Banyuwangi (beritajatim.com) – Banyuwangi, Jawa Timur, kini menjadi sorotan nasional setelah berhasil terpilih sebagai daerah pilot project digitalisasi bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah pusat.
Sejak dimulainya uji coba pendaftaran bansos pada 18 September 2025, jumlah warga yang terdaftar melalui portal perlindungan sosial (Perlinsos) telah mencapai 259 ribu orang. Ini menjadi pencapaian signifikan yang mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengungkapkan bahwa digitalisasi bansos merupakan program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya adalah untuk memastikan penyaluran bantuan sosial lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran.
“Kami sudah melihat sendiri bagaimana progresnya. Sudah lancar, lebih dari target progres yang ditetapkan. Tidak salah kami pilih Banyuwangi sebagai pilot project. Selain karena infrastruktur digitalisasi sudah memadai, pemerintahannya terbiasa dengan sistem digital,” jelas Gus Ipul saat kunjungan ke Banyuwangi pada Kamis, 2 Oktober 2025.
Selain Gus Ipul, rombongan yang turut hadir dalam kunjungan ini meliputi Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Luhut B Panjaitan, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto, Wakil Menteri Bappenas Febrian A Ruddyard, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta perwakilan 20 lembaga negara lainnya.
Kunjungan tersebut bertujuan untuk mematangkan implementasi program bansos digital di Banyuwangi, sekaligus mengevaluasi proses pendaftaran yang sudah berjalan.
Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah Dusun Suko Sumbermanis di Kelurahan Gombengsari, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi. Di sana, para pejabat mengamati langsung proses pendaftaran bansos yang berlangsung cepat dan mudah. Gus Ipul menambahkan, “Kami uji coba di Desa Gombengsari, orang daftar sebentar langsung bisa masuk. Dua menit prosesnya selesai.”
Pemkab Banyuwangi juga mendapat apresiasi karena melibatkan berbagai lapisan masyarakat dalam memperluas jangkauan pendaftaran. Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Lurah, operator desa, Kepala Desa, hingga Dasawisma ikut berperan sebagai agen Perlinsos. Dengan cara ini, diharapkan lebih banyak warga yang mendapatkan kesempatan untuk mendaftar dan menerima bantuan sosial.
Mensos Saifullah Yusuf saat di Banyuwangi
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyambut baik apresiasi yang diberikan oleh pemerintah pusat. “Kami berkomitmen untuk menyukseskan setiap program prioritas pemerintah pusat, termasuk pelaksanaan bansos digital,” ujar Ipuk.
Ia juga menambahkan bahwa jika program ini berhasil, masyarakat akan sangat diuntungkan karena bansos dapat disalurkan dengan lebih tepat sasaran dan akuntabilitas yang terjaga.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengungkapkan bahwa Banyuwangi dipilih sebagai lokasi uji coba karena komitmen tinggi dari pemimpinnya. “Dan karena ini bisa dipastikan Insyaallah berhasil maka bisa menginspirasi daerah lain. Kami berharap Ibu Bupati berbagi pengalaman ke daerah, nanti kami undang ke Kemendagri,” kata Bima Arya.
Program digitalisasi bansos ini juga melibatkan Kementerian PAN-RB dalam upaya kolaborasi antar kementerian dan lembaga, serta daerah, untuk menciptakan satu data terpadu dalam rangka memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Wamen PANRB Purwadi Arianto menjelaskan,
“Kami berusaha mengkolaborasikan peran masing-masing kementerian, lembaga, dan daerah dalam rangka satu data untuk aplikasi transformasi digital.”
Dengan data yang terkumpul, Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengelola dan mengolahnya melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menjadi dasar dalam penyaluran bantuan sosial di masa depan. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menekankan pentingnya program ini untuk memodernisasi pemutahiran dan pengelolaan data sosial. [les/suf]