TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengatakan telah memaafkan Kepala Staf Presiden Jenderal (Purn) Moeldoko atas upaya pengambilalihan partainya. Meskipun demikian, dia menyatakan tak akan melupakan peristiwa itu begitu saja. “Saya memilih untuk memaafkan tapi tidak melupakan dan bagian tak melupakan itu banyak aspeknya,” kata AHY dalam konferensi pers di DPP Partai Demokrat, Jumat, 11 Agustus 2023. Konflik perebutan kepengurusan Partai Demokrat mencapai peluit akhir setelah Mahkamah Agung menyatakan menolak Peninjauan Kembali yang diajukan Moeldoko pada Kamis kemarin, 10 Agustus 2023. Moeldoko menggugat Kementerian Hukum dan HAM untuk membatalkan pengesahan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga dan kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres Jakarta 2020. Dengan putusan itu, Moeldoko dipastikan kalah telak karena dalam 17 kali gugatan sebelumnya juga selalu kalah. AHY menyatakan akan tetap mengambil langkah setelah memenangkan pertarungan itu. Hanya saja, dia menyatakan tak bisa mengungkapkan apa saja langkah tersebut.”Saya tidak ingin menjelaskan sekarang langkah-langkah apa yang akan kami sampaikan tapi kalau tadi kami sudah kebal ditakut-takuti kembali,” katanya. Demokrat menatap ke depanTak hanya itu, putra sulung Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu juga memastikan Demokrat akan fokus ke tujuan mereka setelah memenangkan masalah ini. Dia menyatakan bahwa kemenangan atas Moeldoko bukan tujuan mereka. “Kami tidak tergoda untuk menjadi tidak fokus pada tujuan besar kami. Perjuangan ini tujuan besarnya bukan beradu dengan KSP Moeldoko, bukan,” kata dia. Iklan
AHY mengatakan Demokrat fokus menghadapi konstelasi pesta demokrasi lima tahun sekali. Apalagi kata dia, waktunya semakin dekat. “Pemilu sudah di depan mata, waktunya tinggal 200 an hari lagi,” kata dia. Dia justru meminta agar kemenangan dalam kasus ini bisa menjadi tambahan semangat bagi seluruh kader Partai Demokrat di seluruh Indonesia dalam menyongsong Pemilu 2024. “Makin semangat ya kita cek kata-kata di daerah saya berharap yang semangat bukan yang di Jakarta saja tapi juga disuruh wilayah Indonesia,” kata dia. Konflik antara AHY vs Moeldoko bermula ketika sejumlah kader Partai Demokrat menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam kongres itu, mereka mengangkat Moeldoko sebagai ketua umum. AHY menyatakan bahwa KLB itu inkonstitusional dan ilegal karena tak sesuai dengan AD/ART mereka. Dalam AD/ART Partai Demokrat disebutkan bahwa KLB hanya bisa digelar dengan izin dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang tak lain adalah SBY.
