Jakarta (beritajatim.com) – Dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan asumsi makro RAPBN 2026 dalam sidang paripurna DPR RI, Senin 20 Mei 2025. Namun, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyuarakan keprihatinan terhadap eskalasi perang tarif global yang berdampak langsung terhadap ekonomi nasional.
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menilai bahwa tren proteksionisme global, yang ditandai dengan praktik pengenaan tarif sepihak antar negara, telah merusak semangat kerja sama ekonomi internasional yang selama ini dibangun dalam kerangka mutualistik.
“Kebijakan perang tarif telah mengguncang tata perdagangan global. Dan memperhadapkan perdagangan global dalam situasi yang proteksionis, yang sesungguhnya berlawanan dengan prinsip dan komitmen dari kerja sama perdagangan regional dan global yang mutualistik,” ungkap Said.
Banggar mendesak pemerintah Indonesia untuk lebih aktif dalam diplomasi internasional guna mengoreksi praktik pengenaan tarif sepihak yang kerap berujung pada aksi balasan (retaliasi) antar negara. Menurutnya, kondisi ini menimbulkan ketidakpastian dalam rantai pasok dunia yang pada akhirnya merugikan negara-negara berkembang seperti Indonesia.
“Oleh sebab itu, pemerintah perlu menggalang organisasi internasional untuk mengoreksi praktik pengenaan tarif sepihak yang dibalas dengan retaliasi. Pemerintah perlu mengajak dunia membangun komitmen baru dalam perdagangan, dan memastikan di masa depan tidak ada negara yang berlaku sewenang-wenang secara sepihak, dan semua patuh pada hukum-hukum perdagangan internasional,” ujar Said.
Desakan ini menjadi bagian penting dalam pembahasan RAPBN 2026 karena kebijakan fiskal nasional sangat dipengaruhi oleh dinamika eksternal. Indonesia, yang ekonominya bergantung pada ekspor komoditas dan perdagangan global, berada dalam posisi rentan bila arsitektur perdagangan internasional tidak segera diperbaiki.
Dengan tekanan global yang meningkat dan berbagai risiko geopolitik, Banggar DPR menilai Indonesia harus mengambil inisiatif diplomatik dalam berbagai forum multilateral, termasuk mendorong pembaruan mandat WTO dan reformasi tata kelola perdagangan dunia yang lebih adil. [beq]