Lamongan (beritajatim.com) – Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat RI terus mendorong upaya penghapusan kemiskinan di daerah, termasuk Jawa Timur.
Salah satunya melalui kegiatan pilot project “Optimalisasi Peran Pondok Pesantren dan Lembaga Ekonomi Desa di Perdesaan Jawa Timur”, yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Matholi’ul Anwar, Karanggeneng, Kabupaten Lamongan. Kegiatan dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Desa, Desa Tertinggal dan Desa Tertentu Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Prof. Abdul Haris, Jumat (14/11/2025).
Pilot project ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Penguatan Perlindungan Sosial yang Inklusif, dengan fokus memperkuat kolaborasi antara pondok pesantren, koperasi desa, dan badan usaha milik desa (BUMDes) serta UMKM sebagai mitra strategis pemerintah di tingkat akar rumput.
Dalam arahannya, Haris menekankan pentingnya peran pesantren sebagai pusat pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat desa.
“Pesantren tidak hanya mencetak generasi berilmu, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi umat. Melalui kolaborasi dengan lembaga ekonomi desa, kita ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi juga berarti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penghapusan kemiskinan,” kata Haris.
Prof. Abdul Haris dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyerahkan penghargaan kepada desa dan pondok pesantren, Jumat (14/11/2025).
Kegiatan pilot project ini diisi dengan sesi workshop yang menghadirkan berbagai pihak lintas sektor, antara lain Pondok Pesantren Sunan Drajat, Ponpes Sido Giri, Kementerian Agama, Kementerian Koperasi dan UKM, BRIN, Rumah Zakat, BRI, serta Dinas PMD Lamongan, yang memaparkan praktik baik, inovasi, serta model kolaborasi pemberdayaan masyarakat melalui unit usaha pesantren dan koperasi desa.
Selain itu, kegiatan juga menampilkan Sesi Sinergi dan Booth Pameran Program yang mempertemukan berbagai mitra strategis seperti Bank BRI, BNI, Mandiri, BTN, BSI, Rumah Zakat, BAZNAS, Kemenkop UKM, Kemenag, BRIN, serta pesantren mitra daerah, guna memperkuat kemitraan konkret dan konsultasi program pemberdayaan di tingkat lokal.
Haris menjelaskan bahwa pilot project ini menjadi wujud nyata kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di perdesaan. Kegiatan ini memperlihatkan bagaimana pesantren dan lembaga ekonomi desa bisa menjadi pusat sinergi ekonomi rakyat.
“Model seperti ini dapat mempertemukan potensi lokal, lembaga keuangan, dan inovasi teknologi agar menghasilkan dampak ekonomi yang berkelanjutan. Kami berharap praktik baik yang muncul dari Lamongan ini dapat direplikasi di wilayah lain. Prinsipnya sederhana: pemberdayaan yang inklusif harus dimulai dari akar, dari masyarakat itu sendiri,” tuturnya.
Haris menekankan, praktik baik dari pilot project ini akan menjadi dasar penguatan jejaring pemberdayaan masyarakat berbasis pesantren dan ekonomi desa di berbagai daerah.
“Dari Lamongan, kita ingin mengirim pesan bahwa kemandirian ekonomi masyarakat bisa tumbuh dari akar, dari desa, dari pesantren. Inilah makna sejati pemberdayaan,” katanya.
Sementara itu, Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menegaskan Pemkab Lamongan siap mendukung program pemerintah pusat, melalaui berbagai program yang difokuskan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat.
“Pesantren tidak hanya menjadi pusat syiar islam tetapi juga berperan sebagai lokomotif pembangunan SDM (Sumber Daya Manusia), pemberdayaan sosial ekonomi umat serta benteng daripada ketahanan moral bangsa,” ujarnya.
Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu menyampaikan, program yang dijalankan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi dan SDM antara lain Meg Preneur, UMKM Naik Kelas serta beasiswa Perintis.
“Kami juga melakukan kolaborasi multi pihak yang telah berjalan dengan baik di Lamongan, dalam membangun ekosistem ekonomi yang berkelanjutan. Sinergi tersebut diharapkan dapat menjadikan Pesantren sebagai penggerak sosial, pilar pemberdayaan ekonomi masyarakat, sekaligus sebagai motor percepatan pengentasan kemiskinan,” tuturnya.
Lebih lanjut Pak Yes mengatakan, saat ini di Lamongan sudah ada sebanyak 96 koperasi merah putih (KMP) yang aktif di 21 Kecamatan.
“Kegiatan usaha KMP meliputi perdagangan bahan pokok, penyediaan sarana produksi pertanian, pangkalan elpiji, perlengkapan olahraga, hingga suplai bahan 0angan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),” kata Pak Yes. (fak/but)
