Bisnis.com, JAKARTA— Perusahaan e-commerce raksasa asal Korea Selatan Coupang, mengumumkan rencana kompensasi senilai US$1,5 miliar atau setara dengan Rp25,2 triliun. Hal ini diakibatkan karena kebocoran data pribadi pengguna pada November lalu.
Setidaknya terdapat 33,7 juta pengguna terdampak yang mengalami kebocoran data. Rencananya Coupang akan memberikan kupon senilai US$35 atau sekitar Rp590 ribu.
Informasi dari KBS, Rabu (31/12/2025), kupon ini dibagi menjadi empat bagian dan hanya bisa digunakan di layanan milik Coupang sendiri, seperti belanja produk, Coupang Eats, Perjalanan, dan R.LUX.
Rencana ini diumumkan setelah pendiri Coupang, Bom Kim, menyampaikan permintaan maaf pada publik dan berjanji akan mempercepat proses kompensasi.
Namun, itu bukan menjadi penyelesaian masalah. kebijakan tersebut justru memicu kritik luas dari publik, politisi, dan kelompok advokasi konsumen.
Banyak pihak menilai bahwa kompensasi dalam bentuk voucher bukanlah ganti rugi yang adil atas kebocoran data pribadi yang serius, karena voucher tersebut hanya bisa digunakan di ekosistem Coupang.
Artinya, pengguna dipaksa kembali berbelanja di platform yang justru telah gagal melindungi data mereka.
Kritik ini semakin kuat karena beberapa layanan yang disertakan dalam voucher dianggap jarang digunakan, sehingga nilainya tidak benar-benar setara bagi semua korban.
Masalah semakin diperparah oleh sikap manajemen Coupang. Bom Kim menolak menghadiri sidang parlemen Korea Selatan yang dijadwalkan untuk membahas kasus kebocoran data ini, dengan alasan memiliki agenda lain pada awal Desember lalu.
Ketidakhadirannya dipandang sebagai bentuk kurangnya tanggung jawab moral terhadap publik dan pembuat kebijakan. Sejumlah anggota parlemen menilai Coupang mencoba mengubah krisis perlindungan data menjadi peluang bisnis, karena voucher berpotensi mendorong konsumsi tambahan alih-alih benar-benar mengganti kerugian pengguna.
Masalah lain juga muncul dari penyajian informasi itu sendiri. Dalam beberapa laporan, terdapat kesalahan penyebutan tokoh, pengulangan informasi yang berlebihan, serta inkonsistensi angka dan bahasa.
Kesalahan paling serius adalah penyebutan nama Kim Jong-un, yang sama sekali tidak terkait dengan Coupang, sehingga menunjukkan lemahnya verifikasi fakta. (Nur Amalina)