Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) rapat tertutup bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin (15/9/2025). Rapat tersebut menyepakati bahwa anggara Komdigi pada 2026 tidak berubah.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengungkapkan rapat tersebut membahas anggaran Komdigi. Sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar), anggaran Komdigi ditetapkan sebesar Rp8 triliun, sama dengan pagu awal.
Dengan demikian, tidak ada tambahan anggaran, meski sebelumnya Komdigi sempat mengusulkan penambahan sebesar Rp12,6 triliun untuk tahun anggaran 2026. Jika usulan itu diterima, total kebutuhan anggaran Komdigi seharusnya mencapai Rp20,3 triliun, naik signifikan dibandingkan pagu awal.
“[Anggaran Komdigi] Rp8 triliun, jadi tadi ini kurang lebih sama dengan pagu awal, kemudian pagu anggaran, dan ini pagu definitifnya,” kata Meutya usai rapat di Kompleks Parlemen, Senin (15/9/2025).
Meutya menegaskan, pihaknya akan patuh pada keputusan Banggar belum ada kenaikan anggaran bagi Komdigi. Karena itu, pihaknya akan menata ulang prioritas penggunaan anggaran agar program-program utama, khususnya yang terkait dengan Asta Cita Presiden serta quick wins Komdigi, tetap bisa dijalankan dengan baik.
Dia menjelaskan, terdapat sejumlah program prioritas Komdigi. Pertama, pembangunan infrastruktur digital yang harus terus berjalan untuk memastikan konektivitas di seluruh wilayah Indonesia.
Kedua, peningkatan pengawasan ruang digital agar lebih aman dan ramah bagi anak-anak.
“Tentu di antaranya adalah [penanganan] pornografi, judi online, dan sebagainya itu terus menjadi prioritas,” katanya.
Selain itu, komunikasi publik juga menjadi fokus, termasuk pengembangan ekosistem digital agar tetap tumbuh dan melahirkan startup baru.
“Di masa seperti ini, kita sangat memerlukan engine of growth dari startup-startup kita,” tambahnya.
Berdasarkan Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2026, Komdigi mendapat alokasi sebesar Rp8,08 triliun. Angka ini lebih rendah dibanding outlook 2025 yang mencapai Rp9,52 triliun.