“Pramugari Gadungan Nekat Buat Unggahan …”
“Viral! Pramugari Gadungan Diamankan Petugas”
“Ngotot Jadi Pamugari Gadungan! Nisya . . . .”
“Teks foto: Seorang perempuan nekat mengenakan seragam pramugari Batik Air saat di Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang.”
Inilah berita tentang seorang perempuan yang ditengarai menjadi pramugrasi palsu “hanya” karena ia mengenakan busana mirip seperti pramuragri.
Lalu apa bedanya dengan laki-laki yang memakai baju loreng mirip seragam TNI? Mirip Polisi? Mirip ASN Mirip Guru? Lalu apa hak media untuk menghakimi dan memvonis pelakunya sebagai gadungan?
Gadungan artinya palsu, tiruan, atau bukan yang sebenarnya. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan orang yang menyamar. Misalnya: polisi gadungan, pejabat gadungan, atau sesuatu yang dibuat-buat agar terlihat asli padahal palsu, dengan tujuan menipu atau memperdaya. Kata ini mirip dengan “abal-abal”. Misalnya: wartawan abal-abal.
Ingin Tampak
Perkara bermula ketika seorang perempuan mengenakan baju putih berpadu dengan rok bergaris. Nampaknya memang disengaja mirip seragam pramugari sebuah maskapai penerbangan. Dan, perempuan berinisial KN itu maunya memang ingin tampak seperti pramugari. Setidaknya di depan mata keluarganya.
Di pesawat ia duduk sebagai penumpang. Ia memang membeli tiket, naik pesawat, mendarat, lalu pulang kepada keluarganya. Lagi-lagi ingin tampak sebagai seorang pramugari.
Namun, di zaman bising media sosial ini, ketika kebenaran baru siap-siap memakai celana, kebohongan sudah menyebar cepat mengotori berjuta telinga. Yang sampai di telinga masyarakat adalah KN menipu sebagai pramugari gadungan. Penipuan macam apa yang telah dilakukannya? Ia hanya berperilaku sebagai penumpang, tidak bertindak sebagai pramugari. Dia tidak memeriksa tempat duduk penumpang, juga tak menurunkan bagasi?!
Apakah Anda rela dituduh sebagai konsumen gadungan hanya karena memasuki restoran dengan berbapakaian sama atau mirip dengan pegawai restoran?
Sesungguhnya, kalau memang benar, fakta di balik peristiwa ini bikin nyesek. KN mengenakan pakaian mirip seragam pramugari sekadar untuk menyenangkan keluarganya. Ia menipu keluarganya. Ia sudah terlanjur berkata kepada orangtua bahwa ia diterima bekerja sebagai pramugari. Kabarnya ia menjadi korban penipuan orang yang menjanjikan pekerjaan sebagai pramugari. Ia tertipu Rp30 juta.
Hari itu ia berangkat ke bandara. Dari rumah berpakaian mirip pramugari agar di depan keluarga tampak sebagai pramugari. Tapi waktu boarding memanggil, ia tak lagi sempat berganti pakaian. Maka ia naik pesawat tetap dengan “baju seragam” untuk keluarganya. Baginya, pakaian itu adalah penjaga agar keluarganya tak segera tahu bahwa ia telah kehilangan kesempatan menjadi pramugari, sekaligus mengecewakan orang tuanya. Sebuah beban tak ringan.
Sampai di sini kita boleh menyayangkan langkah media yang berhenti menyorot fokus hanya pada KN dan tak menyentuh pelaku kejahatan yang sesungguhnya: penipu yang telah menghancurkan harapan KN.
Diksi Keras
Hukuman media tak terkira pedihnya. Kata “gadungan” pun berhamburan di media. Diksi ini keras, penuh kecurigaan. Padahal KN membeli tiket, duduk, turun, dan pulang. Selesai.
Media seperti paham yang sedang menjadi subyek beritanya “hanya” seorang perempuan lemah. Media menyebut nama lengkapnya. Memajang wajah, mengulang kata pura-pura dan gadungan. Bahkan video penjelasannya diberi judul “membuat pengakuan”.
Tak ada niat saya menggurui. Hanya izinkan saya mengajukan pertanyaan penting dan sensitif ini, karena menyangkut etika jurnalistik, psikologi korban, dan bagaimana media membentuk narasi publik.
Ada masalah framing dan diksi, pemilihan kata yang stigmatis. Media menggunakan istilah “gadungan” atau “palsu” yang sangat peyoratif, bermuatan negatif, dan menghakimi. Kata ini langsung menempatkan subjek sebagai penipu, padahal motivasinya ingin menyenangkan keluarga lebih kompleks.
Bukankah kita bisa menggunakan deskripsi faktual dan netral, seperti “wanita yang mengenakan seragam pramugari tanpa menjadi pramugari” atau “terlibat dalam pemalsuan identitas terkait seragam.” Kita paham ada bahaya framing yang menyederhanakan cerita manusia yang rumit, menjadi sekadar sensasi “penipuan.”
Pemberitaan seringkali terfokus pada “aksi” berupa memakai seragam, dan mengabaikan “mengapa.” Faktanya, ada tekanan psikologis pada KN yang ingin menyenangkan keluarga lantaran kegagalannya.
Katanya jurnalisme yang baik seharusnya mencari akar sebab. Bukan hanya melaporkan gejala. Dengan mengabaikan motivasi, media gagal memberikan pemahaman utuh dan justru mendorong penghakiman publik.
Sulit menghindari kesan bahwa judul dan thumbnail berita sengaja dibuat sensasional. Seperti “Pramugari Gadungan Tercibuk!” – sekadar untuk menarik klik. Ini mengorbankan empati dan kedalaman analisis.
Tak pelak lagi, konflik antara etika dan bisnis media dan prioritas pada traffic dapat mengikis tanggung jawab sosial media untuk melaporkan dengan penuh perhatian.
Minimize Harm
Kita agaknya perlu bertanya, seberapa banyak identitas pribadi berupa foto, media sosial, kehidupan keluarga korban yan sudah diekspos? Apakah kita sudah menimbang dampak psikologis seperti rasa malu dan depresi obyek?
Kita ingat prinsip minimize harm yang diterjemahkan menjadi “meminimalisir kerugian”, dalam kode etik jurnalistik. Media harus mempertimbangkan konsekuensi pemberitaan, terutama terhadap orang biasa yang bukan figur publik atau kriminal berbahaya.
Apakah media sudah menghadirkan suara dari subjek, keluarganya, atau psikolog yang bisa menjelaskan fenomena sosial-psikologis di baliknya? Bukankah media berkewajiban memberikan ruang yang adil. Narasi tunggal dari pihak yang “menghukum” tidak membangun pemahaman publik yang sehat.
Framing ini bisa menjadi contoh sempurna bagaimana media sering mengubah pelanggaran administratif/sosial ringan seperti pemalsuan identitas untuk kepuasan pribadi, menjadi narasi kriminalitas dan kebobrokan moral.
Media sesungguhnya tahu, cerita ini sebenarnya tentang tekanan untuk terlihat sukses di media sosial dan di hadapan keluarga. Bukan tentang “pramugrari gadungan”.
Bila perilaku media hanya berfokus pada sensasi “kepalsuan” berarti telah menjadikan penderitaan manusia yang kompleks menjadi sekadar tontonan, menguatkan stigma, dan melewatkan kesempatan untuk mendidik publik. Ini bukan hanya tentang satu wanita, tetapi tentang budaya pemberitaan yang gemar menghakimi dan tidak empatik, serta dampak riilnya pada kehidupan subyek pemberitaan.
Saya ingin menutup tulisan ini dengan mengutip celetukan Tukul Arwana yang pernah populer: Puas, puas, puas!?!
Zainal Arifin Emka,
Wartawan Tua, Pengajar Stikosa-AWS