Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memiliki proyek ambisius membangun Family Office atau perusahaan surga pajak bagi konglomerat di Bali. Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak pembiayaan proyek menggunakan APBN.
Diberitakan sebelumnya, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan Kementerian Keuangan sedang merancang program transformasi Bali menjadi pusat keuangan baru di Indonesia.
Juru Bicara DEN Jodi Mahardi mengungkapkan program transformasi tersebut sama dengan wacana pembentukan Family Office di Bali yang sudah disampaikan Luhut pada sejumlah kesempatan.
Pemerintah ingin menarik bank internasional, manajer aset, serta firma ekuitas swasta dengan menawarkan berbagai insentif pajak hingga regulasi ramah bisnis guna mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.
“Pemerintah ingin menciptakan pusat keuangan yang modern, transparan, dan berpihak pada pembangunan ekonomi nasional. Nantinya diharapkan menjadi platform yang menghubungkan investasi global dengan peluang nyata di sektor riil Indonesia,” ujar Jodi kepada Bisnis, Senin (13/10/2025).
Dia tidak menampik bahwa ada sejumlah kekhawatiran atas rencana tersebut. Kendati demikian, Jodi hanya menekankan bahwa transformasi Bali menjadi pusat keuangan baru akan membawa keuntungan besar bagi Indonesia.
“Pendekatan yang kami ambil sangat hati-hati — memastikan kepastian hukum, integritas sistem, dan manfaat langsung bagi perekonomian Indonesia,” jelasnya.
Pembentukan Family Office sudah dicanangkan saat era Presiden ke-7 Joko Widodo. Kala itu, Luhut menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Lantas, apa sebenarnya Family Office dan apa dampaknya bagi sektor keuangan?
Definisi Family Office
Family Office adalah perusahaan swasta yang mengelola kekayaan konglomerat dan investasi di Indonesia. Melalui proyek ini, para konglomerat bisa memeroleh fasilitas dari pemerintah. Salah satunya pembebasan pajak.
Family Office dinilai mampu menggaet para konglomerat menaruh uangnya di Indonesia sehingga digadang dapat menggenjot perekonomian negara. Proyek ini belum terealisasi hingga sekarang, meski dirinya sudah gencar berkomunikasi dengan Prabowo Subianto.
Tahun lalu, setelah Prabowo terpilih menjadi Presiden, Luhut mengatakan Family Office telah disetujui untuk dilaksanakan. Namun, hal itu terhalang oleh salah satu kementerian yang tidak dia sebutkan namanya oleh Luhut.
“Saya mengusulkan membuat family office, saya laporkan kepada presiden terpilih, beliau bilang, ‘Bang setuju, kita kerjakan’. Tetapi berhenti di satu kementerian hanya karena, enggak ngerti kenapa,” ungkapnya dalam 15th Kompas 100 CEO Forum, sebagaimana diberitakan Bisnis, Jumat (11/10/2024).
Luhut berkaca pada Malaysia dan Singapura yang sudah lebih dulu menerapkan family office. Menurutnya Indonesia tidak boleh kalah dari negara tersebut.
“Mereka [Malaysia] kasih insentif yang sangat kompetitif. Kita harus [lebih kompetitif insentifnya], kalau enggak, kita kalah,” kata Luhut, Rabu (15/1/2025).
Luhut menyebut terdapat 28.000 orang di dunia super kaya yang mau menempatkan kekeyaannya di Family Office di berbagai negara. Saking ambisiusnya, Luhut mengaku pernah studi ke Abu Dhabi untuk mempelajari secara dalam mengenai Family Office.
Menkeu Purbaya Ogah Rogoh APBN untuk Family Office
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya enggan membiayai proyek Family Office menggunakan APBN. Dia menyebut bahwa proyek itu berpotensi menggerus pendapatan negara.
Purbaya mengaku telah mendengar sejak lama rencana pembentukan Family Office, tetapi dirinya tak mau terlibat lebih jauh. Dia juga mengatakan belum ada komunikasi pihak DEN dengan dirinya untuk membahas Family Office.
“Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun sendiri. Saya anggarannya enggak akan dialihkan ke sana,” ujarnya kepada wartawan di kantor Ditjen Pajak Kemenkeu, Jakarta, Senin (13/10/2025).
Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu bahkan mengaku tidak terlalu mengerti konsep family office yang diisukan tengah digodok pemerintah melalui DEN.
“Saya belum terlalu ngerti konsepnya, walaupun Pak Ketua DEN sering bicara, tapi saya belum pernah lihat apa sih konsepnya, jadi saya nggak bisa jawab,” katanya.
Berdasarkan laporan Bloomberg, Senin (13/10/2025), lingkaran utama Istana Kepresiden disebut tengah menyusun Rancangan Undang-Undang untuk diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dengan kemungkinan pembahasan berlangsung sebelum akhir tahun.
Bahkan, Presiden Prabowo Subianto disebut telah memberikan dukungan terhadap usulan yang akan memodelkan Bali seperti Gujarat International Finance Tec-City (GIFT City) di India dan Dubai International Financial Centre (DIFC) di Uni Emirat Arab. Kendati perencanaan masih dalam konseptual dan dapat mengalami perubahan.