Jakarta, CNBC Indonesia – Program makan siang gratis calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka menyedot perhatian. Bank Dunia atau World Bank dan sejumlah pakar ekonomi ataupun ekonom ikut buka suara menanggapi program yang mulai dilaksanakan pada 2025 ini.
Salah satu sorotan utama adalah risiko defisit anggaran akibat program jumbo ini. Risiko ini juga menuai respons mayoritas dari lembaga dalam dan luar negeri. Pemerintah baru kelak diminta untuk tetap berhati-hati dalam setiap pelaksanaan program presiden terpilih.
Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen mengatakan semua rencana presiden terpilih harus dipersiapkan secara matang, termasuk untuk makan siang gratis. Persiapan yang dimaksud, salah satunya adalah mengenai ketersediaan anggaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Semua rencana perlu dipersiapkan, termasuk kesiapan anggaran dan juga ketersediaan sumber daya,” kata Satu di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, dikutip Rabu (28/2/2024).
Satu berharap pemerintah juga taat pada rentang defisit anggaran yang telah ditetapkan, yaitu di bawah 3% dari Produk Domestik Bruto. Selain itu, dia mengatakan stabilitas makroekonomi dan stabilitas fiskal juga perlu dijaga dalam pelaksanaan program ini.
“Kami berharap Indonesia mematuhi batas defisit fiskal 3% dari PDB yang ditentukan dalam undang-undang dan juga mempertahankan stabilitas makro-ekonomi dan stabilitas fiskal,” kata dia.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan ada 3 kemungkinan dampak yang akan terjadi dari pelaksanaan makan siang gratis kepada APBN. Dampak pertama, kata dia, adalah pemerintah akan menggeser anggaran lainnya untuk menjalankan makan siang gratis ini.
“Dana yang dibutuhkan ini kan besar, kemungkinan mereka akan men-trade off dari program yang ada,” kata Faisal.
Apabila skenario ini yang dipilih, Faisal mengatakan maka pemerintah akan menggeser anggaran yang tadinya digunakan untuk program perlindungan sosial maupun anggaran kesehatan untuk dijadikan anggaran makan siang. Imbas dari kebijakan ini, kata dia, adalah anggaran untuk BPJS Kesehatan atau pendidikan mungkin saja berkurang.
“Itu konsekuensi kalau program makan siang dijalankan secara penuh dengan perkiraan anggaran di atas Rp 400 triliun,” ungkapnya.
Faisal melanjutkan apabila pemerintah tidak ingin menggeser anggaran yang sudah ada, maka pilihan lain adalah menaikkan penerimaan pendapatan. Namun, menurut dia opsi ini terasa tidak mungkin. Sebab, meningkatkan anggaran hingga Rp 400 triliun dalam jangka waktu pendek akan sangat sulit dilakukan.
Dia mengatakan opsi lainnya adalah dengan memperlebar defisit alias menambah utang. Dia menilai opsi ini yang paling mungkin dilakukan pemerintah. “Ini yang saya bilang paling besar kemungkinannya adalah dengan menaikkan defisitnya,” kata dia.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai pelaksanaan makan siang gratis akan memicu permintaan bahan makanan yang amat besar. Dia memprediksi ‘rebutan’ makanan antara masyarakat umum dan pemerintah ini akan memicu inflasi.
“Beras, minyak goreng, daging, telur, sembako dan yang lainnya akan menjadi rebutan,” ujar Bhima.
Karena itu, Bhima menilai pemerintah perlu menyiapkan ketersediaan bahan makanan pokok di dalam negeri sebelum menjalankan program ini. Menurut dia, selama ini bahan makanan Indonesia masih banyak yang impor.
“Jadi banyak bahan makanan yang justru karena stok di dalam negerinya tidak siap, ini akan bisa memicu kenaikan harga. Ketika itu terjadi, harga makanan bisa jadi sangat tinggi,” ujarnya.
Direktur Eksekutif CORE Muhammad Faisal mengatakan pemerintah perlu menetapkan skala prioritas dalam pelaksanaan program ini. Dia menyarankan program ini tidak menarget seluruh siswa sekolah. Melainkan, hanya siswa sekolah yang tergolong miskin.
“Kalau tujuan dari program ini adalah pengentasan kemiskinan, harus dikerucutkan dulu untuk anak-anak yang tidak mampu,” kata Faisal, Selasa, (27/2/2024).
Faisal berkata agar bantuan ini tepat sasaran, maka pemerintah perlu membuat dahulu data mengenai penerima makan siang gratis. Dengan pendataan ini, Faisal yakin anggaran yang dibutuhkan tidak akan mencapai lebih dari Rp 400 triliun. “Jadi jauh lebih kecil semestinya,” tegas Faisal.
Setelah itu, Faisal mengatakan pemerintah juga bisa menargetkan bantuan makan siang ini untuk daerah-daerah yang tergolong miskin dan tertinggal.
Senada, Manajer Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Badiul Hadi mengatakan sisi perencanaan pemerintah sebelum mengeksekusi proyek ini harus benar-benar matang. Menurut dia, data penerima yang dipegang pemerintah harus valid untuk menghindari program ini salah sasaran.
Badiul mengatakan untuk menghindari salah sasaran, pemerintah juga bisa melibatkan para penerima bantuan nantinya. “Artinya ini harus benar-benar matang perencanaannya, semua aspek termasuk pelibatan kelompok penerima manfaat bisa dilakukan,” katanya.
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya
Nih! Mesin Uang Prabowo Buat Beri Makan Siang Gratis Rp400 T
(haa/haa)
