Cyberthreat.id – Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Suntana menyatakan kebutuhan melindungi data nasional sangat penting seiring pesatnya transformasi digital dan pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.
“Jaminan keamanan dunia maya sangat diperlukan untuk melindungi integritas dan kerahasiaan informasi sensitif dan menjaga stabilitas infrastruktur digital,” kata Suntana sebagaimana dipublikasi website www.bssn.go.id hari ini.
Pernyataan Suntana berkaitan dengan peluncuran buku “Tinjauan Strategis Keamanan Siber Indonesia: Teknologi Cloud dan Tata Kelola Data” di Grand Mercure Harmony, Jakarta, Selasa (04/07/2023).
Buku ini membahas tentang artsitektur komputasi awan, ancaman dan kerentanan keamanan komputasi awan, undang-undang dan peraturan perlindungan data, serta audit dan kepatuhan.
“Terkait hal tersebut, buku “Tinjauan Strategis Keamanan Siber Indonesia: Teknologi Cloud dan Tata Kelola Data” dihadirkan untuk dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai tantangan dan peluang yang akan dihadapi dengan teknologi komputasi awan (cloud computing) serta tata kelola data di negara kita,” kata Suntana.
Buku 267 halaman yang dikelompokkan menjadi delapan bagian tulisan yaitu Pendahuluan (Bagian I); Metode Kajian (Bagian II); Teknologi Komputasi Awan (Bagian III); Pemanfaatan Komputasi Awan di Dunia (Bagian IV);
Lalu Pemanfaatan Komputasi Awan di Indonesia (Bagian V); Potensi dan Risiko Pemanfaatan Komputasi Awan (Bagian VI); Strategi Mewujudkan Keamanan Komputasi Awan dan Tata Kelola Data di Indonesia (Bagian VII); dan Simpulan dan Rekomendasi (Bagian VIII).
Kajian buku hasil penelitian bersama Politeknik Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN) bersama Universitas Indonesia, itu dilatarbelakangi atas pesatnya transformasi digital yang menciptakan lanskap keamanan siber yang kompleks dan dinamis.
Pertumbuhan data yang eksponensial dan hadirnya teknologi komputasi awan, memunculkan berbagai tantangan baru dan kompleks terkait manajemen data, privasi, dan keamanan.
“Di Indonesia, komputasi awan menjadi infrastruktur kunci untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),” ujar Suntana.
Dalam kata sambutannya di buku tersebut, Kepala BSSN Hinsa Siburian menyampaikan buku ini dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, pelaku industri, dan praktisi keamanan siber yang berkomitmen untuk menjaga infrastruktur digital dan melindungi kedaulatan data nasional.
Pembahasan yang mendalam tentang kerangka hukum dan peraturan seputar komputasi awan dan tata kelola data, termasuk peraturan perlindungan data, kebijakan lokalisasi data, dan peraturan transfer data lintas batas meningkatkan wawasan tentang perjalanan transformasi digital Indonesia, bahwa pentingnya tata kelola data dan keamanan komputasi awan serta perannya dalam menjaga kedaulatan nasional.
“Melalui tinjauan strategis yang disajikan buku ini dapat mendorong dan memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan yang membacanya untuk bersama-sama menjaga ruang siber yang aman bagi seluruh warga Indonesia,” kata Hinsa.
Acara peluncuran buku “Tinjauan Strategis Keamanan Siber Indonesia: Teknologi Cloud dan Tata Kelola Data” itu dirangkai dengan kegiatan Websummit Satu Data Indonesia 2023 ke-3, yang dilanjutkan dengan diskusi panel yang mengadirkan Nunil Pantjawati (Direktur Kebijakan Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi BSSN), dan R. Budiarto Hadiprakoso (Dosen dan Peneliti Poltek SSN).
Turut hadir dalam acara yang diselenggarakan secara hybrid tersebut, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi BSSN Dono Indarto, Deputi Komisioner Pengawas Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bambang W. Budiawan, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi, Ketua Umum Masyrakat Telematika Indonesia Sarwoto Atmosutarno, dan Chairman Asosiasi Big Data dan AI ABDI Rudi Rusdiah.
Hadir pula Direktur Poltek SSN R. Tjahyo Khurniawan, Direktur Operasi Keamanan Siber BSSN Andi Yusuf, Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah BSSN Hasto Prastowo, para peneliti dan perwakilah dari Universitas Indonesia, serta perwakilan dari asosiasi dan industri.[]
