Jakarta –
Kementerian BUMN akan menyerahkan dokumen transisi BUMN kepada pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dokumen tersebut saat ini dalam proses pengerjaan.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, dokumen yang dimaksud adalah dokumen rencana BUMN ke depan.
“Itu RPJPM. RPJPM yang disusun untuk 2024-2029. Kan kita support dong. Transisi itu sebenarnya RPJPM itu,” kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga di Kementerian BUMN Jakarta, Kamis (18/7/2024) kemarin.
Dia mengatakan, isi dari dokumen itu seperti pengurangan klaster BUMN dari 12 menjadi 11 klaster. Kemudian, pemangkasan BUMN dari saat ini 41 menjadi 30 BUMN.
“Seperti misalnya berubah dari 12 klaster menjadi 11 klaster, dari 41 BUMN menjadi 30 BUMN dan ke depannya bagaimana, mana BUMN-BUMN yang masih perlu dipertahankan misalnya. Kan ada juga yang memang dia secara keuangan ngapain lagi dipertahankan misalnya, tapi yang lain harus bagus,” terangnya.
Arya mengatakan, dokumen itu belum rampung. Dia mengatakan, keberadaan dokumen penting agar BUMN berkelanjutan. “Supaya berkesinambungan antara yang sekarang dan sama yang ke depan,” ujarnya.
Kabar mengenai dokumen transisi ini mulanya disampaikan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo. Dengan dokumen tersebut diharapkan keberlanjutan dan kesehatan jangka panjang BUMN terjaga.
“Dan kita sedang menyiapkan handover document memastikan bahwa proses transisi pemerintahan kita memberikan dokumen transisi yang baik sehingga memastikan bahwa keberlanjutan dan kesehatan jangka panjang BUMN terjaga,” katanya pada acara BUMN Forum 2023 pada 30 April 2024 lalu.
Sementara, Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari menerangkan, dokumen yang dimaksud mencakup dua dokumen penting yakni Roadmap BUMN 2024-2034 dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) BUMN 2024-2029.
“Roadmap BUMN 2024-2034 (ini sudah selesai) dan RJPP BUMN untuk 2024-2029 (ini sedang berjalan),” katanya kepada detikcom, Selasa (16/7).
(acd/das)
