Jakarta, CNBC Indonesia – Kesejahteraan guru ngaji menjadi salah satu perhatian besar bakal calon presiden (bacapres) dan bakal calon wakil presiden (bacawapres) Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mahfud, dengan merujuk survei dari Kementerian Agama yang mengatakan, sekitar 65% dari guru ngaji berpendapatan jauh di bawah upah minimum regional (UMR). Kondisi ini tentu mengundang keprihatinan mengingat besarnya tanggung jawab guru ngaji.
Karena itulah, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD kemudian menjanjikan insentif Rp 1 juta per bulan kepada guru ngaji.
Apakah Program Ini Masuk Akal?
Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, menjelaskan besaran anggaran dana insentif masih realistis. Terlebih dengan melihat besarnya Anggaran dan Pendapatan Negara (APBN) terutama untuk layana pendidikan.
Bila merujuk pada data BKPMRI di mana ada sekitar 1 juta orang guru ngaji maka dibutuhkan anggaran sekitar Rp 1 triliun per bulan dan Rp 12 triliun. Bila menghitung perkiraan jumlah masjid/mushola dan mempertimbangkan ada dua guru ngaji di masing-masing masjid/mushola maka dibutuhkan anggaran sekitar Rp 1,6 triliun per bulan atau Rp 19,2 triliun.
Sementara itu belanja APBN 2023 yang menembus Rp 3.061,2 triliun maka dana insentif guru ngaji sebesar Rp 1 juta kepada 1 juta guru ngaji hanya menghabiskan 0,4% APBN. Bila insentif guru ngaji diberikan kepada sekitar 2 juta guru ngaji maka akan memakan anggaran 0,63%.
Piter juga menjelaskan pasangan calon (paslon) Ganjar Pranowo-Mahfud sangat fokus pada penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Peningkatan kesejahteraan guru ngaji merupakan bagian dari penguatan SDM.
Gaji Guru Ngaji, Anggaran Dari Mana?
Terkait program insentif guru ngaji, Mahfud belum menjelaskan secara rinci dari mana anggaran tersebut akan diambil. Piter menjelaskan anggaran dana insentif bisa diambil dari penghematan anggaran sejumlah pos serta memaksimalkan penyerapan anggaran pendidikan ataupun dana desa. Sebagai catatan, mandatory anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN sejak 2009. Anggaran pendidikan pun bengkak 182% dari Rp 216,72 triliun pada 2010 menjadi Rp 612,2 triliun pada 2022. Sayangnya, penyerapan anggaran pendidikan selalu tidak maksimal.
Dalam penelusuran CNBC Indonesia, rata-rata anggaran pendidikan hanya terserap 92,9%. Setiap tahun rata-rata anggaran yang tidak terserap hanya Rp 37,74 triliun.
Banyaknya anggaran pendidikan yang tidak terserap inilah yang bisa dimanfaatkan untuk insentif guru ngaji.
Anggaran pendidikan tersebar ke berbagai kementerian/lembaga, termasuk di Kementerian Agama. Penyerapan anggaran Kementerian Agama juga selalu tidak terserap sepenuhnya. Dalam lima tahun terakhir, rata-rata anggaran Kementerian Agama yang tidak terserap mencapai Rp 2,4 triliun. “Kalau anggaran pendidikan yang melimpah tinggal bagaimana merealisasikan anggaran ini biar maksimal,” tutur Piter.
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya
Dikabarkan Bertemu Ganjar Bahas Pilpres, Ini Kata Mahfud MD
(mij/mij)
