Indonesia Jadi Salah Satu Negara Pertama yang Negosiasi Tarif Trump

Jakarta, Beritasatu.com – Indonesia merupakan salah satu negara pertama yang diundang Amerika Serikat (AS) dalam membicarakan negosiasi kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan Presiden Donald Trump.

Dalam upaya negosiasi, Indonesia telah mempersiapkan proposal yang di dalamnya terdapat poin-poin yang kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan AS, agar dapat memberikan kelonggaran terhadap kebijakan yang dimaksud.

Airlangga menambahkan, Indonesia telah menyusun rencana perihal gap neraca dagang antara AS dan Indonesia agar tidak terlampau besar selisihnya. Diketahui, AS kini mengalami defisit neraca dagang terhadap Indonesia, sekitar 18 miliar dolar AS.

“Indonesia adalah salah satu negara yang mendapat kesempatan pertama untuk diundang ke Washington,” ucap Airlangga setelah menggelar rapat di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (14/4/2025).

Sebelumnya, ia juga mengungkap Pemerintah Indonesia segera melakukan negosiasi secara langsung dengan AS perihal adanya kebijakan tarif resiprokal yang ditetapkan oleh Presiden Donald kepada sejumlah negara mitra dagangnya.

Adapun, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih akan berangkat menuju Negeri Paman Sam dalam waktu dekat.

Ia menyebut, menteri-menteri RI akan melakukan pertemuan di AS pada 16-23 April 2025.

Di AS, para Menteri Kabinet Merah Putih akan bertemu dengan Kementerian Sekretariat Negara AS, United States Secretary of Commerce, serta United States Secretary of The Treasury.

“Tanggal 16 sampai 23 nanti, beberapa menteri yang ditugaskan oleh Pak Presiden dan juga hadir,” ungkap Airlangga.

Adapun, sejumlah menteri yang akan terbang ke AS adalah Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan perwakilan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu.

Agenda di AS terkait tarif Trump yang dihadiri para pejabat Indonesia juga bersamaan kegiatan The 2025 Spring Meetings of the World Bank Group (WBG) and the International Monetary Fund (IMF).