Jakarta, CNN Indonesia — Politikus PDI-Perjuangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menilai Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mestinya memakai lahan yang sudah ada.
Ahok mulanya menjelaskan pernah diajak ngobrol Jokowi soal pencalonannya sebagai pimpinan ibu kota baru itu.
“Jujur aja, waktu IKN mau dibentuk, Pak Jokowi sudah panggil saya, tanyakan. Saya salah satu calon kepala [otorita] IKN, saat itu ya,” kata dia, dalam salah satu acara dialog di Jakarta Selatan, Kamis (8/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengatakan saat itu dirinya memberi masukan kepada Jokowi pemindahan ibu kota harus dilandasi dengan undang-undang.
“Saya bilang [ke Jokowi], ‘Pak, kalau mau investor masuk, langkah pertama harus ada UU IKN. Baru orang mau percaya,” ujar Ahok.
Usul kedua yang disampaikannya adalah lokasi ibu kota baru adalah di Kalimantan Tengah agar sesuai dengan cita-cita Presiden Soekarno.
“Kalau mau berdasarkan historis, sejarah, bicara Trisakti nih, bicara nawacita nih, harusnya IKN itu ada di Kalteng. Sesuai Bung Karno. Kenapa di Kalteng? karena Kalteng tidak usah bebasin lahan,” ujar Ahok.
Selain gampang soal lahan, Ahok menilai lokasi di Kalimantan Tengah bakal mudah menjangkau seluruh Pulau Kalimantan. Namun, jika Jokowi memang ingin ibu kota di Kalimantan Timur, ia mengusulkan Balikpapan.
Ahok menyebut banyak aset PT Pertamina di sana yang bisa digunakan pemerintah.
“Gampang. Ibu kota ini misal di Kaltim, pakai aja Balikpapan dan sekitarnya. Kenapa? Karena itu aset Pertamina itu ribuan hektare. Puluhan ribu lahannya berantakan semua,” ujar dia.
Belakangan, IKN dibangun di Kabupaten Penajam Paser Utara. Ahok pun menegaskan dirinya tidak menolak IKN.
“Ini agak beda sedikit dengan Pak Anies yang menentang IKN. Kalau bagi saya IKN oke, tapi enggak usah ganti lahan. Bisa pakai di Kalteng atau di Balikpapan punya Pertamina,” ujarnya.
Ali Mochtar Ngabalin, saat masih menjadi Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), mengakui Ahok menjadi salah satu kandidat Kepala Otorita IKN Nusantara yang ditimbang Jokowi.
Selengkapnya, nama-nama yang juga pernah disebut Jokowi itu adalah Ahok, Bambang Brodjonegoro, Tumiyono, dan Azwar Anas.
“Kalau nanti Presiden kemudian memilih satu di antara kriteria yang beliau sebutkan, atau sebutlah beliau memilih Ahok, kenapa mesti ada orang yang resah, gelisah, terganggu?” ujarnya, Rabu (26/1/2022).
Belakangan, Jokowi tak memilih Ahok atau kandidat yang lainnya dan menetapkan Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN.
(yoa/arh)
