Jakarta, CNN Indonesia — Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2003-2019 ikut menyerukan pesan moral dan etika kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan seluruh penyelenggara negara.
Mantan Wakil Ketua KPK periode 2015-19 Basaria Pandjaitan menilai belakangan ini, kehidupan berbangsa dan bernegara telah kehilangan kompas moral dan etika.
“Kami pimpinan KPK periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2019, mengimbau agar Presiden dan seluruh penyelenggara negara untuk kembali berpegang teguh pada standar moral dan etika dalam menjalankan amanah yang diembannya,” ujar Basaria di Gedung KPK lama, Jakarta Selatan, Senin (5/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pernyataan sikap tersebut disampaikan oleh sejumlah jajaran pimpinan KPK periode 2003-2019, yakni Taufiequrachman Ruki, Erry Riyana Hardjapamekas, Amien Sunaryadi, M Busyro Muqodas, Abraham Samad, Chandra M Hamzah, Waluyo, Bibit Samad Rianto, Mas Achmad Santosa, Basaria Panjaitan, Laode M Syarif, Adnan Pandu Praja, Mohammad Jassin, Zulkarnain, dan Haryono Umar.
Basaria mengatakan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan penegakan hukum seharusnya sudah terinternalisasi dalam setiap langkah dan gerak penyelenggara negara. Namun, kata dia, hal itu makin sering ditinggalkan.
“Sifat kenegarawanan dan keteladanan seharusnya juga dapat ditunjukkan oleh seorang presiden/kepala negara, terlebih dalam masa-masa kontestasi pemilihan umum tahun 2024 ini,” kata dia.
Para eks pimpinan KPK itu menilai bukti dari hilangnya kompas moral, etika, dan hukum dalam berbangsa dan bernegara, terlihat nyata dalam berbagai parameter dan penilaian yang diterbitkan lembaga-lembaga internasional.
Basaria menyinggung turunnya skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia dalam empat tahun terakhir, yang di 2019 skornya mencapai 40 dan menurun drastis menjadi 34 di tahun 2022 dan 2023 .
Lalu, ia menyebut tidak bergeraknya Index Negara Hukum (Rule of Law Index) yang dikeluarkan World Justice Project yang hanya mencapai nilai 0,53 (dari skala 0 sampai dengan 1) di 2023. Nilai itu dinilai masih sangat jauh dari nilai ideal indeks negara hukum.
Basaria mengatakan The Economist Intelligence Unit bahkan menempatkan Indonesia sebagai negara “demokrasi cacat” atau flawed democracy.
Menurut Varieties of Democracy Project, jelas Basaria, Indonesia hanya mencapai skor 25 pada 2023. Hal itu menggambarkan Indonesia sebagai negara dengan praktik “kartel partai politik” lantaran maraknya bagi-bagi kekuasaan di antara partai politik dengan akuntabilitas yang sangat kurang pada pemilih.
Para eks pimpinan KPK itu menyerukan lima poin pesan moral kepada Jokowi dan seluruh penyelenggara negara.
Pertama, memperkuat agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi, sekaligus menjadi teladan atau role model dalam menjalankan sikap dan perilaku anti korupsi.
Kedua, menghindari segala benturan kepentingan. Karena benturan kepentingan adalah akar dan langkah awal untuk menuju praktik korupsi.
Ketiga, memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya tata kelola penyaluran bantuan sosial berdasarkan daftar penerima bantuan sosial yang sah, sesuai nama dan alamat (by name-by address).
“Tata kelola bantuan sosial akhir-akhir ini menjadi sorotan karena dilakukan dalam rentang waktu menjelang dilaksanakannya Pemilihan Umum 2024 dan tidak memperhatikan prinsip-prinsip good governance,” ujar Basaria.
Keempat, para penyelenggara negara, khususnya aparat penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan dan TNI turut diharapkan selalu bersikap imparsial, adil, dan tidak berpihak untuk memenangkan calon presiden atau calon wakil presiden atau calon legislatif tertentu pada Pemilu 2024.
Kelima, menjamin tegaknya hukum (rule of law) dan bukan rule by law.
Sebelumnya, kritik civitas academica dari berbagai perguruan tinggi kepada Jokowi telah lebih dulu bergema. Tercatat sudah ada sikap yang disuarakan civitas Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Indonesia (UI), Universitas Hasanuddin, dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Lalu, ada Universitas Padjadjaran, Universitas Mulawarman, Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Airlangga, dan Universitas Negeri Surabaya.
Secara umum, mereka menyampaikan tuntutan dan kritip serupa, yaitu soal demokrasi di era Jokowi yang dianggap kian mundur. UGM, misalnya, menyesalkan penyimpangan yang dilakukan Jokowi.
UI menilai negara seperti sudah kehilangan kemudi. Mereka berharap demokrasi bisa pulih. Kemudian, Universitas Mulawarman mengingatkan Jokowi supaya tidak lagi mengedepankan kepentingan dinastinya. (pop/tsa)
[Gambas:Video CNN]
