TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bersama dengan Kedutaan Besar Inggris Jakarta menandatangani Pengaturan Pelaksanaan Program Penetapan Harga Karbon UK Partnering for Accelerated Climate Transitions (IA on UK-PACT) di Jakarta, Senin, 24 Juli 2023. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Inggris telah berkomitmen sebesar £2,7 juta untuk bantuan teknis guna mendukung pengembangan dan koordinasi kebijakan nilai ekonomi karbon atau carbon pricing. “Pemerintah Indonesia dalam hal ini menyadari bahwa negara membutuhkan dukungan-dukungan dan kolaborasi-kolaborasi dengan pihak lain untuk mencapai target yang ambisius,” kata Luhut dalam keterangannya, Senin, 24 Juli 2023. Menurutnya, Indonesia dan Inggris menyadari pentingnya kemitraan untuk mengatasi tantangan global terkait perubahan iklim, dan sepakat untuk menandatangani MoU on UK-PACT ini. Ia berujar banyak tools dan strategi yang digunakan untuk memitigasi perubahan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca, termasuk carbon pricing.Berbagai negara pun telah mengadopsi dan menerapkan carbon pricing untuk mendorong transisi menuju praktik yang lebih berkelanjutan dan rendah karbon. Pemerintah Indonesia sendiri telah memulai landasan carbon pricing dengan memberlakukan Peraturan Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon. Selain itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan Peraturan Menteri tentang Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Sub Bidang Pembangkit Listrik. Luhut mengatakan instrumen pelengkap lainnya, seperti Peta Jalan Penetapan Harga Karbon Sektoral, regulasi Pertukaran Karbon, regulasi Perdagangan Karbon Internasional, dan Inventarisasi Pengurangan Emisi GRK Online, secara bersamaan sedang dikembangkan.Pemerintah Indonesia berencana untuk meluncurkan perdagangan karbon pada bulan September 2023, sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan mencapai emisi net-zero pada tahun 2060 atau lebih cepat.Iklan
Luhut pun menegaskan hanya entitas yang beroperasi di Indonesia yang diizinkan untuk berdagang di bursa. Skemanya, kata dia, akan mirip dengan perdagangan saham. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga akan mengawasi kegiatan di bursa karbon.Menurut dia, mitigasi perubahan iklim Indonesia membutuhkan pengendalian emisi karbon, yang dapat didukung oleh perdagangan karbon dan perpajakan. Dia menilai program Kemitraan UK-PACT ini akan mempercepat penyusunan roadmap carbon pricing sektor pertanian, industri dan transportasi dengan standar internasional.Lebih lanjut, Luhut berujar Indonesia memiliki potensi besar kapasitas penyimpanan CO2. Berdasarkan beberapa studi, ucapnya, antara 10 Gt sampai 400 Gt di reservoir minyak dan gas dan aquifer salin. Penerapan Carbon Capture Storage (CCS) bisa menjadi strategi jangka pendek yang penting dalam mengurangi emisi sektor minyak dan gas.
Pengembangan Metode CCS dengan kegiatan validasi dan verifikasi, dapat disusun melalui proyek percontohan. Sementara itu, Duta Besar (Dubes) Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Owen John Jenkins mengatakan kolaborasi ini membuat kedua negara saling berbagi pengalaman dan keahlian satu sama lain. Khususnya, dalam penetapan harga karbon melalui bantuan teknis, pembangunan kapasitas dan pertukaran pengetahuan. Jenkins menuturkan tahun pertama kemitraan ini telah menunjukkan hasil yang signifikan. Terutama dalam mendukung Indonesia membangun basis data untuk kebijakan penetapan harga karbonnya dan mencapai tonggak penting seperti menetapkan harga dasar karbon. “Kami berharap dapat terus mendukung ambisi Net Zero Indonesia di tahun-tahun mendatang,” kata Jenkins.RIANI SANUSI PUTRI
