Bukan Oposisi dan Koalisi di Pemerintahan Prabowo, PDI-P: Kami Penyeimbang

Bukan Oposisi dan Koalisi di Pemerintahan Prabowo, PDI-P: Kami Penyeimbang
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Sekretaris Jenderal
PDI-P
Hasto Kristiyanto menegaskan maksud dari pernyataan ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri, bahwa PDI-P akan bekerja sama dengan pemerintahan
Presiden Prabowo Subianto
.
Menurut Hasto, ini berkaitan dengan sikap politik PDI-P yang di tengah-tengah, tidak menjadi oposisi atau pun koalisi pemerintahan.
PDI-P tetap memberikan kritik terhadap pemerintahan Prabowo ke depannya.
“PDI Perjuangan baik berada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan, itu selalu memberikan suatu kritik-kritik yang membangun untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara,” kata Hasto ditemui di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (12/1/2025) usai lomba Soekarno Run.
Hasto menjelaskan, PDI-P ingin menjadi penyeimbang pemerintah.
Namun, lanjut Hasto, Indonesia tidak mengenal oposisi maupun koalisi karena menganut sistem presidensial.
Sehingga, partainya enggan disebut oposisi maupun koalisi pemerintahan Prabowo.
“Jadi tentu saja di dalam sistem presidensial, itu kan kita tidak mengenal oposisi. Tetapi ada fungsi-fungsi penyeimbang, ada
check and balances
yang dijalankan oleh PDI Perjuangan,” jelas politikus asal Yogyakarta ini.
Hasto menyatakan bahwa kritik juga kerap disampaikan ke dalam partainya.
Sebagai contoh, saat perayaan hari ulang tahun (HUT) partai, kritik juga terbuka dari masyarakat.
“Dan kami juga melakukan suatu otokritik. Maka fungsi-fungsi kritik-otokritik itu melekat di dalam fungsi-fungsi PDI Perjuangan terhadap pemerintah, terhadap DPR, terhadap lembaga-lembaga negara dan juga terhadap PDI Perjuangan sendiri,” pungkas dia.
Sebelumnya diberitakan, Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah menjelaskan bahwa partainya akan bekerja sama dengan pemerintahan Presiden Prabowo untuk membangun bangsa.
Namun, dia menegaskan bahwa PDI-P tidak akan bergabung dalam kabinet.
Posisi politik seperti itu, tidak seperti ketika PDI-P berada di luar atau menjadi oposisi dari pemerintahan yang dipimpin Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Hal itu ditegaskan oleh Megawati Soekarnoputri.
“Ibu menegaskan, posisi politik PDI Perjuangan yang demikian itu (kerja sama dengan pemerintah Prabowo), tidak sama dengan posisi politik PDI Perjuangan saat berada di luar pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004-2014 yang lalu,” kata Basarah dalam konferensi pers di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).
Posisi politik PDI-P tersebut, kata dia, tidak akan mengganggu hubungan Megawati dan Prabowo yang sudah terjalin dengan baik.
Menurut Basarah, justru sikap PDI-P tersebut diambil karena Megawati memiliki hubungan persahabatan dengan Prabowo sejak lama.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.