Bisnis.com, JAKARTA – Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) memberikan komentar mengenai pembangunan Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) yang kini menimbulkan polemik.
Pembangunan transportasi Whoosh, menurutnya, tidak bisa semata-mata diukur dari mencari laba. Namun juga bentuk investasi sosial.
“Transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba. Tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial, social return on investment,” katanya di Solo pada Senin (27/10), dikutip dari Antaranews.
Dia mencontohkan manfaat sosial yang dihasilkan, seperti penurunan emisi karbon, peningkatan produktivitas masyarakat, pengurangan polusi, dan efisiensi waktu tempuh.
“Jadi kalau ada subsidi, itu adalah investasi, bukan kerugian,” tegasnya.
Sejalan dengan itu, pembangunan Whoosh juga dilakukan dari kebutuhan nyata untuk mengatasi kemacetan parah yang telah melanda kawasan Jakarta, Jabodetabek, hingga Bandung selama puluhan tahun.
Dia menuturkan, kerugian ekonomi akibat kemacetan di Jakarta saja mencapai sekitar Rp65 triliun per tahun, dan jika ditambah kawasan Jabodetabek serta Bandung, nilainya bisa melampaui Rp100 triliun.
“Untuk mengatasi itu, kita bangun MRT, LRT, Kereta Cepat, dan KRL agar masyarakat berpindah dari kendaraan pribadi ke transportasi umum,” ujarnya.
Jokowi pun menegaskan bahwa proyek Whoosh dan moda transportasi publik lainnya harus dipandang sebagai bagian dari investasi jangka panjang negara dalam membangun peradaban dan mobilitas masyarakat yang lebih efisien, bukan sekadar proyek ekonomi yang diukur dari untung-rugi finansial.
“Kereta cepat menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi, kemudian juga menumbuhkan UMKM, warung-warung yang berjualan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru itu. Kemudian wisata juga di Bandung saya kira dengan adanya Whoosh juga bisa meningkat dengan baik. Lalu, nilai properti juga naik karena adanya Whoosh. Saya kira kemanfaatannya seperti itu,” pungkas Jokowi.
Adapun sebelumnya, nama Jokowi banyak disebut dalam polemik utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Pasalnya, megaproyek tersebut diteken dan digarap pada masa pemerintahannya.
Bahkan beberapa pihak menyebut Jokowi yang bersikeras membangun KCJB meskipun sudah diinformasikan bahwa ongkos proyek tersebut terlalu mahal dan kini berakhir pada utang jumbo kepada China.
Terkini, untuk mengatasi polemik utang kereta cepat, Presiden Prabowo Subianto disebut bakal segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) soal pembentukan tim restrukturisasi.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Dalam penjelasannya, rencana pembentukan tim restrukturisasi utang kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) telah disetujui BPI Danantara dan hanya menanti persetujuan dari Presiden Prabowo.
“Kemarin saya sudah bilang sama Pak Rosan, saya bilang, Rosan, segera aja bikin itu [tim restrukturisasi] orangnya ini, ini, ini. Jadi teman-teman sekalian, apa yang nggak bisa diselesaikan? Wong negara sebesar ini, kewenangan di presiden, sepanjang kita kompak, apa sih yang tidak bisa?” kata Luhut dalam agenda Satu Tahun Pemerintahan Prabowo – Gibran di JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025).