Blitar (beritajatim.com) – Juru bicara DPP PDI Perjuangan, Aryo Seno Bagaskoro, angkat bicara soal isu pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka. Aryo menyebut bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memiliki alat untuk melakukan pemakzulan Gibran.
Meski demikian, Aryo menyebut bahwa proses pemakzulan Wakil Presiden RI tentu membutuhkan kajian dan proses. Proses pemakzulan itu pun, menurut Aryo juga harus dilakukan secara prosedural berdasarkan hasil kajian-kajian yang mendalam.
“Jadi kita ikuti saja prosesnya dan kajiannya tentu DPR lebih punya alat untuk itu,” ungkap Aryo Seno Bagaskoro, Jumat (6/6/2025).
Aryo menegaskan bahwa PDIP merupakan partai yang taat pada asas konstitusional. Sehingga sejak lama, PDIP telah mengingatkan dalam kehidupan berbangsa agar selalu mentaati asas konstitusional yang berlaku.
“Pada dasarnya PDIP partai yg taat pada asas konstitusional Sehingga. ketika menjalankan prosedur kehidupan berbangsa dan bernegara harus dalam koridor konstitusi tidak bisa di luar koridor, Itulah kenapa kami dari lama mengingatkan tentang asas asas ketaatan akan paham konstitusional,” bebernya.
Diketahui sebelumnya Forum Purnawirawan TNI telah melayangkan surat ke DPR-RI. Surat tersebut berisi permintaan untuk segera memulai proses impeachment atau pemakzulan terhadap putra sulung Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo.
Dari pandangan Aryo Seno Bagaskoro untuk menindaklanjuti permintaan surat dari Forum Purnawirawan TNI tersebut, DPR-RI tentu harus melakukan pendalam dan kajian yang serius.
“Kalau itu proses secara prosedural di DPR tentunya harus ada kajian sebagai pendalaman yang dilakukan,” tandasnya. (owi/but)