Banyuwangi (beritajatim.com) – Keberhasilan tahapan piloting Program Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) di Kabupaten Banyuwangi didapuk menjadi model percontohan nasional. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani pun dipercaya memaparkan pengalaman sukses daerahnya di hadapan tiga menteri utama dan kepala daerah se-Indonesia, dalam sosialisasi yang digelar oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP).
Acara sosialisasi tingkat nasional tersebut berlangsung secara hibrid dari Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), disaksikan total sekitar 900 peserta dari berbagai daerah. Hadir dalam kegiatan ini Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menpan RB Rini Widyantini, dan Menteri/Kepala Bappenas Prof. Rachmat Pambudy, didampingi Ketua KPTDP Luhut Binsar Pandjaitan.
Mendagri Tito Karnavian mengatakan bahwa pelaksanaan digitalisasi bansos bertujuan utama agar penyerapan dan penyaluran dapat lebih tepat sasaran.
“Kami minta kepada Bupati Banyuwangi sharing kepada seluruh pemerintah daerah, untuk mempersiapkan dan merencanakan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pelaksanaan piloting program tahun 2026,” kata Mendagri Tito.
Ketua KPTDP Luhut Binsar Pandjaitan turut menyampaikan apresiasi tinggi atas capaian yang telah ditunjukkan Banyuwangi sebagai hasil kerja tim yang solid. Ia menyebut keberhasilan ini sudah dilaporkan ke Presiden.
“Keberhasilan di Banyuwangi sudah dilaporkan ke Presiden, selanjutnya secara bertahap akan dilaksanakan ke-32 daerah, dan diterapkan secara nasional pada Oktober 2026,” kata dia.
Bupati Ipuk lantas memaparkan sejumlah langkah yang dilakukan untuk menyukseskan piloting atas salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Strategi utama yang dilakukan adalah “jemput bola” dengan melibatkan ribuan agen Perlinsos digital.
“Kami jemput bola, terjun ke masyarakat langsung yang membutuhkan bansos, untuk dibantu proses pendaftarannya terutama pada mereka yang kesulitan mendaftar secara digital atau tidak memiliki HP (handphone),” kata Ipuk.
Pihak KPTDP mengakui, dalam pelaksanaannya Banyuwangi mengerahkan kader dasawisma, lurah, kepala desa, camat, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi agen Perlinsos. Proses ini mempercepat pendaftaran masyarakat yang membutuhkan bansos.
“Bagus ini Banyuwangi bekerja secara tim. Pendampingan ASN memang perlu dilakukan. Saya harap semua daerah bisa seperti Banyuwangi,” puji Luhut di hadapan sejumlah menteri dan pejabat tinggi yang hadir.
Bupati Ipuk menambahkan bahwa pelibatan agen ini bertujuan mengatasi keterbatasan atas akses teknologi dan kendala lainnya dari para penerima bansos, terutama lanjut usia. “KAmi pun aktif mengkomunikasikan program ini ke masyarakat karena menurut kami bakal lebih tepat sasaran,” terang Ipuk.
Kecekatan Pemkab Banyuwangi dalam mengawal piloting Parlinsos Digital itu terbukti dari optimalnya proses input. Sekjen Kemensos Robben Rico mengonfirmasi bahwa pendaftaran yang dilaksanakan mulai 18 September hingga 15 Oktober mencapai 359 ribu orang. “Ini melampaui dari target awal yang hanya 320 ribu,” pungkas Robben. [alr/beq]