ASOSIASI Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mendorong upaya pemerintah yang menargetkan pada 2023 belanja produk dalam negeri untuk pengadaan barang jasa (PBJ) pemerintah mencapai 95% atau senilai Rp1.171 triliun.
Komitmen ini disampaikan Ketua Umum Apkasi Sutan Riska Tuanku Kerajaan saat pembukaan Apkasi Procurement Network 2023: Expo & Forum (APN 2023), di Hall C, Jakarta Convention Center, Jakarta, hari ini.
Baca juga: Apkasi Pertemukan End User dan Produsen melalui Ajang APN 2023
Sutan Riska menekankan 95% dari pagu anggaran barang dan jasa itu harus didorong dibelanjakan produk dalam negeri. Bupati Dharmasraya ini menambahkan event APN 2023 yang berlangsung 27-28 November 2023 merupakan salah satu bentuk dari peran dan inisiatif Apkasi dalam mendukung pemerintah mencapai target yang ditetapkan tersebut.
“Melalui momentum APN 2023, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga bisa berinteraksi langsung dengan penyedia barang dan jasa untuk membeli produk yang masih dibutuhkan pada tahun anggaran 2023 atau paling tidak mencari produk untuk tahun anggaran 2024,” katanya.
Sutan Riska juga melaporkan event APN yang terselenggara sebanyak empat kali ini bukan sekadar exhibition, tetapi juga memberikan pembelajaran kepada pengguna anggaran terkait pengelolaan PBJ melalui workshop dan business matching yang menjadi side event.
“Kami juga membuka ruang konsultasi bagi pengunjung pemda dan penyedia barang/jasa dengan LKPP dan Kementerian Perindustrian terkait penghitungan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN,” katanya.
Baca juga: Transaksi E-Katalog Capai Rp161,3 T
Terkait posisi Apkasi sebagai mitra strategis pemerintah, Sutan Riska menegaskan pihaknya membuka diri bekerja sama dengan multipihak, termasuk swasta.
“Seperti dalam APN 2023, kami siap berkolaborasi dengan perusahaan dan asosiasi yang siap membangun jaringan infrastruktur internet sehingga tingkat penetrasinya mampu mencapai daerah terpencil, terluar, dan tertinggal sebagai syarat modal suatu daerah dalam bertransformasi secara digital berbasiskan internet,” tukasnya.
Sebagai pembicara kunci yakni, Direktur Pasar Digital Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Yulianto Prihhandoyo.
Yulianto mengapresiasi langkah Apkasi dalam mempertemukan pengguna anggaran dan pihak swasta selaku penyedia barang/jasa.
Yuli menekankan fokus kerja PBJ secara nasional sesuai lima arahan Presiden Jokowi terkait PBJ khususnya di pemerintahan yakni meningkatkan penggunaan produk dalam negeri (PDN), meningkatkan porsi usaha mikro kecil dan koperasi, memastikan transparansi PBJ, mengupayakan efisiensi belanja pemerintah, dan mempercepat penyerapan anggaran pemerintah.
Baca juga: Presiden Kembali Ingatkan Belanja Produk dalam Negeri
“Hal ini penting karena setiap Rp400 triliun PDN berdampak pada penyerapan 2 juta tenaga kerja dan bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi sebesar 1,5-1,8%,” ujarnya.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga mengapresiasi inisiatif Apkasi menyelenggarakan APN 2023. Mewakili Mendagri yang berhalangan hadir, Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro saat memberikan arahan sebelum membuka secara resmi APN 2023, mengatakan langkah Apkasi melibatkan pihak swasta pada kegiatan ini patut diacungi jempol.
“Perlu disadari membangun daerah itu tidak bisa selalu berharap APBD sebagai tulang punggungnya, kita butuh semua kekuatan untuk menyejahterakan rakyat.”
“Maka, tugas pemimpin adalah menggerakkan semua potensi itu. Kegiatan APN 2023 menjadi salah satu strategi dengan mempertemukan pihak swasta dengan pemda,” pungkasnya. (RO/S-2)
ASOSIASI Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mendorong upaya pemerintah yang menargetkan pada 2023 belanja produk dalam negeri untuk pengadaan barang jasa (PBJ) pemerintah mencapai 95% atau senilai Rp1.171 triliun.
Komitmen ini disampaikan Ketua Umum Apkasi Sutan Riska Tuanku Kerajaan saat pembukaan Apkasi Procurement Network 2023: Expo & Forum (APN 2023), di Hall C, Jakarta Convention Center, Jakarta, hari ini.
Baca juga: Apkasi Pertemukan End User dan Produsen melalui Ajang APN 2023
Sutan Riska menekankan 95% dari pagu anggaran barang dan jasa itu harus didorong dibelanjakan produk dalam negeri. Bupati Dharmasraya ini menambahkan event APN 2023 yang berlangsung 27-28 November 2023 merupakan salah satu bentuk dari peran dan inisiatif Apkasi dalam mendukung pemerintah mencapai target yang ditetapkan tersebut.
“Melalui momentum APN 2023, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga bisa berinteraksi langsung dengan penyedia barang dan jasa untuk membeli produk yang masih dibutuhkan pada tahun anggaran 2023 atau paling tidak mencari produk untuk tahun anggaran 2024,” katanya.
Sutan Riska juga melaporkan event APN yang terselenggara sebanyak empat kali ini bukan sekadar exhibition, tetapi juga memberikan pembelajaran kepada pengguna anggaran terkait pengelolaan PBJ melalui workshop dan business matching yang menjadi side event.
“Kami juga membuka ruang konsultasi bagi pengunjung pemda dan penyedia barang/jasa dengan LKPP dan Kementerian Perindustrian terkait penghitungan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN,” katanya.
Baca juga: Transaksi E-Katalog Capai Rp161,3 T
Terkait posisi Apkasi sebagai mitra strategis pemerintah, Sutan Riska menegaskan pihaknya membuka diri bekerja sama dengan multipihak, termasuk swasta.
“Seperti dalam APN 2023, kami siap berkolaborasi dengan perusahaan dan asosiasi yang siap membangun jaringan infrastruktur internet sehingga tingkat penetrasinya mampu mencapai daerah terpencil, terluar, dan tertinggal sebagai syarat modal suatu daerah dalam bertransformasi secara digital berbasiskan internet,” tukasnya.
Sebagai pembicara kunci yakni, Direktur Pasar Digital Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Yulianto Prihhandoyo.
Yulianto mengapresiasi langkah Apkasi dalam mempertemukan pengguna anggaran dan pihak swasta selaku penyedia barang/jasa.
Yuli menekankan fokus kerja PBJ secara nasional sesuai lima arahan Presiden Jokowi terkait PBJ khususnya di pemerintahan yakni meningkatkan penggunaan produk dalam negeri (PDN), meningkatkan porsi usaha mikro kecil dan koperasi, memastikan transparansi PBJ, mengupayakan efisiensi belanja pemerintah, dan mempercepat penyerapan anggaran pemerintah.
Baca juga: Presiden Kembali Ingatkan Belanja Produk dalam Negeri
“Hal ini penting karena setiap Rp400 triliun PDN berdampak pada penyerapan 2 juta tenaga kerja dan bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi sebesar 1,5-1,8%,” ujarnya.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga mengapresiasi inisiatif Apkasi menyelenggarakan APN 2023. Mewakili Mendagri yang berhalangan hadir, Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro saat memberikan arahan sebelum membuka secara resmi APN 2023, mengatakan langkah Apkasi melibatkan pihak swasta pada kegiatan ini patut diacungi jempol.
“Perlu disadari membangun daerah itu tidak bisa selalu berharap APBD sebagai tulang punggungnya, kita butuh semua kekuatan untuk menyejahterakan rakyat.”
“Maka, tugas pemimpin adalah menggerakkan semua potensi itu. Kegiatan APN 2023 menjadi salah satu strategi dengan mempertemukan pihak swasta dengan pemda,” pungkasnya. (RO/S-2)
