdekaan para pemuda angkatan muda pos, telegraf, dan telepon atau PTT di Bandung telah berhasil merebut kantor pos, telegraf, dan telepon dari tangan penjajah,” kata Meutya dalam upacara perayaan Hari Bhakti Postel ke 80 di Museum Pos Indonesia di Bandung, Jawa Barat pada Sabtu (27/9/2025).
Menurut Meutya, dari tempat tersebut telegram pertama tentang kemerdekaan Indonesia disebarkan ke dunia pada 27 September 1945. Dia menambahkan momentum bersejarah tersebut telah menjadi tonggak penting bagi bangsa Indonesia untuk menunjukkan kemerdekaannya kepada dunia.
“Hanya beberapa pekan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian menjadi tanggal sakti hingga hari ini. Ia menjadi kesaksian bagi dunia internasional bahwa Indonesia telah merdeka dan berdiri sebagai bangsa yang berdaulat,” katanya.
Saat ini, lanjut Meutya, peristiwa tersebut menjadi pengingat kedaulatan komunikasi merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kedaulatan bangsa. Prinsip ini tidak pernah berubah, bahkan semakin mendesak untuk ditegakkan di era digitalisasi dengan tantangan yang kian kompleks.
Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Meutya menegaskan pemerintah terus memperkuat ekosistem pos nasional melalui kebijakan baru yakni Peraturan Menteri Komdigi Nomor 8 Tahun 2025 tentang Layanan Pos Komersil.
Menurut dia, aturan tersebut sebagai tambahan regulasi demi menguatkan ekosistem pos di tanah air, serta mendorong pos yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Dengan adanya kolaborasi antara pelaku usaha di sektor pos diharapkan mampu menjangkau lebih dari 50% wilayah provinsi di Indonesia, bukan hanya terfokus di Jawa dan wilayah barat.
“Karena sekali lagi Indonesia bukan hanya di Jawa, bukan hanya di barat Indonesia, tapi jauh sampai timur di Indonesia dan layanan-layanan ini demi keadilan dapat terasa ke berbagai wilayah di Indonesia dan bagi seluruh bangsa Indonesia,” kata Meutya.
Dia menambahkan, setiap paket pos bukan sekadar barang yang bergerak, melainkan juga membawa data, pesan, hingga harapan masyarakat. Oleh sebab itu, industri pos harus dikelola dengan standar keamanan tinggi serta berpihak pada kepentingan nasional.
“Jika sektor ini tidak berdaulat, data tersebut bisa menjadi celah strategis yang bisa dimanfaatkan oleh pihak luar,” ujarnya.
Indonesia turut menentukan arah industri pos global..