Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Lamongan menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk mengantisipasi lonjakan harga menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Kegiatan berlangsung di Pendopo Lokatantra, Selasa (11/11/2025), dipimpin langsung oleh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi.
Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu mengatakan, HLM menjadi forum penting untuk menjaga stabilitas inflasi di Kabupaten Lamongan dengan meninjau berbagai faktor, seperti data produksi, pasokan, distribusi barang, biaya transportasi, serta harga kebutuhan pokok di pasar lokal.
“Pengendalian inflasi adalah tanggung jawab bersama. Upaya pengendalian tersebut dapat diawali melalui HLM, karena arah dan integrasi data bisa dilakukan,” ujar Pak Yes.
Menurutnya, forum ini juga berfungsi untuk mengintegrasikan data dan informasi dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar kebijakan yang diambil dapat lebih terkoordinasi dan efektif.
Pak Yes menyampaikan, pada Oktober 2025 inflasi year on year (y-on-y) di Provinsi Jawa Timur tercatat sebesar 2,69 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,23. Sementara di Kabupaten Lamongan, melalui sister city tercatat inflasi sebesar 0,43 persen (bulan ke bulan) dan 2,83 persen (tahun ke tahun). Kelompok penyumbang inflasi terbesar berasal dari cabai rawit, cabai merah, dan minyak goreng.
“Angka inflasi masih terkendali, namun kita harus terus menekan agar tidak terjadi lonjakan. Terlebih saat Nataru berpotensi terjadi inflasi yang tinggi,” ungkapnya.
Sebagai langkah antisipatif, Pemkab Lamongan menyiapkan sejumlah strategi untuk menekan inflasi. Di antaranya melalui program Close Loop Economy hasil kolaborasi Koperasi Merah Putih dan WASILA, efisiensi rantai pasok, serta gerakan “Lamongan Menanam Pangan” dengan kegiatan tanam serentak cabai, bawang, dan komoditas hortikultura guna memperkuat ketahanan pangan rumah tangga.
Selain itu, Pemkab juga mengoptimalkan cadangan pangan daerah melalui sinergi Bulog, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), serta Disperindag. Sistem Early Warning dari BPS dan Bank Indonesia turut dimanfaatkan untuk memantau potensi gejolak harga.
Kerja sama antar daerah di kawasan Gerbangkertosusila juga akan diperluas untuk memperlancar pasokan lintas wilayah dan mengurangi disparitas harga. Pemerintah daerah akan memanfaatkan integrasi data dan dashboard TPID yang tersinkronisasi dengan sistem SIGAP untuk pengambilan keputusan cepat dan presisi berbasis data.
Langkah lain yang dilakukan antara lain memperkuat komunikasi publik TPID agar harga dan stok kebutuhan pokok dipublikasikan secara terbuka, mencegah spekulasi serta panic buying. Revitalisasi pasar tradisional juga menjadi fokus dengan peningkatan kenyamanan, digitalisasi transaksi, dan pengawasan harga secara ketat.
“Seluruh OPD dan TPID bersinergi untuk melaksanakan strategi pengendalian inflasi di Kabupaten Lamongan. Selain itu kami juga bersinergi dengan Pemerintah Provinsi maupun pusat,” tegas Pak Yes.
Sebagai pedoman utama, Pemkab Lamongan menerapkan prinsip 4K, yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif antar lembaga.
Sementara itu, Pimpinan Cabang Bulog Bojonegoro, Ferdian Darma Atmaja, memastikan stok beras di Lamongan dalam kondisi aman. “Hasil panen berupa beras sebanyak 522.524 ton, sedangkan kebutuhan beras masyarakat Lamongan sekitar 130 ribu ton,” ujarnya. [fak/beq]