TRIBUNJATIM.COM – Presiden Ketujuh RI Joko Widodo alias Jokowi sempat mengaku ingin menggagas partai baru.
Hal ini membuat Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham kecele.
Idrus Marham terkejut keputusan Jokowi ingin menggagas partai terbuka atau Tbk.
Padahal sebelumnya, Jokowi dan putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selalu dikaitkan gabung dengan Golkar.
“Loh? Ya ada begitu? Ya malah kita belum tahu. Tapi kan selama ini kan katanya (Jokowi) berproses bagaimana dengan Golkar. Ya kan?” kata Idrus Marham dalam keterangannya, Jumat (7/3/2025).
Meski demikian, Idrus Marham menyatakan, pihaknya ada dalam posisi tidak bisa menghalangi apa yang diinginkan oleh Jokowi.
Pasalnya kata dia, negara memberikan kebebasan hak kepada setiap warganya untuk berpolitik termasuk dalam membentuk suatu partai.
“Tapi kalau ada begitu ya namanya warga apalagi ya mantan presiden 10 tahun kan ya tergantung beliau kan? Dan memang kan konstitusi kita memberikan ya hak kepada setiap warga negara untuk membentuk itu apapun. Ya tetapi ya itu agak kaget juga,” beber dia.
Saat disinggung soal kekhawatiran partai berlogo pohon beringin itu terhadap langkah politik Jokowi mendatang, Idrus menjawabnya dengan tenang.
Dia menyatakan, sejatinya Golkar merupakan partai yang tidak tergantung pada salah satu sosok individu.
Joko Widodo alias Jokowi tantang aduan disampaikan ke Bawaslu usai dituduh kerahkan partai cokelat (Tribunnews)
Golkar kata dia, merupakan partai yang besar dengan berlandaskan ideologis serta peran kuat dari para pimpinan dan pendahulu partai.
“Pendiri Golkar ini memiliki intuisi yang sangat kuat melihat ke depan dan ada jaminan bahwa Golkar dalam kondisi apapun pasti tidak hanya exist tetapi survive,” tandas dia.
Untuk diketahui kabar mengenai rencana Jokowi akan membentuk partai baru mencuat setelah Presiden Ketujuh RI tersebut dipecat PDIP.
Dalam satu pekan, Jokowi dua kali membuat pernyataan soal keinginan mendirikan partai.
JOKOWI – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). (Tribun Solo)
Pertama, keinginan untuk mendirikan partai tersebut diungkap Jokowi saat wawancara khusus dengan jurnalis senior Najwa Shihab di kediamannya beberapa waktu lalu.
Kedua pada Kamis (13/2/2025) sore, pernyataan yang sama kembali diungkap oleh Jokowi, ayah Gibran Rakabuming Raka tersebut.
Dalam perbincangannya dengan Najwa Shihab tersebut Jokowi membocorkan berniat mendirikan partai ala Perusahaan Super Terbuka.
Menurut dia, partai politik yang ideal akan memiliki format terbuka bagi anggotanya.
“Partai politik itu akan seperti perusahaan terbuka atau tbk. Saat ini rencananya tersebut masih dimatangkan. Baru dimatangkan, keinginan kami ada sebuah partai politik yang super tbk,” ungkap Jokowi di depan Najwa.
Ditemui awak media, Jokowi disinggung terkait maksud pernyataan membuat partai super tbk tersebut.
Sambil tertawa lirih, Jokowi hanya menyebut satu kalimat di depan awak media yakni partai super terbuka.
“Partai super terbuka,” ungkap Jokowi sambil tertawa.
Alasan Jokowi tak masuk struktur Golkar
Alasan Joko Widodo alias Jokowi tak masuk dalam struktur pengurus Golkar yang baru saja diumumkan.
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadia menyebut jika Jokowi punya pertimbangan kenapa tak masuk menjadi kader Golkar.
Bahlil juga menghormati keputusan Presiden ke-7 RI tersebut.
Bahliil menambahkan, padahal aspirasi agar Jokowi bisa masuk menjadi kader Golkar sudah banyak disampaikan di internal.
Namun, dia tetap menghargai keputusan Jokowi.
“Kalau itu aspirasi banyak, Bapak Presiden Jokowi ini kan tokoh bangsa, pasti juga punya pertimbang-pertimbangan, tidak semua aspirasi kan bisa diterima.”
“Kita hargai Pak Jokowi sebagai tokoh bangsa,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Kamis (7/11/2024).
Menteri ESDM RI itu menyampaikan isu Jokowi akan masuk menjadi kader sudah banyak dibicarakan sebelum pelaksanaan musyawarah nasional (munas) Golkar ke-XI pada Agustus 2024 kemarin.
Namun, kata Bahlil, Jokowi memang belum kunjung masuk menjadi kader Golkar.
Padahal, partai berlambang pohon beringin itu sudah terbuka agar Jokowi masuk menjadi kader.
“Kami bukan hanya Pak Jokowi, siapapun. Siapa saja. Karena Golkar ini kan inklusif, tidak mengenal suku, agama, asal dari mana.”
“Selama dia WNI yang sudah memenuhi syarat, dengan senang hati kalau mau jadi kader Golkar,” pungkasnya.
Adapun nama Jokowi tidak masuk ke dalam daftar nama pengurus Golkar 2024-2029.
Eks Gubernur Jakarta itu dan putra sulungnya yang kini jadi Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka tak masuk ke dalam daftar ratusan nama pengurus DPP Golkar.
Daftar pengurus Golkar
Berikut ini daftar pengurus Golkar periode 2024-2029 mencakup Ketua Umum hingga Sekretaris Bidang.
Menariknya tak ada nama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo alias Jokowi dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.
Sebab sebelumnya dua nama itu santer disebut masuk ke partai Golkar.
Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, mengumumkan kepengurusan Golkar 2024-2029 pada Kamis (7/11/2024), di Markas Golkar, Slipi, Jakarta.
Total ada 107 tokoh yang menjadi pengurus Golkar.
“Kami akan mengumumkan susunan pengurus Golkar lengkap, hari ini,” kata Bahlil, Kamis, dikutip dari YouTube KompasTV.
Sejumlah nama kerabat petinggi Golkar, turut mengisi kursi kepengurusan partai berlambang pohon beringin itu.
Di antaranya adalah putra Jusuf Kalla, Solihin Kalla; adik Agus Gumiwang Kartasasmita, Galih Kartasasmita; hingga putra Airlangga Hartarto, Ravindra Airlangga.
Berikut ini daftar pengurus Golkar periode 2024-2029, mulai Ketua Umum hingga Sekretaris Bidang:
Ketua Umum
Ketua Umum: Bahlil Lahadalia
Wakil Ketua Umum
Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian: Kahar Muzakir
Wakil Ketua Umum Hubungan Antar Lembaga: Bambang Soesatyo
Wakil Ketua Umum Fungsi Kebijakan Publik I: Adies Kadir
Wakil Ketua Umum Fungsi Kebijakan Publik II: Idrus Marham
Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatra: Ahmad Doli Kurnia
Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa-Kalimantan: Wihaji
Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur: Immanuel Mercedes Lakalena
Wakil Ketua Umum Fungsi Elektoral I: Ace Hasan Syadzily
Wakil Ketua Umum Fungsi Elektoral II: Meutya Hafid
Ketua Bidang
Ketua Bidang Organisasi: Yahya Zaini
Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Zulfikar Arse Sadikin
Ketua Bidang Penguatan Ideologi dan Karya-kekaryaan: Panggah Susanto
Ketua Bidang Hubungan Ormas: Fadh A Rafiq
Ketua Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Kholis Malik
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatra Bagian Utara: Ilham Pangestu
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatra Bagian Selatan: Yudha Novanza
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Putri Kamaruddin
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Singgih Januratmoko
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ali Mufthi
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Kalimantan Barat dan Tengah: Mukhtarudin
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Irjen (Purn) Pol Rikwanto
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sulawesi: Muhidin M Said
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Bali-Nusa: Gde Sumarjaya Linggih
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Maluku-Papua: Mohammad Uswanas
Ketua Bidang Keagamaan dan Keharmonian: Nusron Wahid
Ketua Bidang Pengabdian Sosial: Sabil Rachman
Ketua Bidang Kewiraswastaan: Solihin Kalla
Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi: Laode Saiful Anwar
Ketua Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Mustafa Raja
Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Dito Ariotedjo
Ketua Bidang Tani dan Nelayan: David Pajung
Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan: Hetifah Sjaifudian
Ketua Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Tubagus Imam Ariyadi
Ketua Bidang Lingkungan Hidup: Dyah Roro Resti
Ketua Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya: Handoko
Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini: Nurul Arifin
Ketua Bidang Kepemudaan: Said Ali Idrus
Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi: Mukhamad Misbakhun
Ketua Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Christina Aryani
Ketua Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Dosmar Banjarnahor
Ketua Bidang Kebijakan Perdagangan: Lamhot Sinaga
Ketua Bidang Kebijakan Pertahanan: Letjen (Purn) Muhammad Syafi’i
Ketua Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Ridwan Kamil
Ketua Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Ali Muktar Ngabalin
Ketua Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Andi Sinulingga
Ketua Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Aziz Samual
Ketua Bidang Kebijakan Peternakan dan Reforma Agraria: Airin Rachmi Diany
Ketua Bidang Kebijakan Industri: Ilham Permana
Sekretaris Jenderal
Sekretaris Jenderal: Muhammad Sarmuji
Wakil Sekretaris Jenderal
Wakil Sekretaris Jenderal Kepartaian: Hakim Kamarudin
Wakil Sekretaris Jenderal: Riyono Asnan
Wakil Sekretaris Jenderal: Dwi Priyo Atmojo
Wakil Sekretaris Jenderal: Umar Lessy
Wakil Sekretaris Jenderal: Venmo Tetelepta
Wakil Sekretaris Jenderal: Ratu Diah Hatifa
Wakil Sekretaris Jenderal: Daniel Muttaqin
Wakil Sekretaris Jenderal: Dwi Yulistiana
Wakil Sekretaris Jenderal: M Shoim Haris
Wakil Sekretaris Jenderal: Sosialisman Hidayat Hasibuan
Bendahara Umum
Bendahara Umum: Sari Yuliati
Wakil Bendahara
Wakil Bendahara Umum: Doni Akbar
Wakil Bendahara: Gavriel Putranto
Wakil Bendahara: Ernawati
Wakil Bendahara: Raymond C Syauta
Wakil Bendahara: Ravindra Airlangga
Wakil Bendahara: Akbar Tohari
Wakil Bendahara: Ahmad Hidayat Mus
Sekretaris Bidang
Sekretaris Bidang Organisasi: Derek Loupatty
Sekretaris Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Tardjo Ragil
Sekretaris Bidang Hukum dan Ormas: Siti Marhamah
Sekretaris Bidang Media dan Penggalangan Opini: Dara Adinda Kusuma Nasution
Sekretaris Bidang Penanaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan: Helmi Djen
Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatra Bagian Utara: Karmila Sari
Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatra Bagian Selatan: Sekarwati
Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Iswara
Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Ferry Wawan Cahyono
Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ahmad Labib
Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Kalimantan Barat dan Tengah: Adrianus Asia Sidot
Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Bambang Heri Purnama
Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sulawesi: Haris Andi Surahman
Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Bali-Nusra: Herman Hayong
Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Maluku-Papua: Soedeson Tandra
Sekretaris Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Choirul Anam
Sekretaris Bidang Pengabdian Sosial: Febri Hendri
Sekretaris Bidang Kewirausahaan: Fitri Krisnawati Tandjung
Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi: Abdul Razak Said
Sekretaris Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Ahmad Taufan Soedirjo
Sekretaris Bidang Tani dan Nelayan: Dina Hidayana
Sekretaris Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Syafaat Perdana
Sekretaris Bidang Kepemudaan: Kemas Ilham Akbar
Sekretaris Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Teti Rohatiningsih
Sekretaris Bidang Lingkungan Hidup: Paul Hutajulu
Sekretaris Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya: Arnanto
Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan: Adde Rosi Khoerunnisa
Sekretaris Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintah Dalam Negeri: Ahmad Irawan
Sekretaris Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Muhammad Satu Pali
Sekretaris Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Fajar Zulkarnaen
Sekretaris Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Galih Kartasasmita
Sekretaris Bidang Pertahananan: Chaerudin
Sekretaris Bidang Kebijakan Industri: Rendra Valentino
Sekretaris Bidang Kebijakan Perdagangan: Ifan Utara
Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi: Abdul Rahman Fariz
Sekretaris Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Tati Novianti
Sekretaris Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Sirajuddin Wahab
Sekretaris Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reforma Agraria: Mustahudin
Sekretaris Bidang Hubungan dan Lembaga Eksternal: Andi Mulhanan Tombolotu
