Surabaya (beritajatim.com) – DPRD Surabaya menilai permintaan maaf Wakil Wali Kota Surabaya Armuji kepada Ormas Madura Asli (Madas) Sedarah sebagai langkah dewasa dalam menyikapi polemik yang berkembang di ruang publik. Sikap tersebut dipandang penting untuk meredam dampak konflik yang sempat viral di media sosial dan berimbas ke lapangan.
“Permohonan maaf itu bagus. Itu menunjukkan bahwa pemimpin tidak perlu main otot-ototan dan merasa paling benar. Mengakui khilaf justru sikap yang patut diapresiasi,” kata Anggota Komisi A DPRD Surabaya Mohammad Saifuddin, Rabu (7/1/2026).
Saifuddin menilai, peristiwa ini menjadi pelajaran bahwa isu yang beredar luas di media sosial tidak bisa dianggap ringan. Tanpa klarifikasi yang utuh, persoalan di tingkat warga bisa berkembang menjadi masalah sosial yang lebih luas.
“Ini menjadi bukti bahwa konflik yang viral di media sosial memang berdampak nyata di lapangan,” ujarnya.
Menurut politisi Demokrat ini, setiap informasi yang muncul perlu diverifikasi secara menyeluruh sebelum disampaikan ke publik. Proses klarifikasi, kata dia, harus melibatkan banyak unsur di tingkat bawah.
“Verifikasi tidak boleh hanya dilakukan oleh satu orang. Harus melibatkan RT, RW, tokoh masyarakat, lurah, camat, hingga pihak terkait,” ucap Saifuddin.
Terkait respons MADAS pascapermintaan maaf Armuji, Saifuddin berharap persoalan tidak terus diperpanjang. Dia menilai ruang saling memaafkan perlu dikedepankan agar situasi kembali kondusif.
“Kalau sudah ada permintaan maaf dan pengakuan kekhilafan, tidak perlu dilanjutkan apalagi dibesar-besarkan,” katanya.
Dia pun juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali fokus pada persatuan dan pembangunan kota. Menurutnya, energi publik lebih baik diarahkan pada hal produktif.
“Mari kita berjabat tangan kembali dan bersama-sama membangun Surabaya,” ujarnya.
Saifuddin mengingatkan, di era digital arus informasi bergerak sangat cepat dan berpotensi memicu gesekan. Karena itu, kehati-hatian dalam berkomunikasi menjadi tanggung jawab semua pihak, terutama pejabat publik.
“Kalau mau dijadikan konten, bukan konfliknya, tapi solusi konstruktifnya,” pungkas mantan aktivis PMII ini.[ADV/asg]