Bisnis.com, JAKARTA – Partai Golongan Karya (Golkar) mengaku terbuka bila memang nantinya Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) dan keluarga ingin berlabuh di partai berlogo pohon beringin tersebut.
Sekjen Golkar Sarmuji mengemukakan bahwa Jokowi memiliki hak kebebasan dalam menentukan pilihannya, termasuk pertimbangannya untuk melanjutkan karier politiknya di parpol tertentu.
“Pak Jokowi adalah orang yang merdeka, bebas, beliau bebas menentukan pilihan. Saya meyakini Pak Jokowi pasti akan melakukan pertimbangan banyak, untuk masuk ke partai politik,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (5/12/2024).
Dikatakan Sarmuji, jika setelah menimbang hal tersebut dan Jokowi ingin bergabung dengan Golkar, Golkar akan menerimanya dengan tangan terbuka seperti sebagaimana mereka menerima orang lain juga.
“Orang biasa saja kita terima secara terbuka apalagi seorang mantan presiden. Seorang presiden periode lalu yang kami yakin pengaruhnya masih cukup besar di masyarakat,” kata dia.
Kendati demikian, Sarmuji tak mengamini bahwa pihaknya akan bertemu dengan Jokowi dalam waktu dekat. Namun, kemungkinan untuk bertemu itu ada karena hubungan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Jokowi.
“Pasti kalau ada sinyal Pak Jokowi mau merapat Golkar, pasti orang-orang dekat kita akan kasih tahu. Sementara ini sinyalnya belum ada,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Sarmuji kembali menegaskan pihaknya akan menerima siapapun yang ingin bergabung asalkan orang tersebut setia dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Tidak Diakui PDIP
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta keluarganya, termasuk Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, sudah tidak lagi menjadi bagian dari partai.
Pernyataan tersebut disampaikan Hasto dalam konferensi pers di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).
“Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan,” terang Hasto.
Dikatakan Hasto, keputusan ini diambil karena praktik politik Jokowi dan keluarganya dinilai tidak sejalan dengan cita-cita partai yang telah diperjuangkan sejak era Bung Karno.
