Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, anggaran perlindungan sosial (Perlinsos) yang digelontorkan pemerintah dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024 bukan hanya dalam bentuk pemberian sembako dan bantuan langsung tunai.
Ia mengatakan, total anggaran perlinsos tahun ini yang senilai Rp 496,8 triliun itu mayoritas untuk pemberian subsidi, seperti subsidi energi untuk bahan bakar minyak (BBM), LPG, dan listrik, subsidi non energi seperti untuk subsidi pupuk, kewajiban pelayanan publik atau PSO, bunga KUR, bunga kredit perumahan, serta antisipasi penanggulangan bencana dengan total Rp 330 triliun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Itu semua langsung ke masyarakat, memang tidak dari pagu kementerian atau lembaga, tapi kita bayar langsung ke eksekutornya, seperti Pertamina dan PLN,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN di kantornya, Jakarta, Senin (25/3/2024).
Sisanya baru dalam bentuk sembako, program keluarga harapan, dan asistensi rehabilitas sosial melalui Kementerian Sosial senilai Rp 75,6 triliun, untuk program Indonesia pintar dan program kartu Indonesia pintar melalui Kemendikbud dan Kemenag Rp 30 triliun, serta bantuan iuran BPJS Kesehatan Rp 49 triliun, dan BLT Desan Rp 10,7 triliun melalui pemerintah daerah.
Adapun realisasi penyaluran program-program perlindungan sosial itu secara total hingga 29 Februari 2024 kata Sri Mulyani senilai Rp 37,9 triliun, atau setara 7,6% dari pagu anggaran perlinsos tahun ini senilai Rp 496,8 triliun.
“Ini langsung masyarakat yang menerima manfaatnya,” tegas Sri Mulyani.
Ia merincikan, penyaluran anggaran perlinsos melalui Kementerian Sosial atau Kemensos per akhir Februari 2024 telah sebesar Rp 22,6 12,8 triliun untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) PKH, dan 18,7 juta KPM untuk kartu sembako.
Lalu, dari Kementerian Ketenagakerjaan senilai Rp 87,6 miliar untuk bantuan iuran program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP bagi 10,3 juta peserta, dan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar 800 juta untuk pelaksanaan tanggap darurat bencana.
Penyaluran program perlinsos yang langsung dicairkan Kemenkeu, seperti untuk subsidi energi telah tersalurkan sebesar Rp 14,3 triliun, baik untuk subsidi BBM, LPG, dan listrik. Sedangkan untuk subsidi non energi sebesar Rp 400 juta antara lain untuk skema subsidi resi gudang.
Terakhir, melalui transfer ke daerah sebesar Rp 900 miliar untuk BLT Desa untuk 903,9 ribu KPM. “Ini yang eksekusi adalah Pemda,” ucap mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya
Pemerintah Beri Bantuan Beras Rp 10,7 T Hingga BLT Rp 7,52 T
(arm/mij)
