Jakarta, CNN Indonesia —
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah program makan siang gratis paslon Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka dibahas secara spesifik dalam Sidang Kabinet di Istana Negara pada Senin (26/2) kemarin.
Menurutnya, pembahasan hanya mengenai program presiden terpilih nanti masuk dalam APBN 2025. Tapi tidak khusus membahas makan siang gratis melainkan program secara keseluruhan.
“Ndak ada, ndak ada. Hanya dalam sidang kabinet paripurna saya sampaikan bahwa program-program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025,” kata Jokowi usai menghadiri acara Rapim TNI/Polri di Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2).
Hal ini tentu berbeda dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju, seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Bahlil dan Airlangga sama-sama mengungkapkan anggaran makan siang gratis akan masuk dalam APBN 2025. Sebab, itu perintah dari Jokowi.
“Terkait dengan program (makan siang gratis), kita lihat terkait defisit anggaran yang sekitar 2,4 (persen) sampai 2,8 (persen), itu untuk program yang menjadi quick win daripada presiden terpilih nanti atau pemerintahan mendatang, itu pos-posnya sudah bisa masuk,” tutur Airlangga saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (26/2).
Airlangga bahkan merinci penerima program ini nantinya sekitar 70,5 juta orang. Rinciannya, anak balita 22,3 juta, anak TK 7,7 juta, anak SD 28 juta dan anak SMP hingga Madrasah sebanyak 12,5 juta.
Senada, Bahlil mengatakan program makan siang gratis masuk dalam APBN 2025 agar bisa langsung dijalankan saat Prabowo-Gibran menjabat nanti.
“Secara umum bahwa program-program prioritas presiden terpilih Pak Prabowo dan Mas Gibran itu sudah akan diakomodir, supaya di saat 2025 itu langsung running, langsung jalan,” kata Bahlil.
Bahkan, Sri Mulyani mengungkapkan besaran anggaran untuk makan siang gratis akan dihitung sebulan ke depan. Maklum, saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih menghitung suara hasil Pemilu.
“Kan ini nanti masih di dalam Program. Kalau detail, ya kita lihat di dalam pembahasan mengenai pagu indikatif masing-masing kementerian/lembaga,” ucap Sri Mulyani usai rapat kabinet di Istana Kepresidenan.
Sri Mulyani menekankan bahwa Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Jokowi awal pekan ini hanya membahas postur RAPBN 2025 dalam bentuk range. Rapat detail akan dilakukan Maret mendatang.
Ia mengatakan pemerintah masih menghormati proses pemilihan umum yang sedang berjalan. Rapat tentang program-program presiden berikutnya digelar setelah ada keputusan KPU.
“Bulan depan nanti kita fokusnya lebih kepada pagu indikatif dan program-program prioritas seiring nanti KPU sudah memutuskan siapa pemerintahan yang official memenangi pemilu,” pungkasnya.
(ldy/sfr)
