Jakarta, CNN Indonesia — Bakal calon presiden (bacapres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan buka suara soal kasus dugaan korupsi yang menjerat Menteri Pertanian sekaligus kader Partai NasDem Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Pernyataan itu disampaikan Anies merespons pertanyaan awak media soal kasus Mentan mempengaruhi elektabilitas pasangan Anies-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di Pilpres 2024.
“Ya kita lihat nanti. Itu aja,” ujar Anies saat ditemui usai pertemuan dengan para purnawirawan TNI dan Polri di Pendopo Anies di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Jumat (6/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam kesempatan itu, Anies juga mengaku pihaknya selalu mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik. Ia pun menyinggung soal Komite Pencegahan Korupsi (KPK) Ibu kota yang dibentuknya saat menjadi Gubernur DKI Jakarta.
“Bahkan, ketika tugas di DKI Jakarta membentuk KPK ibu kota untuk melakukan pencegahan. Jadi komitmen pada tata kelola yang baik itu bukan rencana tapi sudah dikerjakan dan insya Allah terus dipertahankan,” jelas Anies.
Ia menegaskan bahwa pihaknya ingin lembaga antirasuah kembali kuat. Adapun pernyataan senada pernah diutarakan Anies dalam acara di Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu.
“Kami ingin KPK bisa kuat kembali. Kami ingin agar penegakan hukum itu berjalan dengan baik. Tanpa ada pembedaan latar belakang, unsur, tapi tegak untuk semuanya,” sambung dia.
Sebelumnya Anies hanya tersenyum ketika ditanya mengenai kasus Syahrul. Ia tersenyum lebar dan bergegas masuk ke mobil usai menjadi pembicara dalam acara BRIN, Jakarta Selatan, Kamis (5/10) lalu.
Syahrul terjerat kasus korupsi di Kementerian Pertanian. KPK disebut telah menetapkannya sebagai tersangka. Syahrul sempat hilang kontak setelah kunjungan kerja di Eropa.
Syahrul juga sudah buka suara merespons proses penegakan hukum di KPK tersebut. Ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan Menteri Pertanian agar bisa fokus menghadapi proses hukum.
Adapun lembaga antirasuah menggunakan Pasal pemerasan, gratifikasi dan pencucian uang dalam proses hukum di Kementan RI.
Dalam proses penyidikan berjalan, KPK telah menggeledah rumah dinas menteri Syahrul di Jalan Widya Chandra, Jakarta Pusat dan Kantor Kementan di Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.
KPK mengamankan sejumlah barang bukti diduga terkait perkara seperti uang Rp30 miliar hingga dokumen berisi aliran uang.
Rumah kediaman Syahrul di Jalan Pelita Raya, Makassar, juga sudah digeledah. KPK mengamankan satu unit mobil diduga terkait perkara dalam upaya paksa tersebut.
Teranyar, KPK mencegah Syahrul beserta istri dan anaknya bepergian ke luar negeri selama enam bulan atau hingga April 2024. Terdapat sembilan orang yang dicegah.
Mereka terdiri dari tersangka dan pihak terkait lainnya. Adapun enam orang lain sisanya ialah Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono; Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta; dan Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementan Zulkifli.
Selanjutnya Direktur Pupuk dan Pestisida Kementan Tommy Nugraha; Kepala Biro Umum dan Pengadaan Kesekjenan Kementan Sukim Supandi; dan Pelajar/Mahasiswa A Tenri Bilang Radisyah Melati.
(pop/DAL)
[Gambas:Video CNN]
