Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan dengan anggaran Rp8 triliun pada tahun ini, porsi pembangunan infrastruktur baru kemungkinan akan relatif kecil.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komdigi, Ismail, menjelaskan pembangunan infrastruktur baru akan dipertimbangkan terlebih dahulu. Untuk saat ini, Komdigi lebih memprioritaskan kelanjutan program yang sudah ada.
“Itu kan sudah jadi aset yang dibeli, dibangun sebelumnya. Nah, aset-asetnya harus operation maintenance-nya jangan sampai mangkrak di aset-aset itu lebih mayoritas. Mungkin ada porsi sedikit [pembangunan baru] tapi tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya untuk yang aset baru itu,” kata Ismail dalam acara Ngopi Bareng Media, Jumat (19/9/2025).
Menurutnya, sebagian besar anggaran Rp8 triliun akan dialokasikan ke Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), termasuk untuk melanjutkan komitmen jangka panjang seperti Palapa Ring dan Satelit Satria I. Selain itu, anggaran juga digunakan untuk operation maintenance, termasuk pengoperasian BTS.
“Jadi, kalau ditanya 8T itu, sebagian besar fokusnya itu adalah untuk melanjutkan,” ujarnya.
Ismail menambahkan, anggaran juga digunakan untuk membayar gaji sekitar 4.000 pegawai Komdigi di seluruh Indonesia serta biaya operasional kantor. Meski demikian, dia mengakui dana tersebut belum sepenuhnya mencukupi, terutama karena masih ada kebutuhan baru yang harus dibiayai, salah satunya pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) di Cikarang.
“Anggaran yang sedang kami usulkan untuk ditambahkan. Jadi, tapi semua terkontrol lah. Artinya kita memahami syarat dari Presiden dan Kementerian Keuangan,” kata Ismail.
Menara BTS di daerah 3T
Untuk efisiensi, Komdigi menerapkan sejumlah strategi, seperti memangkas biaya rapat tatap muka dengan memperbanyak rapat daring. Selain itu, Komdigi juga mengurangi jumlah mobil operasional yang dinilai berlebihan. Ismail menambahkan efisiensi juga diterapkan dalam perjalanan dinas, meskipun ada unit-unit tertentu yang tetap harus turun ke lapangan.
“Misalnya pengawasan spektrum frekuensi radio yang sampai ke pelosok-pelosok. Ya, ini kita siapkan anggaran karena mereka memang harus turun lapangan, kerjaannya memang seperti itu. Bukan di belakang meja, bukan di kantor,” katanya.
Ismail menyimpulkan sebagian besar anggaran tahun ini difokuskan untuk operation maintenance, belanja pegawai, serta operasional kantor. Sementara itu, inisiatif baru dilakukan secara selektif untuk mendukung program prioritas pemerintah.
“Termasuk kita juga mendapatkan banyak penugasan karena di setiap program prioritas presiden itu ada persoalan solusi digital yang diperlukan. Contohnya misalnya untuk sekolah rakyat itu ya di dalam sekolah rakyat itu ada solusi digital,” katanya.
Menurutnya, dukungan Komdigi terhadap program prioritas presiden mencakup penyediaan koneksi internet di sekolah, pelatihan talenta digital bagi guru dan siswa, hingga mendukung program koperasi desa Merah Putih dan makan bergizi gratis.
Sebelumnya, Komdigi menghadiri rapat tertutup bersama Komisi I DPR pada Senin (15/9/2025). Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengatakan rapat tersebut membahas alokasi anggaran Komdigi. Sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar), pagu Komdigi ditetapkan sebesar Rp8 triliun, sama dengan usulan awal.
“[Anggaran Komdigi] Rp8 triliun, jadi tadi ini kurang lebih sama dengan pagu awal, kemudian menjadi pagu definitifnya,” kata Meutya usai rapat di Kompleks Parlemen, Senin (15/9/2025).
Meutya menegaskan pihaknya akan mematuhi keputusan Banggar dan menata ulang prioritas penggunaan anggaran agar program utama, khususnya yang terkait dengan Asta Cita Presiden serta quick wins Komdigi, tetap berjalan. Dia menyebut sejumlah program prioritas Komdigi antara lain pembangunan infrastruktur digital, pengawasan ruang digital yang aman, hingga komunikasi publik yang mendukung ekosistem startup.
Berdasarkan Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2026, Komdigi memperoleh alokasi Rp8,08 triliun, lebih rendah dibanding outlook 2025 yang mencapai Rp9,52 triliun.