Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan sebanyak 2.086 hektare lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih bermasalah. Dia mengatakan sebagian lahan tersebut masih diduduki atau dimiliki oleh masyarakat.
“Dari 36.000 hektare yang sudah disiapkan untuk IKN, ada sekitar 2.086 hektare masih ada sedikit bermasalah, karena masyarakat masih menduduki atau memiliki,” kata AHY di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (14/3/2024).
AHY mengatakan permasalahan itu tentu mendapatkan atensi dari pemerintah. Dia mengatakan pembangunan akan tetap berjalan. Namun, kata dia, warga juga harus mendapatkan keadilan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Prinsip dasarnya adalah pembangunan tentu harus berjalan dengan baik, sukses tapi tidak boleh ada warga masyarakat yang tidak mendapat keadilan,” kata dia.
Dia mengatakan Kementerian ATR/BPN tentu akan memberikan dukungan penuh untuk menyiapkan lahan IKN. Dia mengatakan kementeriannya akan segera mengeluarkan sertifikat ketika status lahan tersebut clean and clear.
“Kami ATR/BPN memberikan dukungan penuh agar lahan harus disiapkan, statusnya clear and clean. ATR/BPN hanya bisa mengeluarkan surat sertifikat yang clean and clear setelah semua hal tadi sudah bisa diselesaikan, tentu semangatnya adalah percepatan,” kata dia.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mendapatkan arahan dari Presiden Joko Widodo agar melakukan percepatan investasi di IKN. Terlebih usai Jokowi kerap mendapatkan keluhan dari para investor.
Hal ini diungkapkan Basuki usai rapat internal dengan Presiden Jokowi terkait percepatan penyediaan lahan untuk investasi di IKN, di Istana Negara, Rabu (13/3/2024). Dalam rapat itu juga dihadiri Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin dan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono.
“Ada dua hal yang diarahkan oleh bapak presiden khususnya untuk kesiapan lahan untuk investasi dan percepatan investasi karena beliau banyak mendapat keluhan-keluhan dari investor tentang kecepatan investasi di IKN. Arahannya beliau ada dua,” kata Basuki seusai rapat.
Basuki mengaku diminta untuk membentuk desk atau layanan khusus pengaduan investasi untuk investor. Selain itu juga disiapkan PIC untuk menangani untuk berkomunikasi dengan investor.
“Jadi apakah satu pic untuk satu investor Apakah satu pic untuk 5 investor atau 1 televisi untuk 10 investor, sehingga investor itu bisa komunikasi Intens dengan pejabat IKN itu yang namanya PIC itu, itu satu. Karena Mungkin beliau melihat mungkin ini ada kurang intensnya PIC,” kata Basuki.
Menurut Basuki, dia mendapatkan laporan bahwa pelayanan yang dilakukan OIKN sudah baik. Namun kemungkinan komunikasi yang dilakukan hanya kurang intens dengan Investor, sehingga diperlukan PIC yang menangani komunikasi.
“Pak Agung (Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi (OIKN) sudah melaporkan pelayanannya dengan baik tapi mungkin dirasa masih kurang Intens makanya beliau menyarankan atas juga saran Bapak menteri investasi pengalaman beliau mempercepat penanganan investor, tunjuk investasi, PIC untuk menangani,” terangnya.
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya
AHY Beberkan Jurusnya Berantas Mafia Tanah
(haa/haa)
