Bisnis.com, JAKARTA – Tuntutan rakyat 17+8 hingga saat ini belum sepenuhnya dikabulkan. Namun, aksi demo tersebut mulai menimbulkan pergerakan dan perubahan di Kabinet Merah Putih.
Baru-baru ini, Presiden Prabowo menggunakan hak prerogatifnya untuk mereshuffle beberapa Menteri, termasuk beberapa orang yang terjerat kasus korupsi. Salah satu yang menjadi perhatian masyarakat yakni pergantian Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Purbaya Yudhi Sadewa.
Pendemo menilai bahwa Sri Mulyani menarik dan menaikkan pajak cukup tinggi bagi masyarakat. Kemudian Prabowo menggantinya, tetapi pergantian Sri Mulyani direspon pasar menjadi sinyal negative, sebab Sri Mulyani sangat dipercaya di mata internasional.
Presiden RI Prabowo Subianto merespons sejumlah aspirasi masyarakat yang muncul pascademonstrasi salah satunya tuntutan 17+8. Dia menilai beberapa tuntutan dinilai wajar dan dapat dibicarakan bersama.
Salah satu yang dia soroti adalah permintaan pembentukan tim investigasi independen untuk menyelidiki kematian pengemudi ojek online Affan Kurniawan dan korban lain akibat kericuhan. Menurut Prabowo, langkah tersebut dapat dipertimbangkan.
“Ya, saya kira kalau tim investigasi independen saya kira ini masuk akal. Saya kira itu masuk akal, saya kira bisa dibicarakan dan nanti kita lihat bentuknya kayak bagaimana,” kata Prabowo dalam pertemuan dengan sejumlah media di Hambalang, Jawa Barat, Sabtu (6/9/2025).
Prabowo menambahkan, dari seluruh aspirasi yang diterimanya, ada yang logis dan bisa segera dibicarakan, namun sebagian lainnya memerlukan perdebatan lebih lanjut.
“Kita pelajari sebagian masuk akal, sebagian kita bisa berunding, kita bisa berdebat. Saya kira banyak yang masuk akal. Banyak yang menurut saya normatif. Dan bisa kita bicarakan dengan baik,” ucapnya.
Sementara itu, dia menilai usulan agar TNI ditarik dari pengamanan sipil masih perlu dikaji. “Kalau tarik TNI dari pengamanan sipil, ya saudaralah yang menilai apa ini masuk akal atau tidak, iya kan,” jelasnya.
Prabowo pun menegaskan peran utama TNI adalah melindungi rakyat dari ancaman dalam berbagai bentuk.
“Ya tugasnya TNI adalah menjaga rakyat, masyarakat dari ancaman, manapun. Jadi terorisme itu ancaman, membakar-bakar itu ancaman, membuat kerusuhan itu ancaman kepada rakyat. Masa tarik TNI dari pengamanan sipil? Itu menurut saya debatable,” tegasnya.
Pembatalan Tunjangan Rumah DPR dan DPRD
Usai didemo oleh masyarakat Indonesia, DPR RI resmi tidak melanjutkan tunjangan rumah per 31 Agustus 2025, termasuk hingga ke tingkat DPRD. Hal ini merespons tuntutan 17+8 seiring dengan aksi demonstrasi pada beberapa hari terakhir.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, kesepakatan itu telah diambil usai rapat seluruh fraksi. Selain itu, DPR RI juga akan melakukan moratorium kunjungan keluar negeri. Kecuali, menghadiri undangan kenegaraan.
“DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan rumah anggota DPR RI terhitung 31 Agustus 2025,” ucapnya dalam konferensi per, Jumat (5/9/2025).
Berikutnya, DPR akan memangkas jumlah tunjangan dan fasilitas. Pemangkasan itu meliputi biaya perjalanan, listrik, jasa telepon dan komunikasi, serta insentif dan tunjangan transportasi.
Lebih lanjut, Dasco menyebut anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politik tak akan menerima hak keuangan lagi.
Setelah itu, Pimpinan DPR juga akan menindaklanjuti penonaktifan anggota DPR yang telah dilakukan oleh partai politik. DPR akan meminta Mahkamah Kehormatan DPR untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai Politik masing-masing.
“DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya,” kata Dasco.
Asal tahu saja, hari ini adalah deadline DPR untuk menyelesaikan 17 tuntutan yang ditujukan untuk TNI, Polri, sampai Presiden Prabowo Subianto. Desakan telah disampaikan masyarakat melalui jejaring media sosial.
Sebelumnya, Dasco berjanji akan membahas tuntutan tersebut dalam waktu yang singkat dan menjalin komunikasi bersama pemerintah untuk menciptakan kesepakatan.
“Termasuk yang di dalam 17+8 kita akan lakukan besok rapat evaluasi dengan pimpinan-pimpinan fraksi untuk menyatukan pendapat dan kesepakatan di DPR,” katanya usai gelar audiensi dengan perwakilan mahasiswa di Komplek Parlemen, Rabu (3/9/2025).
Harapan Baru dan Polemik Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa
Baru saja sehari dilantik, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa langsung mengeluarkan pernyataan yang viral di media sosial dan menilai bahwa tuntutan tersebut adalah tuntutan Sebagian rakyat kecil.
Purbaya mengaku belum mempelajari tuntutan-tuntutan yang salah satunya ditujukan untuk menteri keuangan itu. Dia melihat suara itu berasal dari lapisan masyarakat yang kurang beruntung.
“Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu, hidupnya masih kurang ya,” kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Senin (8/9/2025).
Di samping itu, dia meyakini bisa mengatasi berbagai persoalan yang disampaikan dalam tuntutan itu. Menurutnya, caranya hanya dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih lebih tinggi.
“Saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu [tuntutan-tuntutan] akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo,” ujarnya.
Adapun, Purbaya baru dilantik sebagai menteri keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/9/2025) sore, menggantikan Sri Mulyani Indrawati yang sudah menduduki jabatan tersebut selama 14 tahun.
Sementara itu, Tuntutan Rakyat 17+8 mulai bermunculan sejak ramai demonstrasi di berbagai daerah pada akhir Agustus 2025. Tuntutan itu dibagi ke beberapa target dan tenggat waktu yang berbeda.
Sebanyak 17 tuntutan wajib diselesaikan dalam sepekan hingga 5 September 2025 oleh Presiden Prabowo, DPR, ketua umum partai politik, kepolisian, TNI, dan kementerian sektor ekonomi.
Selanjutnya, masyarakat sipil juga mengajukan daftar 8 Tuntutan kepada seluruh jajaran pemerintahan Republik Indonesia yang harus diselesaikan dalam satu tahun atau hingga 31 Agustus 2026.