Jakarta, CNN Indonesia — Kejaksaan Agung (Kejagung) menilai masih terlalu dini untuk menyimpulkan dugaan keterlibatan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO) periode 2021-2022 beserta turunannya.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Agung Kuntadi menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap Airlangga masih pada tahap penyelidikan awal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya rasa masih sangat prematur untuk menyatakan keterlibatan dan sebagainya, ya. Bahwa ini masih penyelidikan awal,” kata Kuntadi dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Senin (24/7) malam.
Menurut Kuntadi, pemeriksaan yang dilakukan terhadap ketua umum Golkar itu justru dilakukan untuk mendalami kasus tindak pidana korupsi dalam perkara ekspor CPO tersebut.
Ia pun mengaku masih menunggu perkembangan hasil pemeriksaan terhadap Airlangga.
“Jadi, proses masih berjalan dan itu masih kami lihat perkembangannya jadi mari kita tunggu lah,” ujar Kuntadi.
Pantauan CNNIndonesia.com di lokasi, Airlangga keluar dari gedung Kejagung pada pukul 21.08 WIB. Dengan demikian, Ketua Umum Golkar itu berada di dalam gedung kejaksaan itu sekitar 12 jam sejak masuk pukul 08.24 WIB.
“Saya menjawab 46 pertanyaan. Dan saya sudah menjawab sebaik-baiknya,” kata Airlangga di depan gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (24/7) malam.
Awalnya Airlangga bakal diperiksa sebagai saksi pada Selasa (18/7) pekan lalu. Namun, yang bersangkutan tak hadir karena memiliki agenda lain.
Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan tiga perusahaan yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group sebagai tersangka korporasi, pada 16 Juni 2023.
Penetapan tersangka tiga korporasi tersebut adalah lanjutan proses hukum di kasus korupsi minyak goreng yang berlangsung sejak April 2022, dan telah menghasilkan lima terdakwa.
Para terdakwa dimaksud adalah mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana serta Penasihat Kebijakan/Analis pada Independent Research & Advisory Indonesia (IRAI) dan Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei.
Selain itu Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari Stanley MA, serta General Manager (GM) Bagian General Affair PT Musim Mas Pierre Togar Sitanggang.
Dalam putusannya, majelis hakim menilai para pelaku telah merugikan keuangan negara hingga Rp6 triliun dan merugikan perekonomian negara senilai Rp12,3 triliun.
Dalam putusan perkara, majelis hakim PN Tipikor memandang perbuatan terpidana merupakan aksi korporasi, dan yang memperoleh keuntungan ilegal adalah korporasi (tempat para terpidana bekerja) sehingga korporasi harus bertanggung jawab.
Putusan PN Tipikor ini kemudian dikuatkan oleh putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah terhadap terdakwa, sehingga Kejagung kemudian memproses hukum korporasi. (mab/rds)
[Gambas:Video CNN]
