JAKARTA – Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham, meluruskan bahwa pernyataannya mengenai kritik Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun terhadap Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bukanlah bentuk teguran, melainkan masukan untuk menjaga keharmonisan komunikasi politik di tubuh koalisi pemerintahan.
Menurut Idrus, perbedaan gaya dan karakter antarpolitisi merupakan hal wajar, namun perlu diimbangi dengan cara berkomunikasi yang bijak agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Kita menyadari setiap orang punya gaya dan karakter masing-masing. Tapi dalam komunikasi politik, perlu keseimbangan antara kebenaran dan kepeneran, meminjam istilah budaya Jawa,” ujar Idrus di Jakarta, Minggu 19 Oktober.
Ia menjelaskan, setiap pernyataan publik harus tidak hanya benar secara substansi, tetapi juga disampaikan dengan cara yang mencerminkan etika politik.
“Yang disampaikan harus mengandung nilai kebenaran, tapi cara menyampaikannya juga harus benar. Kalau dua-duanya dijaga, akan tercipta keharmonisan yang produktif,” tegasnya.
Idrus menekankan, komentarnya tidak dimaksudkan sebagai teguran terhadap Misbakhun, melainkan pengingat bersama bagi seluruh kader Golkar dan anggota Koalisi Indonesia Maju agar komunikasi tetap konstruktif.
“Ini bukan teguran, tapi masukan. Kita ini satu keluarga besar dalam Koalisi Indonesia Maju dan Kabinet Merah Putih. Jadi, komunikasi politik harus tetap sejuk dan saling mendukung,” ujarnya.
Sebelumnya, Misbakhun sempat mengkritik Menkeu Purbaya agar tidak terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain dan fokus pada rancangan besar ekonomi nasional. Kritik itu muncul setelah Purbaya menyoroti rendahnya serapan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta perubahan target defisit APBN 2025.
Menanggapi hal itu, Idrus menilai semangat pengawasan DPR perlu tetap berjalan, namun dalam koridor komunikasi yang membangun.
“Saya memahami semangat Pak Misbakhun. Tapi sebagai kader partai besar, setiap pernyataan sebaiknya disampaikan dengan semangat kebersamaan agar tidak menimbulkan kesan disharmoni di awal pemerintahan,” kata Idrus.
Ia menambahkan, komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif akan menjadi fondasi penting bagi stabilitas pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Kritik tetap diperlukan, tapi harus dalam semangat memperkuat pemerintahan, bukan menambah gesekan,” ucapnya.
Sementara itu, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai pernyataan Menkeu Purbaya tentang rendahnya serapan anggaran justru menjadi pengingat penting bagi DPR untuk memperkuat fungsi pengawasan.
“Kalau DPR menjalankan fungsi kontrol dengan optimal, Purbaya tidak perlu mengingatkan lagi. Pernyataan itu seharusnya dibaca sebagai refleksi, bukan serangan,” ujar peneliti Formappi dalam keterangan tertulis.
Baik pandangan Idrus maupun Formappi sama-sama menekankan pentingnya kolaborasi dan komunikasi konstruktif antar-lembaga agar kebijakan ekonomi dan program prorakyat dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan friksi politik yang tidak perlu.