Jakarta, CNBC Indonesia – Sektor properti diperkirakan bakal tertekan akibat momen tahun politik Pemilu 2024. Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) DKI Jakarta Arvin F Iskandar mengatakan penjualan terancam turun.
Untuk itu, lanjutnya, sudah ada beberapa strategi untuk membuat sektor ini tetap bergairah.
“Biasanya penjualan akan lebih drop, cuma kita yakin optimis bahwa politik 2024 ini akan berlangsung aman dengan itu semua. Kita di developer, bisnis plan tetap jalan dalam mengembangkan projek-projek baru dengan memberikan gimmick dan insentif yang baik pula,” katanya kepada CNBC Indonesia, Rabu (29/11/23).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berkaca dari penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya seperti di tahun 2014 dan 2019 memang ada penurunan penjualan. Arvin memprediksi itu bakal terjadi, namun dia berharap tren penurunan itu tidak berlangsung lama, yakni hanya sampai awal tahun saja.
“Kita harap kelesuan ini nggak lebih dari Februari 2024 walau diindikasikan ada 2 putaran (Pemilu), namun apabila aman kita yakin penjualan hanya terkoreksi dikit. Kita harap dari planning 2024 ini selisih hanya 10%, maksudnya nggak terlalu dalam,” kata Arvin.
Salah satu kekhawatiran penurunan penjualan mengarah kepada apartemen. Ketika penjualan rumah tapak lebih baik, sebaliknya penjualan apartemen justru tengah tiarap.
“Apartemen saat ini memang penjualan masih tidak sesuai ekspektasi kita cuma kita yakin teman-teman punya banyak gimmick bagus dan adanya politik yang aman kita yakin penjualan berangsur membaik dibanding Covid sebelumnya,” ujar Arvin.
Angin Segar PPN DTP
Karena itu, Arvin mengatakan, keputusan pemerintah memberikan subsidi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pembelian rumah tapak dan rumah susun seharga maksimal Rp 5 miliar jadi angin segar bagi sektor properti nasional.
“Sesuai PMK, rumah tapak apartemen ruko kita sangat menghargai keputusan pemerintah untuk memajukan properti di Indonesia jadi konsumen nggak dibebankan PPN,” katanya.
Apalagi, dia menambahkan, selain efek tahun politik, kebijakan Bank Indonesia yang baru menaikkan suku bunga menjadi 6% menambah tantangan bagi sektor properti.
“Dengan PPN kita harap target ini bisa lebih diharapkan lah, walau adanya tahun politik, walaupun ada sedikit inflasi, kita harap kenaikan suku bunga ini bisa ditolerir bertahap,” ujar Arvin.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menerbitkan aturan pemberian insentif berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTP. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120 Tahun 2023 tentang PPN atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023.
PMK 120/2023 ditandatangani dan berlaku sejak 21 November 2023. Namun, PPN pembelian rumah ini tidak akan ditagih sejak periode 1 November 2023 sampai dengan 31 Desember 2024.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan, PMK ini menjadi bagian dari kebijakan pemerintah untuk menggerakkan geliat bisnis properti dan kepemilikan rumah masyarakat. Khusus untuk kebijakan PPN DTP, berlaku untuk rumah yang harganya di bawah Rp 5 miliar.
“Tetapi yang ditanggung PPN DTP-nya oleh pemerintah adalah sampai nilai Rp 2 miliar, dan ini programnya selama 14 bulan. Untuk 2023 PPN DTP-nya 100% untuk sampai nilai Rp 2 miliar tersebut, itu mulai November sampai Desember,” tegas Febrio saat konferensi pers secara daring.
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya
Pasar Modal Era Jokowi, Investor Banyak Kena Jebakan?
(dce)
